Selain Diundang ke Indonesia, Jokowi Tulis Surat untuk Paus Fransiskus

Selain Diundang ke Indonesia, Jokowi Tulis Surat untuk Paus Fransiskus

Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengundang pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia. (Foto: Paus Fransiskus saat bersaaman dengan Muhammad al-Tayyeb - sky)

JAKARTA, dawainusa.com Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengundang pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia.

Undangan itu disampaikan lewat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ketika mengikuti audensi umum bersama Paus Fransiskus di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan, Rabu (25/4).

“Saya tadi menyampaikan undangan dari presiden kepada Yang Mulia Paus Fransiskus dan ia mengatakan bersedia,” jelas Luhut melalui keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman, Kamis (26/4).

Baca juga: Lawatan ke Chile, Ini Aksi Paus Fransiskus Yang Paling Menarik Perhatian

Undangan Jokowi kepada Paus Fransiskus ini juga sudah dibenarkan oleh Duta Besar RI untuk Vatikan Agus Sriyono. Ia menerangkan, Menko Luhut memang sudah memberikan undangan itu kepada Paus agar dapat berkunjung ke Indonesia.

“Presiden undang Paus, tapi belum ada tanggapan dari Vatikan. Sejauh ini belum ada rencana Paus akan berkunjung ke Indonesia,” ungkap Agus.

Surat dari Jokowi

Selain menyampaikan undangan, dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus, Luhut juga memberikan sebuah surat dari Presiden Jokowi. Surat tersebut berisi informasi bahwa sejauh ini keadaan ekonomi di Indonesia sudah mulai membaik dan kehidupan masyarakatnya sudah mulai dibebaskan dari kondisi kemiskinan.

Tidak hanya itu, melalui surat tersebut, Presiden Jokowi juga menceritakan terkait kondisi para petani di Indonesia saat ini. Jokowi menulis, banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani, termasuk sebagai petani kelapa sawit.

Baca juga: Soroti Imigran dan Pengungsi, Paus Fransiskus: Jangan Padamkan Harapan di Hati Mereka

Akan tetapi, tulis Jokowi, saat ini keberadaan para petani sawit tersebut semakin terancam akibat kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit yang tidak kondusif serta cenderung diskriminatif.

Hal ini, jelas Jokowi, berdampak besar bagi para petani sawit di Indonesia. Petani Sawit Indonesia, demikian Jokowi, semakin tergerus oleh keadaan ini.

Selain demikian, dalam kunjungan ke Vatikan itu, Luhut juga berencana akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan kepala negara di Eropa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas situasi tersebut di atas serta untuk berkerja sama dalam rangka mencabut resolusi Uni Eropa terkait kelapa sawit itu.

Uni Eropa tentang Kelapa Sawit

Untuk diketahui, saat ini, negara Indonesia sedang berada dalam situasi kritis akibat kebijakan Uni Eropa terkait kelapa sawit. Berdasarkan penjelasan Ketua badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf, saat ini, parlemen Uni Eropa sedang membahas tentang resolusi kelapa sawit.

Dalam pembahasan itu, terang Ali, mereka mengajurkan bahwa kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditas pertanian yang dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Baca juga: Kecam Pembersihan Etnis Rohingya, Paus Fransiskus Temui Jenderal Min Aung Hlaing

“Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia,” jelas Ali dalam rilis, Selasa (24/4).

Kebijakan ini, demikian Ali, sudah pasti akan merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, jelasnya, terdapat sekitar 50 juta warga Indonesia menggantungkan hidupnya dengan kelapa sawit. Karena itu, ia juga meminta agar Parlemen Uni Eropa sebaiknya membatalkan kebijakan ini sebab sangat diskriminatif bagi rakyat Indonesia.

Ali mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengendepankan kerja sama dengan Indonesia ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia,” jelas Ali.

Hal sama juga ditegaskan oleh anggota BKSAP DPR RI Fadel Muhammad. Ia berpendapat, pemerintah Indonesia mesti melakukan evaluasi terkait perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa apabila segala kebijakan mereka tidak berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

“Kalau perlu, hentikan aja pembelian barang dari Uni Eropa. Indonesia bisa membeli barang-barang di tempat lain jika sikap Parlemen Uni Eropa seperti itu. Kalau mereka keras, Parlemen Indonesia juga bisa keras demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Fadel.

Menurut Fadel, selama ini memang ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang mendapat donasi dana dari Uni Eropa. LSM ini, jelas Fadel, sering mengkhianati bangsa sendiri.

Karena itu, ia juga berencana akan melaporkan hal ini kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan verifikasi dan keterbukaan.

“Kita menginginkan agar resolusi yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa tentang sawit agar dihentikan dan agar membicarakan dengan baik mengapa Uni Eropa mengesampingkan Indonesia lain pihak dengan negara lain. Hal- hal ini akan kita bicarakan dengan pemerintah dan kita mengharapakan agar pemerintah juga bisa bersikap lebih baik untuk menghadapi hal ini,” tutur Fadel.*

COMMENTS