Setelah PK Ditolak, Seperti Apa Masa Depan Karier Politik Ahok?

Setelah PK Ditolak, Seperti Apa Masa Depan Karier Politik Ahok?

Bagaimana karier politik Ahok selanjutnya setelah permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana perkara penistaan agama itu, ditolak Mahkamah Agung (MA)? (Foto: Basuki Tjahja Purnama - okezone)

FOKUS, dawainusa.com Bagaimana karier politik Ahok selanjutnya setelah permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana perkara penistaan agama itu, ditolak Mahkamah Agung (MA)? Pertanyaan ini yang setidaknya muncul di benak publik usai mendengar keputusan MA, pada Senin (26/3).

Setelah diputuskan bersalah pada 2017 lalu, Ahok harus mendekam di penjara. Namun, dari balik jeruji, popularitas mantan Bupati Belitung Timur itu tak memudar. Beberapa lembaga survei menunjukkan, nama Ahok masih memiliki elektabilitas politik yang lumayan besar.

Dalam survei yang dilakukan Lembaga Riset Poltracking pada November 2017, Ahok masuk dalam 10 besasr kandidat cawapres. Bahkan Manajer Riset Poltracking Faisal Arief Kamil mengatakan, nama Ahok sempat masuk dalam daftar calon presiden.

“Cuma kondisi sosial politik sepertinya tidak memungkinkan lagi Ahok untuk ikut di gelanggang Pilpres 2019,” kata Faisal seperti dikutip dari  Tirto, Selasa, (27/3).

Baca juga: Ahok Ajukan PK: Ruhut Sitompul Setuju, Eggi Sudjana Curiga

Dalam survei tersebut, Ahok tercatat berada di peringkat ke-8 sebagai calon presiden. Ia mengantongi 0,4 persen dari total 2.400 responden saat ditanya “top of mind responden siapa capres dan cawapres yang layak di 2019.” Angka yang diperoleh Ahok hanya berselisih 0,1 persen di bawah Anies Baswedan yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta yang memeroleh angka 0,5 persen.

Sebagai cawapres, Ahok masuk dalam tiga besar dari 10 kandidat yang disurvei saat itu. Mantan politikus Golkar dan Gerindra ini mengantongi angka 7,3 persen dari total 2.400 responden. Ahok unggul terhadap Anies yang meraih 6,5 persen, dan berada di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berada di angka 7,7 persen.

Namun, torehan ektabilitas Ahok dalam konteks survei tahun lalu, berbanding terbalik dengan peluang yang bakal didapat. Ahok dipastikan tak akan bisa menjadi pendamping siapa pun dalam pemilu presiden 2019 karena terhalang UU tentang Pemilihan Umum. Aturan di pasal itu tidak memberi ruang bagi narapidana untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden.

Selain Poltracking, dalam hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Populi Center, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga masuk radar capres dan cawapres. Dalam elektabilitas capres, Ahok mendapatkan presentase sebesar 0,4 persen setaa dengan Mantan Presiden ke-3 BJ Habibie. Namun, perolehan tersebut masih dibawah Agus Yudhoyono.

Sementara itu untuk cawapres, Ahok mendapatkan urutan ke-8 dengan presentase 2,0 persen dan mengalahhkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum Partai Perindo Hary tanoesoedibjo dan Jokowi.

“Kalau untuk nama Ahok bisa jadi (naik elektabilitasnya), enggak tahu masa tahanannya samapai kapan. Itu juga berpengaruh pada elektabilitasnya,” kata Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati, pada Februari lalu.

Karier Politik Ahok dan jabatan yang Diemban

Sementara itu, ahli hukum administrasi negara Universitas Atmajaya Riawan Tjandra mengatakan, putusan MA yang menolak upaya peninjauan kembali dari Ahok tak berarti membuat karier politik Ahok berakhir. Ahok masih bisa kembali berpolitik dan kembali mendapatkan haknya selepas bebas dari tahanan.

Menurut Riawan, putusan MA yang menolak PK berarti Ahok harus tetap menjalani masa penahanannya di dalam penjara. “Kalau PK ditolak berarti (Ahok harus) menjalani hukuman sesuai dengan masa hukuman dijatuhkan,” kata Riawan.

Baca juga: Memori PK Ahok Diterima, Penanganan Perkara Lanjut ke MA

Riawan mengatakan Ahok hanya tak memiliki hak dipilih dalam penjara. Hak tersebut kembali pulih, selepas Ahok terbebas dari hukuman. “Siapa pun yang sudah selesai menjalani masa hukuman pidana ya hak-haknya pulih kembali,” ungkapnya.

Hal tersebut kembali ditegaskan Fajri Nursyamsi, ahli Hukum Tata Negara dari STH Jentera. Fajri menyentil soal karier politik Ahok pasca bebas dari tahanan. menurutnya Ahok masih bisa mengikuti proses politik di Indonesia, meski tak bisa menjadi presiden, wakil Presiden, atau menteri.

Hal ini katanya, sudah ditegaskan pada Pasal 169 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Namun, bila mengacu kepada dua peraturan tersebut, Ahok masih bisa menjadi legislatif atau menjadi gubernur. Ketentuan tentang mantan narapidana maju sebagai legislatif diatur dalam Pasal 182 huruf g untuk DPD dan Pasal 240 huruf g UU No 7/2017 untuk DPR dan DPRD.

“Dalam kedua aturan tersebut menyatakan seorang mantan narapidana bisa menjadi legislatif bila tidak pernah diancam pidana 5 tahun penjara atau mendeklarasikan diri sebagai mantan narapidana,” kata Fajri.

Sementara untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur, Fajri menyebut, pemerintah mengatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

Menurut Fajri, aturan tersebut mensyaratkan seseorang boleh menjadi kepala daerah apabila tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” ucap Fajri menirukan isi pasal 7 ayat 2 huruf g.

Masih terbukanya peluang Ahok untuk kembali ke kancah politik dengan menjadi kepala daerah atau anggota legislatif memunculkan pertanyaan baru. Apakah Ahok masih dilirik partai?

Dua Partai Punya Potensi Melirik Ahok

Ada dua partai yang disebut Faisal Arief Kamil yang berpotensi menjembatani karier politik Ahok, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Kedua partai tersebut diprediksi menjaring pemilih yang loyal dengan Ahok “untuk mendongkrak perolehan suara partai.”

Namun, pada sisi lain, Ahok harus berhadapan dengan resistensi dari kalangan yang menolaknya. Resistensi ini bakal membuat peluang Ahok kembali ke kancah politik selepas keluar dari rumah tahanan menjadi sulit terealisasikan dalam waktu dekat.

Baca juga: Sidang PK, Massa Pendukung Serukan Ahok Bebas dan Tangkap Rizieq

Menurut Faisal, tokoh-tokoh yang dekat dengan Ahok termasuk Presiden Joko Widodo yang sedang berusaha merangkul pemilih Islam, yang merupakan basis massa lawan Ahok dalam Pilgub DKI 2017.

Pendapat Faisal ini didukung Direktur Eksekutif Populi Center Usep M. Akhyar. Akhyar menyebut Ahok memang masih mempunyai kekuatan politik lantaran publik masih mengingatnya sebagai seorang pejabat publik berkinerja baik, tapi resistensi terhadap Ahok juga teramat besar. “Kalau di politik, itu resistennya masih sangat tinggi,” kata Akhyarn.

Resistensi ini tampak saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajukan PK ke MA. Sejumlah massa dari organisasi masyarakat berunjuk rasa menentang PK yang diajukan Ahok seperti yang terjadi pada Senin, 26 Februari 2018. “Mereka menolak Ahok bebas sebelum menjalani hukuman hingga usai,” ungkapnya.*

COMMENTS