Rohaniwan Katolik: Calon Kepala Daerah yang Korupsi Seharusnya Digugurkan

Rohaniwan Katolik: Calon Kepala Daerah yang Korupsi Seharusnya Digugurkan

Antropolog Budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, PhD menilai, calon Kepala Daerah yang korupsi seharusnya digugurkan dari pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). (Ilustrasi - ist)

KUPANG, dawainusa.com Antropolog Budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, PhD menilai, seharusnya calon kepala daerah yang terjerat skandal korupsi digugurkan dari pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Langkah tersebut menurutnya sangat penting untuk menjaga kepentingan bersama. “Dari perspektif antropologi pemerintahan, maka sebaiknya calon yang terjerat kasus hukum digugurkan saja, demi keamanan dirinya sendiri dan terlebih demi kepentingan masyarakat umum,” terang Neonbasu di Kupang, Selasa (20/3).

Pandangan Neonbasu tersebut merupakan tanggapan atas aturan Pilkada yang tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada meskipun mereka telah dinyatakan sebagai tersangka korupsi.

Baca juga: Catatan Romo Magnis Soal TKI yang Ditembak Mati

“Saya pikir sederhana saja, yang calon itu jika menang maka akan menjadi pemimpin dan pelayan. Bagaimana orang tersebut mau memimpin dan melayani dengan baik, jika terjerat kasus hukum,” kata Neonbasu.

Lebih lanjut, rohaniwan Katolik ini juga mengatakan, para penyelenggara Pilkada seharusnya tidak bisa berpatok pada UU yang ada, yakni UU yang membenarkan seorang tersangka tetap berhak untuk mengikuti Pilkada. Undang-undang, katanya, harus konsisten terhadap kebenaran.

“Menurut saya, harus ada patokan undang-undang atau aturan pengganti UU yang benar dan konsisten. Benar artinya jika memilih pemimpin maka harus bersih. Bersih dalam arti jika sudah diketahui tidak bersih, ya diganti saja,” ungkap Neonbasu.

Selain itu, Neonbasu juga berpandangan, maraknya kasus korupsi calon kepala daerah ini mesti menjadi perhatian dan tanggung jawab partai politik. Dalam hal ini, katanya, partai politik seharusnya tidak membiarkan tersangka korupsi tetap dipertahankan untuk maju dalam pertarungan Pilkada.

Partai politik, demikian Neonbasu, harus berani membatalkan calon seperti itu dan menggantikannya dengan calon lain yang tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. “Maka itu, carilah sosok atau citra calon pemimpin yang tidak terjerat kasus hukum,” tutur Neonbasu.

Soal Korupsi Calon Kepala Daerah

Sejauh ini memang sudah banyak calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2018 ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ialah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur NTT.

Selain itu, juga ada Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai petahana dan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang hendak maju dalam Pilgub Lampung.

Baca juga: Jasa Rizieq dan Foto Anies di Sangkar Burung

KPK sendiri juga telah mensinyalir bahwa masih ada banyak kepala daerah dan calon kepala daerah yang juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi ini. KPK telah berjanji akan segera mengumumkan status tersangka kepada calon kepala daerah yang korupsi tersebut.

Adapun terkait penetapan tersangka bagi calon kepala daerah tersebut sempat menimbulkan kontroversi publik. Hal itu terjadi lantaran pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi melakukan praktik korupsi.

Permintaan penundaan itu sendiri dilakukan pemerintah dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Wiranto sendiri menjelaskan, sebenarnya permintaan penundaan itu dilakukan tidak berarti untuk menghambat KPK dalam upayanya memberantas korupsi.

Akan tetapi, permintaan dan alasan Wiranto tersebut menuai banyak komentar bernada tidak setuju. Banyak pihak yang mengritik bahwa langkah Wiranto itu sangat tidak tepat dan menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Karena itu, KPK sendiri tidak menerima langkah itu dan berkomitmen untuk tetap meneruskan proses hukum terhadap para kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk proses hukum, tentu saja KPK di bidang penindakan tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumnya adalah hukum acara pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, sepanjang ada aturan di sana, maka kita akan proses,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/3).

Akan Gelar Pembekalan Pilkada

Selain menetapkan status tersangka bagi setiap calon kepala daerah yang terindikasi melakukan praktik korupsi, KPK juga telah membuat suatu program untuk mencegah terjadinya korupsi bagi setiap calon kepala daerah.

Salah satu program pencegahan korupsi tersebut ialah pembekalan ‘Pilkada Berintegritas’ yang akan diberikan kepada seluruh calon kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang maju dalam pertarungan politik Pilkada 2018. Kegiatan ini dalam agendanya akan dilakukan di Kota Kupang, NTT pada Juni mendatang.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Cagub Ini Ajukan Praperadilan

“Pembekalan Pilkada Berintegritas ini akan digelar pada 3 Mei 2018 diperuntukkan kepada 86 calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada di NTT,” tutur Deputi Bidang Pencegahan KPK David Sepriwasa di Kupang, Selasa (13/3)

Menurut David, pembekalan tersebut bertujuan agar setiap calon kepala daerah baik itu gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati memiliki pengetahuan terkait cara untuk mengelolah pemerintahan yang baik dan efektif.

Hal lain juga, lanjut David, ialah agar setiap kepala daerah yang terpilih tidak enggan menjalankan roda pemerintahan secara khusus terkait cara untuk mengelolah segala proyek pembangunan di daerah.*

COMMENTS