SBY Nasihati Amien Rais: Kita Sama-Sama Tua, Hati-hati Berbicara

SBY Nasihati Amien Rais: Kita Sama-Sama Tua, Hati-hati Berbicara

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Amien Rais agar hati-hati berbicara dan menyampaikan kritik kepada Pemerintah. (Foto: SBY dan Amien Rais - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Kritik keras tokoh reformasi dan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kepada Pemerintahan Joko Widodo memancing komentar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY mengingatkan agar hati-hati berbicara dan menyampaikan kritik kepada Pemerintah. “Kepada pak Amien sahabat saya. Kita sudah sama-sama tua, hati-hati berbicara,” ujar SBY di Hotel Harper, Purwarkarata, Rabu (21/3).

Menurut dia, apabila Amien Rais memiliki data dan bukti yang relevan dengan ucapannya, dirinya minta untuk diperlihatkan ke publik. “Biarkan publik menilai siapa yang benar. Kalau pemerintah dikatakan bohong, ya harus disertai dengan bukti,” ujarnya.

Baca juga: Dituding Amien Rais Berbohong Soal Sertifikat Tanah, Ini Jawaban Istana

SBY menilai, jangan sampai kritik yang disampaikan kelewat batas bahkan lebih cenderung ke arah fitnah. Kritik yang disampaikan, kata dia, haruslah proporsional.

Adapun Amien Rais beberapa waktu lalu mengeluarkan kritik kepada Pemerintah. Ia menyebut, program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu ‘pembohongan’.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3).

Beda dengan SBY, Kritik Amien Rais Tepat

Berbeda dengan SBY, secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad H Wibowo mengatakan, kritik Amien Rais berangkat dari situasi nyata yang terjadi hari ini. Di mana tidak ada reformasi agraria untuk mengembalikan kedaulatan pangan ke tangan rakyat Indonesia sendiri.

“Kritik Pak Amien itu sebenarnya lebih menekankan pada program pertahanan yang riil. Yaitu reforma agraria yang konkret yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945,” ungkap Dradjad.

Artinya, lanjut Dradjad, kritik itu dimaksudkan agar pemerintah memperhatikan benar makna Pasal 33 tersebut, di mana tanah, air dan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.

Dradjad melanjutkan, dalam hal itu, maka tanah adalah salah satu modal utama ekonomi, baik di permukaan maupun kandungannya.

“Nah, pemerintah diwajibkan oleh Pasal 33 untuk menjamin agar tanah sebagai modal ekonomi nasional dikelola berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Baca juga: Ketua PAN: Masyarakat Harus Paham Karakter Amien Rais yang Kritis

Ekonom Indef ini membantah tuduhan sejumlah pihak, kalau kritikan Amien Rais itu tidak berdasar dan tanpa data yang benar dengan menyebut 74 persen tanah di Indonesia dikuasai asing.

“Pak Amien itu pelopor reformasi, termasuk amandemen UUD 1945. Beliau selalu merujuk konstitusi. Jadi kritikan Pak Amien itu arahnya, sudahkah kebijakan pertanahan pemerintah sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.

Dradjad mempertanyakan, apakah dengan bagi-bagi sertifikat itu termasuk reforma agraria? Maka, lanjut Dradjad, inilah yang ingin dikritik oleh Amien Rais. Termasuk penguasaan tanah oleh kelompok tertentu yang harus dijelaskan oleh pemerintahan Jokowi.

“Apakah ada langkah konkret untuk mengoreksi penguasaan tanah yang sangat timpang di kota dan desa, sesuai amanat “kebersamaan” dalam Pasal 33 UUD 1945? Pak Amien melihat program bagi-bagi sertifikat itu bukan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah di atas. Itu esensi kritik beliau,” tandasnya.

Tiga Kritik Lain Amien Rais Untuk Jokowi

Selain mengatakan Jokowi bohong, sebelumnya juga Amien Rais pernah melayangkan tiga kritikan berikut untuk Jokowi.

Pertama, sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden, ia menganggap kebijakan Jokowi banyak yang terasa kurang simpatik pada sebagian kalangan umat Islam.

Contohnya, kata Amien, Jokowi tidak berada di istana negara tatkala perwakilan Aksi Bela Islam II ingin menemuinya. Ia pun kecewa, terpukul dan terkejut.

“Anda (Jokowi) dikenal sebagai tokoh jagoan blusukan, suka menyapa dan menemui langsung berbagai kalangan masyarakat luas. Namun ketika tokoh-tokoh umat Aksi Bela Islam itu mau sowan menemui Anda guna menyampaikan aspirasi mereka, Anda malahan pergi,” kata Amien.

Baca juga: Revolusi Mental Cuma Jargon, Fadli Zon: Jokowi Canang Revolusi Beton

Kedua, Amien menilai, Jokowi telah membiarkan adanya usaha-usaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap para ulama sebagai rujukan umat. Padahal, ulama itu tempat mencari penerangan dan kesejukan buat umat Islam.

“Saya agak kuatir bila akhirnya banyak dari ulama berbagai kelompok umat Islam tidak lagi berani menyuarakan kebenaran karena tekanan, ancaman, atau karena kooptasi,” terangnya.

“Massa umat bisa jadi bingung. Massa itu bisa saja mengalami frustasi yang dapat bermuara pada letupan-letupan politik yang tidak kondusif bagi keamanan dan integritas negeri,” tambahnya.

Ketiga, Amien mengkritik rencana pemerintah yang dapat menambah keraguan umat pada Jokowi yakni rencana penggunaan dana Haji untuk pembangunan infrastruktur. “Dana Haji yang liquid sekarang ini, bila informasi yang saya peroleh benar, ada sekitar 93 triliun rupiah,” ujarnya.*

COMMENTS