Selain Gagal Tegakkan HAM, Pemerintahan Jokowi Juga Dinilai Otoriter

Selain Gagal Tegakkan HAM, Pemerintahan Jokowi Juga Dinilai Otoriter

KontraS menilai, pemerintahan Jokowi gagal dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu dan bahkan pemerintahan Jokowi dinilai mempunyai watak otoritarianisme. (Foto: Aksi tuntaskan pelanggaran HAM - Antara).

JAKARTA, dawainusa.com Pemerintahan Jokowi dinilai gagal menindaklanjuti penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani.

Yati menyoroti sejumlah kasus yang hingga kini belum dituntaskan, di antaranya kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis 1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, hingga kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Selain itu, Yati juga menilai, pemerintahan Jokowi mempunyai watak otoritarianisme. Menurutnya, hal itu terlihat dari sejumlah produk hukum yang dianggapnya melanggar HAM dan nilai-nilai demokrasi.

“Kondisi tersebut, diperburuk dengan munculnya watak otoritarianisme pada era Jokowi,” ucap Yati di Kantor KontraS, Senin (19/3), seperti diberitakan CNN.

Baca juga: Kritik KontraS Soal Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Adapun sejumlah produk hukum yang berwatak otoriter menurut KontraS adalah UU tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dan UU tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

UU MD3 misalnya, kata Yati, dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan berpotensi membungkam kritik terhadap DPR. Pasal-pasal yang dinilai mengancam itu seperti Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang Contempt of Parliemen atau penghinaan terhadap parlemen dan Pasal 245 tentang hak imunitas DPR.

Dalam pasal 122 disebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Ada masa di mana kita seperti ditarik kembali ke zaman orde baru, di mana ruang-ruang demokrasi semakin diperkecil,” ungkap Yati.

Pemerintahan Jokowi dan Reformasi Keamanan

Hal lain yang disinggung dalam pemerintahan Jokowi adalah terkait reformasi sektor keamanan. KontraS menyebut, janji Jokowi untuk merevisi UU tentang Peradilan Militer tidak terlaksana.

Menurut KontraS, yang terjadi saat ini, pemerintahan Jokowi justru mengeluarkan kebijakan yang menentukan perwira tinggi TNI/Polri dengan institusi sipil, dan pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme secara langsung.

“Merujuk pada situasi, tantangan dan dinamika tersebut, pada momentum 20 tahun KontraS, kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memastikan agenda reformasi dipatuhi sebagai rambu oleh penguasa,” kata Yati.

Sebelumnya, KontraS juga sempat mengkritik kerja sama Polri dengan TNI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibnas). Menurut KontraS, kerja sama tersebut merupakan kemunduran kualitas demokrasi dan HAM.

Baca juga: Lemah Dalam Penanganan Kasus HAM, Jokowi-JK Dikritik KontraS

Menurutnya, ruang lingkup kerja sama ini tumpang tindih dan melanggar aturan hukum. Beberapa hal yang disoroti Yati adalah keterlibatan TNI dalam membantu pengamanan unjuk rasa dan mogok kerja, menghadapi kerusuhan massa, hingga menangani konflik sosial.

“MoU ini kembali membuka tumpang tindih tugas TNI dan Polri dengan memberi jalan terbuka bagi TNI melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mematuhi prasyarat yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI No 34 tahun 2004, bahwa pelibatan dan perbantuan militer dalam kerangka OMSP (Operasi Militer Selain Perang) hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara,” ujar Yati.

“TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang harus tunduk pada kebijakan politik negara. Dalam hal ini MoU bukan keputusan politik dan juga bukan undang-undang. Sehingga perbantuan militer dalam OMSP yang hanya berdasarkan kesepakatan Panglima TNI dan Polri adalah menyalahi undang-undang,” sambungnya.

Bentuk Ketidakpercayaan Diri

Lebih lanjut, Menurut Yati, MoU ini dikeluarkan bukan dalam situasi darurat. Ia mengatakan, kerja sama ini sebagai bentuk ketidakpercayaan diri Polri dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“MoU ini juga tidak memiliki alasan pembenar (justifikasi). Tidak jelas situasi urgent atau situasi darurat apa yang membuat Polri meminta bantuan kepada TNI dalam menjalankan tugas pokoknya. Ini menjadi evaluasi dan cerminan ada ketidaksiapan dan ketidakpercayaan diri dari instituasi Polri dalam menjalankan tugas pokokonya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucap Yati.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran HAM, Filsuf Chomsky Minta TNI Ditarik dari Papua

Karena itu, Yati meminta kepada Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi MoU antara Polri dan TNI tersebut. Ia juga meminta pemerintah segera membuat UU tentang perbantuan TNI dalam operasi militer selain perang.

“Pemerintah segera membentuk UU Perbantuan TNI untuk mengatur secara jelas kewenangan TNI untuk terlibat dalam operasi militer selain perang dalam banyak bidang lainnya seperti operasi kontra terorisme hingga perbantuan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.*

COMMENTS