Selain Megawati, Dolvi Kolo Gugat Dua Kader PDIP NTT

Selain Megawati, Dolvi Kolo Gugat Dua Kader PDIP NTT

Gugatan Kolo dilakukan karena dirinya sebagai kader PDIP dengan tanpa melalui prosedur yang jelas serta dilakukan secara sepihak oleh para petinggi partai berlambang kepala banteng tersebut. (Dolvi Kolo bersama kuasa hukum - merdeka.com)

KUPANG, dawainusa.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolvianus Kolo mengajukan gugatan terhadap beberapa petinggi PDIP ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Kamis (26/4).

Dolvianus mengajukan gugatan itu dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Robert Salu. Berdasarkan keterangan Robert, gugatan itu dilakukan karena Dolvianus dipecat sebagai kader PDIP dengan tanpa melalui prosedur yang jelas serta dilakukan secara sepihak oleh para petinggi partai berlambang kepala banteng tersebut.

Mereka menilai, perbuatan PDIP tersebut sudah bertentangan dengan hukum karena pemecatan itu sama sekali tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Baca juga: Anggota DPRD NTT Akan Polisikan Ketua Umum PDI Perjuangan

“Klien saya menggugat ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ketua DPD PDIP Frans Lebu Raya, serta wakil ketua Nikolaus Frans. Klien saya dipecat secara sepihak sehingga kami menggugat,” jelas Robert.

Akibat pemecatan secara sepihak tersebut, demikian Robert, kliennya itu dirugikan baik secara material maupun imaterial. Karena itu, kliennya itu meminta dan menuntut ganti rugi dari PDIP berupa uang senialai Rp 3 miliar.

“Surat pemecatan itu tidak pernah sampai di tangan klien saya. Selain itu prosedur juga tidak benar, karena tidak pernah ada pemanggilan secara organisatoris ke klien saya,” tutur Robert.

Karena Tidak Mendukung Marianus Sae

Adapun Dolvianus sendiri menjelaskan bahwa pemecatan kepada dirinya itu dilakukan karena ia menolak atau tidak mendukung Marianus Sae (MS) sebagai calon gubernur NTT yang diusung oleh PDIP.

Ia mengatakan, penolakannya untuk mendukung MS sebenarnya sudah sangat masuk akal, sebab MS bukanlah seorang kader PDIP. Apalagi, lanjut Dolvianus, MS sudah ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Baca juga: Pilgub NTT: Internal PDIP Retak, Demokrat Kian Solid

“Menurut saya, aspirasi yang saya perjuangkan sudah sesuai dengan rakyat yang saya wakili yakni, TTU dan Belu. Mayoritas warga yang saya wakili tidak menghendaki PDIP menetapkan Marianus Sae sebagai calon gubernur dari PDIP, karena dia bukan kader partai dan bukan pemimpin yang baik,” ungkap Dolvianus.

Menurut Dolvianus, langkahnya untuk menentang keputusan partai itu sama sekali tidak bertentangan dengan aturan partai. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan haknya sebagai anggota partai yang telah dijamin dalam anggaran dasar partai, yakni pada Pasal 17 huruf C.

“Jika aspirasi yang saya sampaikan bertentangan dengan partai, maka saya harus diproses sesuai pasal 11 ayat 1 anggaran rumah tangga partai. Tapi hal ini tidak ditempuh oleh partai sehingga apa yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan melanggar hukum,” tutur Dolvianus.

Karena itu, lanjut Dolvianus, keputusan PDIP yang memecat dirinya itu sudah sangat tidak sesuai dengan aturan partai itu sendiri. Lebih disayangkan lagi, jelas Dolvianus, surat keputusan pemecatan itu tidak diberikan secara langsung kepada dirinya, justru surat itu dilayangkan melalui media sosial. Karena itu, ia berharap agar gugatannya itu diterima dan segera diproses secara hukum.

Banyak Kader Tolak Marianus Sae

Adapun terkait pengusungan Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT memang menuai konflik di internal PDIP. Tidak hanya Dolvinus, penolakan untuk mendukung Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT juga telah dilakukan oleh berbagai kader PDIP lainnya.

Dikabarkan, sejumlah kader dari partai belambang kepala banteng NTT itu banyak memilih berlabuh ke pasangan calon lain, yakni kepada calon gubernur Benny K. Harman (BKH) karena saat ini Marianus Sae dijerat status hukum atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Kapolda NTT Petakan Tiga Daerah Rawan Konflik Pilkada

“Perubahan peta dukungan di Pilgub NTT akibat ancaman hukuman 20 tahun penjara yang dihadapi Marianus Sae setelah menjadi tersangka Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK),” ujar Juru Bicara Masyarakat Flores Bersatu (MFB) Yulius Sebastian di Flores, NTT, Kamis (5/4) malam.

Bahkan, menurut Yulius, sejumlah kader PDIP di Timor dan Flores sudah menyatakan dukungan untuk BKH. “Sebenarnya, sebelumnya konflik sudah terjadi di PDIP ketika kader PDIP justru tidak dicalonkan oleh partainya sendiri sebagai cagub, dan malah memilih Marianus Sae. Sampai akhirnya, di pertengahan jalan Marianus tertangkap OTT KPK,” tutur Yulius.*

COMMENTS