Setelah Novanto

Setelah Novanto

Setelah Novanto ditahan, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus menuntaskan kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan anggota DPR yang lain. (Foto: Setya Novanto - tribunnews.com)

FOKUS, dawainusa.com Novanto cukup lihai dalam memerankan sandiwara. Beberapa kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beragam alasan. Reses, sakit dan kecelakaan menjadi alasan utama mangkir. Ketua Umum Golkar ini pun menjadi sasaran bully warganet. Ia bahkan dianugrahi gelar ‘Bapak Korupsi’.

Sepandai-pandainya tupai melompat pasti tetap jatuh juga. Kira-kira itulah adigium yang tepat untuk membahasakan sosok yang katanya cukup tangguh dan kuat itu. Kekuatan politik yang didopping sejumlah rupiah dan dengan seribu dalil pembenaran, akan tetap runtuh jika rakyat bersuara.

Baca juga: Setelah Jadi PNS, Istri Minta Cerai dari Suami

Konsistensi KPK tentu patut diapresiasi. Lembaga anti rasuah ini akhirnya resmi menahan Novanto. Ini menjadi catatan buruk bagi lembaga perwakilan rakyat kita. Novanto dijebloskan ke Rutan KPK setelah dipindahkan dari RSCM Kencana dan menjalani pemeriksaan perdana dini hari tadi.

Ketua DPR RI ini disangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

Rupanya, pria kelahiran Bandung itu tak terima dengan penahanan atas dirinya. Ia bahkan akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta perlindungan hukum. Tak hanya ke Presiden, kepada TNI dan Polri juga, Novanto meminta untuk dilindungi.

Meskipun dirinya mengaku menerima kenyataan pahit harus ditahan KPK, namun, dia heran mengapa KPK langsung menjebloskan dirinya ke rumah tahanan. Padahal di tengah kondisinya yang belum pulih total, perawatan intensif dirinya masih sangat diperlukan. Hal inilah yang akan diadukannya ke Jokowi.

“Saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah,” ujar Novanto memakai rompi oranye usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/11) dini hari.

Novanto Ditahan

Ketua DPR RI Setya Novanto resmi ditahan KPK. (Foto: tribunnews.com)

Baca juga: Indonesia Darurat Narkoba, Ini yang Dilakukan GANN Jakarta Barat

Penahanan Novanto Sah

KPK tentu punya dalil hukum yang memayungi setiap tindakannya dalam memberantas korupsi. Termasuk dalam peroses penahanan tersangka korupsi. Novanto sendiri masih belum ‘pasrah’ dengan tindakan penahanan yang dilakukan KPK. Sebab, menurutnya, penahanan atas dirinya dinilai tidak sah.

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK angkat bicara. Febri menegaskan penahanan Setya Novanto, sah dan didasari hukum KUHAP.

“Dasar hukum penahanan itu sangat kuat dan jelas diatur Pasal 21 KUHAP (yang mengatur) alasan objektif dan subjektif,” ujar Febri.

Dalil hukum KPK kembali diperkuat Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Menurut Fickar, penahanan terhadap  Novanto dinilai sudah tepat dari sisi aspek hukum. Novanto juga dinilai tidak kooperatif.

Fickar menjelaskan, KPK telah memanggil Novanto secara layak untuk diperiksa atau dimintai keterangannya karena statusnya sebagai tersangka korupsi. Ternyata, Novanto tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya ketika hendak dijemput paksa di rumahnya beberapa hari yang lalu.

Setalah ditangkap, lanjut Fickar, maka kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Penahanan terhadap seorang tersangka memiliki dua alasan yakni obyektif dan subyektif.

Alasan obyekif adalah penahanan akan dilakukan apabila ancaman pidana terhadap tersangka tersebut lebih dari lima tahun penjara. Sementara alasan subyektif dari sisi penyidik ada tiga hal. Ketiga alasan itu adalah potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

Setelah Novanto, KPK Bidik Anggota DPR Lain

Pada Juli lalu, KPK pernah memastikan akan terus menuntaskan kasus korupsi e-KTP, pasca penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. Melalui Juru Bicara Febri Diansyah, KPK berjanji akan membidik anggota DPR lainnya yang disebut dalam surat tuntutan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Sudah kami sebutkan di dalam dakwaan, di sidang, dan di tuntutan, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Itu cukup banyak yang kami sebutkan, tentu akan kami proses lebih lanjut,” kata Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, dilansir Liputan6.com, Senin (17/7) lalu.

Baca juga: Mahasiswi Turki Gigit Lidah Tukang Ojek Sampai Putus

Komitemen KPK menjadi angin segar bagi publik Indonesia khususnya dalam memberantas korupsi yang semakin menggurita saat ini. Saat itu, Febri juga mengatakan penyidik tengah menganalisis pihak-pihak yang diduga terlibat menikmati uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

“Kami mulai penyidikan yang baru di sini untuk tersangka SN (Setya Novanto). Kami juga melakukan analisis secara terus menurus, apakah masih ada pihak lain yang diduga terlibat,” tandas Febri.

Dalam surat tuntutan milik terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto disebutkan sejumlah anggota DPR yang menikmati aliran dana e-KTP.

Publik menunggu janji dan komitmen KPK dalam membongkar korupsi yang kian melebar di Indonesia. Apapun status dan jabatannya, ketika harus merampas uang rakyat, wajib hukumnya di bui.*(AT)
.