RUU Terorisme Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Pentingnya

RUU Terorisme Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Pentingnya

Pemerintah mesti menjalankan amanat seperti dituangkan dalam UU ini dengan baik dan penuh sikap tanggung jawab (Foto: Ilustrasi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teorisme (RUU Terorisme) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (25/5).

Berdasarkan penjelasan Ketua DPR Bambang Soesayo (Bamsoet), UU Terorisme tersebut memuat lima bab baru yang membuatnya berbeda dengan UU sebelumnya.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Revisi UU Terorisme Lambat Karena Salah Pemerintah

“Setidaknya ada 5 hal baru yang sudah kita jelaskan,” ungkap Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Pengesahan UU tentang Teorisme ini, demikian Bamsoet, mesti menjadi hal baik bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga keutuhan negara ini. Mereka mesti menjalankan amanat sebagaimana tertuang dalam UU ini dengan baik dan penuh sikap tanggung jawab.

“Sekarang kita mengimbau pemerintah untuk melaksanakan amanat UU ini sebaik-baiknya sesuai kebutuhan yang sudah kita putuskan bersama,” kata Bamsoet.

Lima Bab Baru RUU Terorisme

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i memaparkan, lima bab baru dalam UU tersebut ialah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan dan bab peran TNI.

“Adanya perubahan esensi dari UU Nomor 15 tahun 2003, RUU saat ini mengatur hal secara komperhensif, tidak hanya bicara soal pemberantasan, tapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan,” jelas Syafi’i.

Baca juga: Usul Terbitkan Perppu, Ketua Pansus RUU Terorisme Minta Tito Mundur

Selain mendapatkan bab baru, dalam UU Terorisme hasil revisi itu juga terdapat penambahan banyak substansi pengaturan baru terkait penanganan terorisme.

Semua itu diadakan dalam rangka memperkuat pengaturan yang telah ada dalam UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengaturan Baru Penanganan Terorisme

Pertama, kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

Kedua, pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ketiga, perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.

Keempat, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. Kelima, keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Revisi UU Terorisme Lambat Karena Salah Pemerintah

Keenam, perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara. Ketujuh, pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait seusai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT. Kedelapan, kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

Selain hal-hal tersebut, dalam UU Terorisme hasil revisi ini juga terdapat rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota Pansus bersama Panja pemerintah. Rumusan tersebut ialah sebagai berikut.

Pertama, adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu tapi pada aspek perbuatan kejahatannya.

Kedua, menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai universal declaration of human right 1948 adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

Ketiga, menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.

Keempat, menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak hak korban yang semula di UU 15/2003 hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja.

Kini dalam UU Tindak Pidana Terorisme yang baru telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban yang meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi.

Kelima, mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU Tindak Pidana Terorisme ini disahkan. Artinya bagi para korban sejak bom Bali pertama sampai Bom Thamrin. Keenam, menambahkan ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri dari kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi dan deradikalisasi.

Ketujuh, memasukkan ketentuan bahwa korban terorisme adalah tanggung jawab negara. Kedelapan, melakukan penguatan kelembagaan terhadap BNPT dengan memasukkan tugas, fungsi, dan kewenangan BNPT. Kesembilan, menambah ketentuan mengenai pengawasan.

Kesepuluh, menambah ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan presiden dalam jangka waktu pembentukannya maksimal 1 tahun setelah UU ini disahkan.

Kesebelas, mengubah ketentuan kejahatan politik dalam pasal 5, di mana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Hal ini sesuai ketentuan UU 5/2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris. Keduabelas, menambah pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan abuse of power.*

COMMENTS