Rizal Ramli Kritisi Kebijakan Sri Mulyani Soal Penggunaan Kartu Kredit

Rizal Ramli Kritisi Kebijakan Sri Mulyani Soal Penggunaan Kartu Kredit

Rizal Ramli kritisi kebijakan Sri Mulyani yang mengeluarkan aturan penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan dan pembayaran kementerian yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (Foto: Rizal ramli - money.id)

JAKARTA, dawainusa.com Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku heran dengan kebijakan Sri Mulyani. Pasalnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia itu mengeluarkan aturan penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan dan pembayaran kementerian yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rizal, kebijakan tersebut memang dilakukan untuk memodernisasi pelaksanaan anggaran. Akan tetapi, hal itu justru akan menambah besarnya pengeluaran negara karena akan menggunakan biaya transaksi yang tinggi.

“Saya bingung Menteri Keuangan mengeluarkan aturan pakai kartu kredit, bagaimana biaya transaksinya kan besar, bunga kredit tinggi bisa 30%. Tidak ada di negara lain transaksi kenegaraan pakai kartu kredit. Jangan-jangan ada likuiditas missmatch,” ujar Rizal Ramli di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (26/3).

Baca juga: Deklarasi Maju Pilpres, Rizal Ramli Jadi Penantang Baru Jokowi

Dengan pertimbangan tersebut, Rizal menerangkan, pemerintah sebaiknya membatalkan penggunaan kartu kredit tersebut dan menggantikannya dengan menggunakan debit card.

“Soal Kartu kredit Solusinya Debit Card. Jadi dengan Debit Card data dapat, tapi beban transaksi pun lebih murah. Dan di luar negeri itu semua transaksi pemerintah pakai Government Check, tidak ada yang menggunakan credit card,” terang Rizal Ramli di hadapan Komisi XI DPR.

DPR Harus Tegur Menteri Keuangan

Selain itu, Rizal juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menegur Kementerian Keuangan yang telah mengeluarkan kebijakan transaksi kartu kredit tersebut. “Kami minta DPR untuk galakan dikit gitu,” kata Rizal.

Lebih lanjut, Rizal juga menilai, kebijakan Sri Mulyani hendak menunjukkan dirinya kurang memiliki inovasi dalam pembayaran utang negara yang sudah tembus Rp4.000 triliun. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya bisa menukar utang bunga mahal dengan bunga yang lebih murah.

Baca juga: Sri Mulyani Tepis Isu Gaji Jokowi Naik Hingga Rp553 Juta per Bulan

Rizal juga meminta Sri Mulyani agar tidak hanya berbicara soal ekonomi prudent. Padahal, terang Rizal, semua hal terkait dengan itu mengalami defisit seperti neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan primer balance.

“Itu buat primer balance negatif dan sudah lampu kuning. Kalau Menkeu katakan prudent, come on 1998 defisit kita kecll, tapi begitu ada angin topan langsung krisis. Jadi saya minta Menkeu jangan sembarangan, jangan ngomong prudent, kalau primer balance positif bukan gali lobang dan bikin lobang lebih dalam,” tutur Rizal.

Kebijakan Sri Mulyani, Masyarakat Dirugikan

Tidak cuma itu, Rizal juga mengkritik kebijakan Sri Mulyani karena tidak bisa menegosiasi bunga utang menjadi lebih murah. Akibatnya, terang Rizal, bunga utang yang diperoleh Indonesia tinggi. Selain itu, penerimaan pajak yang didapat dari masyarakat banyak disedot untuk membayar bunga utang yang tinggi tersebut.

Rizal mencontohkan, keputusan salah itu pernah dilakukan Sri Mulyani ketika menjadi bendahara negara pada era Presiden SBY. Pada saat itu, kata Rizal, Sri Mulyani menyepakati penerbitan utang kepada asing dengan bunga lebih tinggi, yakni sekitar dua persen.

Baca juga: Abaikan Protes Fadli Zon, Ketua DPR Tetap Beri Penghargaan ke Sri Mulyani

Padahal, kalau dibandingkan dengan surat utang yang diterbitkan negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam, tiga negara tersebut memiliki peringkat surat utang lebih rendah dari Indonesia.

“Jadi, dia terbitkan bond (surat utang) US$42 miliar, tapi hampir US$11 miliar ekstra bunga yang harus masyarakat bayar. Saya minta Sri Mulyani tukar bond dengan pembiayaan yang lebih murah, karena harusnya Indonesia di bawah Thailand, Vietnam, dan Filipina,” kata Rizal.

Karena itu, Rizal menantang Sri Mulyani agar menukar kembali surat utang luar negeri yang telah dikeluarkannya tersebut. Hal itu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan bunga yang lebih murah. Selain itu, juga agar masyarakat tidak terbebani. Menurut Rizal, Sri Mulayani seharusnya bisa memperjuangkan hal itu. Sebab, katanya, Indonesia memiliki peringkat utang yang baik.*

COMMENTS