Prabowo Sebut Tanah Dikuasai Pihak Asing, PBNU: Bukan oleh Jokowi

Prabowo Sebut Tanah Dikuasai Pihak Asing, PBNU: Bukan oleh Jokowi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi pernyataan Prabowo dengan menyebut banyak tanah sudah diberikan kepada pihak asing oleh rezim sebelumnya. (Foto: Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Baru-baru ini akun facebook Partai Gerindra mengunggah video pidato politik Probowo yang menyebut Indonesia akan bubar pada tahun 2030 karena 80 persen tanah sudah dikuasai pihak asing. Hal itu sebelumnya disampaikan Prabowo dalam acara temu kader Gerindra di Sentul, Bogor, pada 2017 lalu.

Penggalan pidato Prabowo yang diunggah pada 19 Maret 2017 ini kemudian menuai kontroversi. Hingga kini, video yang berdurasi 1,17 menit tersebut sudah mendapatkan tanda like dari 3.100 akun, disukai 280 akun, dan mendapat reaksi sedih dari 79 akun.

Berikut penggalan pidato Prabowo, seperti diberitakan Detik.com.

Saudara-saudara. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.

Bung, mereka ramalkan kita ini bubar, elite kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian!. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas!Semakin maling!. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi.

Baca juga: Prabowo: Indonesia Akan Hancur Pada 2030, Ini Komentar Pihak Istana

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mempertanyakan siapa yang memberikan tanah kepada pihak asing tersebut.

“Yang bagi tanah sebenarnya siapa sih? Yang bagi tanah siapa? Pak Jokowi? Ini saya tanya, pak Jokowi yang bagi-bagi tanah kepada asing?” tanya Said usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 ini menegaskan, Jokowi tidak membagi-bagi tanah kepada pihak asing. Malah Jokowi yang mendistribusikan tanah untuk rakyat.

Tanah Dikuasai Pihak Asing Sudah Lama Terjadi

Pada kesempatan yang sama, Said mengatakan, pada era Presiden sebelumnya banyak tanah sudah diberikan kepada pihak asing. Namun dia tidak menyebut siapa yang dimaksud.

“Siapa yang bagi-bagi? Bukan presiden sekarang. Itu kan sudah lama kejadiannya. Pak Jokowi sekarang malah cuci piring lah istilahnya, pencuci,” ujar dia.

Baca juga: Meski Diusung Gerindara, Sudirman Said Tak Pilih Prabowo

Mantan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) ini mengingatkan, Prabowo tidak boleh pesimis dengan kondisi Indonesia saat ini. Sah-sah saja memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah, namun harus menggunakan data yang tepat dan akurat.

“Kalau pesimis, itu tidak boleh, kita tidak boleh pesimis. Insya Allah Indonesia selamat, selama ada NU sebagai pilar rakyat, pilarnya civil society,” kata Said.

Apa Dasar Indonesia Bubar pada 2030?

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menanggapi pernyataan Prabowo dan mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. Ia menegaskan, sebaiknya setiap prediksi yang disampaikan harus disertai kajian ilmiah.

“Kalau Pak Prabowo menyatakan 2030 Indonesia bubar itu dasarnya apa? Itu perlu ditanya juga kan harus ada kajian ilmiah, analisis,” tutur Johan.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini gencar mendorong Indonesia menuju tahun emas 2045. Pemerintah juga sudah bisa mengubah peringkat kemudahan investasi dari sebelumnya berada pada angka 91 menjadi 72. Ini menunjukkan Indonesia memiliki harapan baik di masa mendatang bukan sebaliknya.

Baca juga: Prabowo Jadi Pesaing Kuat, Elektabilitas Joko Widodo Menurun

“Ini kan parameter menuju negara lebih baik kan, bukan sebaliknya. Bahwa ada kemudian yang punya pendapat silakan ditanya ke yang berpendapat 2030 itu negara bubar,” terang Johan.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menambahkan, pemerintah tak mempersoalkan jika pidato politik Prabowo tersebut sebagai bentuk masukan dan kritikan. Pemerintah, lanjut dia, selalu siap menerima masukan dari pelbagai pihak.

“(Kalau masukan) Tentu sah-sah, agar bisa dipelajari karena dihasilkan data-data yang valid. Tapi kejadian yang sebenarnya anda bisa melihat sendiri lah,” tutupnya.*

COMMENTS