Pro Kontra Tokoh NU yang Jadi Pembicara di Israel

Pro Kontra Tokoh NU yang Jadi Pembicara di Israel

Namun, sebagian orang menilai keberangkatan Yahya sepatutnya tidak dihubungkan dengan isu diplomatik Indonesia-Israel dalam konteks kemerdekaan Palestina. (Yahya Cholil Staquf - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Rencana keberangkatan Yahya Cholil Staquf ke Yerusalem, Israel, untuk menjadi pembicara dalan lokakarya internasional menuai pro dan kontra. Tokoh agama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) itu disoroti lantaran saat ini dirinya menjabat sebagai Katib Aam PBNU dan pejabat negara, yang akhir Mei lalu resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Namun, sebagian orang menilai keberangkatan Yahya sepatutnya tidak dihubungkan dengan isu diplomatik Indonesia-Israel dalam konteks kemerdekaan Palestina. Ketua PBNU, Robikin Emhas, turut bekomentarsoal ini. Robiki mengatakan, Yahya berangkat ke Israel tanpa mengatasnanamakan organisasi Islam maupun pemerintah Indonesia.

Dirinya yakin, dalam pertemuan di Yerusalem, Yahya akan menyuarakan dukungan masyarakat Indonesia dan kalangan Islam terhadap Palestina. Ada semacam gagasan yang mampu menjembatani pergolakan Israel dan palestina. Karena itu perlu adanya cara pandang yang melampuai, yang setidaknya memberikan harapan baru bagi perdamaian Palestina.

Baca juga: AS Donatur Terbesar Palestina, Bagaimana dengan Indonesia?

“Perlu semacam gagasan out of the box yang memberi harapan perdamaian bagi seluruh pihak secara adil. Boleh jadi, Gus Yahya Staquf memenuhi undangan itu untuk menawarkan gagasan yang memberi harapan atas terwujudnya perdamaian di Palestina,” kata Robikin, seperti dikutip BBC, Minggu (10/06).

Dituding Melukai Perasaan Komunitas Islam

Keberangkatan Yahya mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepada BBC, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Mahyuddin Junaidi, menuding Yahya akan melukai perasaan komunitas Islam.

Mahyuddin menilai, jika keberangkatan Yahya didasari oleh semangat mengubah konflik menjadi kerja sama demi menciptakan perdamaian, hal tersebut tidak tepat sasaran. Apalagi dilakukan di tengah konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil dalam beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Ahed Tamini, Gadis Palestina yang Tampar Tentara Israel

“Kalau tujuannya dengan alasan ingin menciptakan perdamaian, mengubah konflik menjadi kerja sama, itu pernyataan absurd yang kadaluwarsa dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Muhyiddin mengatakan, hingga saat ini tidak ada negara Arab yang mampu mengubah sikap Israel soal Palestina. Upaya serupa, kata dia, mustahil dilakukan Yahya. Bahkan, keberangkatan Yahya menurutunya, sama sekali tidak bermanfaat dan akan merusak citra Indonesia yang merupakan pendukung kuat kemerdekaan Palestina.

“Keberangkatannya sama sekali tidak bermanfaat, bahkan merusak citra Indonesia yang merupakan pendukung kuat kemerdekaan Palestina,” tuturnya.

Dalam sebuah pertemuan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 2017 lalu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun pernah mengaskan posisi Israel yang telah membunuh hak-hak rakyat Palestina.

Dalan forum bertajuk “Future of Palestine: The Road to Unity, Independence, and Peace” tersebut, Zuhair menegaskan rakyat Palestina akan terus melanjutkan perjuangan demi perdamaian dan demi tanah Yerusalem.

Zuhair juga menyinggung soal kesiapan Israel untuk berdiskusi dengan Palestina. Namun, sama seperti Muhyiddin, ia meragukan apakah Israel dapat diajak bernegosiasi untuk mewujudkan perdamaian.

Dituding Tak Memihak Palestina

Yahya Staquf, selain memegang kursi di kepengurusan PBNU dan Watimpres, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang, Jawa Tengah. Yahya pernah menjadi juru bicara presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Ia masuk dalam daftar 200 mubaligh yang direkomendasikan Kementerian Agama, Mei lalu.

Pada 13 Juni mendatang, Yahya dijadwalkan menyampaikan pidato akademis seputar isu geopolitik, yaitu mengubah konflik menjadi hubungan berbasis kerja sama. Forum itu diselenggarakan Dewan Israel untuk Hubungan Internasional (ICFR) di Pusat Warisan Budaya Yahudi Afrika Utara yang terletak di Israel.

Baca juga: Trump, Yerusalem dan Upaya Perdamaian Israel-Palestina

ICRF merupakan forum independen nonpartisan yang berfokus pada kajian dan debat isu hubungan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Israel dan masyarakat Yahudi. Sebelum terbang ke Israel, pertengahan Mei silam Yahya bertemu Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, di Gedung Putih, Washington DC. Kala berjumpa Pence, ia disebut membicarakan hubungan konflik dan agama.

Pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Al Hadar, menyebut setiap figur publik yang berkunjung dan melakukan hubungan dengan lembaga Israel kerap dituding tak berpihak pada Pelestina. Polemik yang sama terjadi ketika Gus Dur mengunjungai Israel beberapa tahun silam.

Menurut Al Hadar, terdapat resistensi terhadap Israel di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemicunya, kata dia, kesamaan agama dengan mayoritas penduduk Palestina dan konstitusi yang menolak penjajahan negara atas negara. Meski begitu, di tengah sentimen anti-Israel yang dominan, Al Hadar menyebut hubungan di bawah tanah antara Indonesia dan Israel tetap terjadi.

“Sejak era Soeharto, saling kunjung antara pejabat Indonesia dan Israel terjadi. Duta besar Israel untuk Singapura sering mondar-mandir ke Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan komandan pasukan perdamaian Indonesia untuk PBB di Timur Tengah Letjen (Purn) Rais Abin, menyebut TNI pernah membeli lebih dari 30 pesawat tempur Skyhawk dari Israel, secara rahasia melalui operasi Alpha. Operasi Alpha, sambungnya, saat itu tidak banyak diketahui karena ‘kerjasama intelijennya yang sangat kokoh sehingga tidak bocor’.

Bagaimanapun, menurut Ketua PBNU, Imam Aziz, publik tidak sepatutnya memukul rata hubungan antara sejumlah pihak di Indonesia dan Israel. Ia berkata, kepentingan akademik dan kebudayaan berbeda dengan sikap diplomatik.

“Untuk diskusi di kampus, berkaitan dengan hubungan masyarakat Palestina dan Israel, itu biasa saja karena akademis dan ilmiah. Untuk urusan kebudayaan, kok dikaitkan dengan agama. Jadi ruwet. Urusan agama, beda lagi. Untuk akademik, sosial, bahkan bisnis, tidak masalah,” ujarnya.*

COMMENTS