Harus Ada Rekaman Pernyataan Mendikbud, Supaya Tidak Ada Dusta di Antara Kita

Harus Ada Rekaman Pernyataan Mendikbud, Supaya Tidak Ada Dusta di Antara Kita

Penggalan pernyataan Ambros Boli Berani: supaya tidak ada dusta di antara kita. Nama besar Jawa Pos dipertaruhkan terkait rekaman pernyataan Mendikbud. (Foto: Mendikbud Muhadjir Effendy - Jawapos.com)

EDITORIAL, dawainusa.com Polemik pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi masih menuai perdebatan. Pernyataan Mendikbud yang dimuat di harian Jawa Pos pada 4 Desember lalu itu telah melukai perasaan sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ragam tanggapan dari masyarakat NTT, baik yang berada di NTT maupun di luar NTT bermunculan. Lini masa sosial media ramai dengan ungkapan kekecewaan warga NTT, menyayangkan seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan “tega” mengeluarkan pernyataan seperti itu.

Baca juga: Di Mata Mendikbud, NTT Adalah Borok Pendidikan Indonesia

Rupanya, kekecewaan masyarakat NTT sampai juga ke telinga Mendikbud. Tim Kementerian pun ‘turun gunung’ menemui para wartawan asal NTT di Bali, yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT.

PENA NTT merupakan pihak yang pertama kali mengungkap pernyataan menteri yang dinilai menyinggung masyarakat NTT. Sehari sebelum tim Kementerian turun (7/12), PENA NTT dan puluhan mahasiswa di Bali menggelar unjuk rasa di depan Monumen Perjuangan Bajra Sandi Renon Denpasar, memprotes keras pernyataan Mendikbud.

Adapun pertemuan yang digelar di Denpasar, Bali, pada Kamis (7/12), sedianya adalah ruang dialog sekaligus klarifikasi dari tim Kemennterian, terkait pernyataan Mendikbud. Namun, pertemuan yang berlangsung dalam suasana diskusi yang cukup alot tersebut, tidak mencapai titik temu.

Pasalnya, tim utusan Kemendikbud tidak mampu menunjukkan bukti transkrip pernyataan Mendikbud Effendi yang sebelumnya telah memicu kegaduhan.

Padahal, sebelumnya tim yang dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM) Kemendikbud Ali Santoso itu, mengaku telah mendatangi Kantor Biro Jawa Pos di Jakarta untuk melakukan klarifikasi.

Menurut pengakuan tim Kemendikbud, klarifikasi yang dilakukan itu mengungkapkan bahwa wartawan Jawa Pos telah menulis kutipan yang berbeda dari pernyataan yang disampaikan Menteri Effendy. Tim Kemendikbud juga menyampaikan, mereka memiliki rekaman dan transkrip utuh dari pernyataan Mendikbud.

Namun, ketika diminta untuk menunjukkan bukti rekaman dan transkrip tersebut, tim Kemendikbud tidak mampu menunjukkan transkrip yang dimaksud. Hal inilah yang menuai kekecewaan para jurnalis PENA NTT.

“Sejak awal, Pak Kepala Biro BKLM Kemendikbud mengaku memiliki rekaman pernyataan Pak Menteri secara utuh. Karena itu, supaya tidak ada dusta di antara kita, sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan putar rekaman utuh tersebut, supaya kita sama-sama bedah. Jika tidak, kita akhiri pertemuan ini karena tidak akan ada hasilnya,” ungkap Ambros Boli Berani, anggota PENA NTT di Bali, seperti dilansir tribunnews.com.

Supaya Tidak Ada Dusta di Antara Kita

Menarik untuk mencermati penggalan pernyataan Ambros Boli Berani: Supaya tidak ada dusta di antara kita.

Tentunya pernyataan Andreas Boli Berani ini didasarkan atas latar belakangnya sebagai seorang jurnalis yang menyangsikan ‘klaim’ tim Kemendikbud, bahwa wartawan Jawa Pos menulis kutipan yang berbeda dengan pernyataan Mendikbud.

Baca juga: Pernyataan Mendikbud, Kado Hitam Jelang Ultah NTT

Untuk surat kabar harian sebesar Jawa Pos, yang telah berdiri sejak 1949, pemuatan kutipan langsung atas pernyataan menteri tentunya telah melalui sekian peroses editing jurnalistik yang ketat.

Karenanya, pernyataan bahwa wartawan Jawa Pos ‘salah mengutip pernyataan menteri’ adalah sebuah tuduhan serius. Bukan hanya kredibilatas sang wartawan yang dipertaruhkan, tetapi juga nama besar surat kabar harian Jawa Pos.

Tidak heran, ketika para jurnalis PENA NTT menuntut agar tim Kemendikbud menunjukkan bukti rekaman dan transkrip. Ini bukan lagi hanya soal NTT atau Jawa Pos semata. Harkat dan martabat profesi jurnalisme-lah yang dipertaruhkan di sini.

Supaya tidak ada dusta di antara kita, juga merupakan sebuah pernyataan kesangsian. Bagimana mungkin di era teknologi yang begitu maju ini, sepotong rekaman tidak bisa dikirimkan dalam hitungan menit; kalau-kalau rekaman itu tertinggal di Jakarta dan tim Kemendikbud ‘lupa’ membawanya ke pertemuan tersebut.

Tidakkah itu janggal? Nama Mendikbud sedang dipertaruhkan, tetapi tim yang dipercayainya lupa membawa senjata andalannya. Apa dan siapakah yang harus dimaafkan atas keteledoran ini? Kelupaan, ataukah ketidakmampuan mengirimkan rekaman dari Jakarta ke Bali?

Wajar jika nada sangsi itu muncul: jangan ada dusta di antara kita.

Menunggu Hari selasa

Pertemuan antara komunitas PENA NTT di Bali dan tim dari Kemendikbud yang berlangsung di Center Point Renon, Denpasar, Bali, Kamis (7/12) itu berakhir buntu.

PENA NTT memberikan waktu sekaligus deadline kepada tim Kemendikbud untuk menjadwalkan ulang pembahasan terkait klarifikasi pernyataan Mendikbud Effendy.

Baca juga: Kejujuran dan Pengakuan Mendikbud

“Kami minta waktu hingga Selasa (12/12),” ujar salah seorang staf Kemendikbud yang menghadiri pertemuan tersebut.

Terselip satu tuntutan berat yang di bawa pulang oleh tim Kemendikbud ke Jakarta, jika pada hari Selasa nanti rekaman yang dimaksud tidak bisa dihadirkan, PENA NTT menuntut agar Menteri Muhadjir Effendi harus meminta maaf kepada masyarakat NTT melalui Jawa Pos.

“Hari selasa, jika Mendikbud tidak memberikan rekaman dimaksud, maka Menteri harus meminta maaf kepada masyarakat NTT melalui Jawa Pos, yang memuat pernyataan Menteri. Karena stigma buruk soal NTT, sudah terbentuk di publik pasca pemberitaan Jawa Pos tersebut,” ungkap Ambros Boli Berani.

Mari kita menunggu hari Selasa. Meminjam pernyataan sebelumnya: supaya tidak ada dusta di antara kita.*

Salam Redaksi !!!