Pro Kontra Pengaktifan Koopssusgab oleh Presiden Jokowi

Pro Kontra Pengaktifan Koopssusgab oleh Presiden Jokowi

Pelibatan Koopsusgab untuk mengatasi terorisme di Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari operasi militer selain perang oleh TNI (Foto: Aparat Keamanan - Okezone)

JAKARTA, dawainusa.com – Dalam rangka menghadapi maraknya serangan teror belakangan ini, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Koopsusgab ini awalnya dibentuk pada masa kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, setelah itu dibekukan dan kembali aktif di era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI,” terang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Menurut Moeldoko, pengaktifan Koopsusgab ini didasarkan atas inisiasi Panglima TNI sendiri melihat kondisi atau situasi saat ini yang cukup mendesak. Pengaktifan Koopssusgab ini sendiri, jelas Moeldoko, tidak harus menunggu revisi Undang-Undang tentang Terorisme.

Baca juga: Terus Waspada, Ini 3 Target Serangan Teroris JAD

“Pasukan itu kini sedang disiapkan. Gak perlu nunggu. Di dalamnya kekuatan dari pasukan khusus darat, laut, dan udara, yang terpilih,” ujar Moeldoko.

Pelibatan Koopsusgab untuk mengatasi terorisme ini, demikian Moeldoko, merupakan salah satu bagian dari operasi militer selain perang oleh TNI. Karena itu, dengan kembali aktifnya Koopsusgab tersebut, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi serangkaian aksi teror yang ada.

“Serahkan pada aparat keamanan, kita siap menghadapi situasi apapun. Masyarakat nggak perlu resah,” tegas Moeldoko.

Adapun pengaktifan kembali Koopssusgab ini ternyata menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Ada banyak pihak yang menyatakan dukungan bahwa langkah ini sangat baik asalkan dilakukan dengan aturan yang ketat.

Tetapi, ada juga pihak yang menyatakan tidak sepakat dengan itu. Mereka lebih memilih agar Presiden Jokowi segera memerintahkan DPR agar cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Teorisme.

Pengaktifan Koopssusgab Sangat Tepat

Salah satu pihak yang menyatakan setuju dengan pengaktifan Koopssusgab ini ialah Ketua badan Pengurus Setara Institute Hendardi. Ia mengatakan langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan terorisme dengan mengaktifkan kembali Koopssusgab ini sudah sangat tepat asalkan dalam kerjanyanya, Koosspsusgab ini mesti tetap memerhatikan rambu-rambu.

Hendardi menerangkan, pengaktifan kembali Koopssusgab ini hanya sebatas bantuan. Cara kerja dari Koopsusgab ini akan tetap berada di bawah kontrol Polri karena sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Baca juga: Komentar Fadli Zon Soal Penundaan Revisi UU tentang Terorisme

Sebab, menurut dia, pendekatan di luar hukum untuk mengatasi masalah terorisme ini bukan hanya dapat menimbulkan tekanan massal dan berkelanjutan, melainkan juga akan gagal untuk mengikis ideologi teror yang terus berkembang.

“Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara,” kata Hendardi di Jakarta, Kamis (17/5).

Dorong Revisi UU tentang Terorisme

Berbeda dengan Hendardi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas menyatakan tidak setuju dengan pengaktifan kembali Koopssusgab tersebut. Ia lebih mendorong pemerintah agar segera mendesak DPR untuk dapat menyelesaikan revisi UU tentang Terorisme.

“Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada Revisi Undang-Undang Antiterorisme,” jelas Emhas.

Emhas menerangkan, beleid antiterorisme yang ada sekarang ini masih memiliki banyak kelemahan. Misalnya, kata dia, ada aturan yang bisa menjerat jejaring teroris ketika mereka masih merencanakan aksi atau serangan.

Baca juga: Usul Terbitkan Perppu, Ketua Pansus RUU Terorisme Minta Tito Mundur

“Misalnya ada orang Indonesia yang ikut pelatihan atau bahkan mendukung ISIS atau Al Qaidah di luar negeri. Dia dilatih untuk merakit bom, dicuci otak untuk menjadi tetroris. Namun, saat pulang ke Indonesia tidak disentuh oleh hukum kita karena belum ada undang-undangnya,” ujar kata Emhas.

Selain itu, demikian Emhas, sampai saat ini, dalam beleid antiterorisme itu juga belum ada rincian tentang bagaimana seluruh lembaga intelijen di dalam negeri dapat bekerja sama. Padahal, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan diatur agar kerja sama di antara komunitas telik sandi itu dapat terjadi.

Emhas juga mengatakan, penindakan terhadap pelaku dan jejaring terorisme juga mesti tetap memerhatikan hak-hak asasi para terduga teroris. Jangan sampai negara mengabaikan hal ini.*

COMMENTS