Poro Duka Tewas Ditembak, Polres Sumba Barat Bertanggung Jawab

Poro Duka Tewas Ditembak, Polres Sumba Barat Bertanggung Jawab

Situasi mulai memanas kembali ketika pengukuran dilanjutkan di bidang kelima. Polisi marah lantaran sebagian warga mengambil foto melalui ponsel dan merekam video aktivitas pengukuran tersebut. (Ilustrasi Penembakan - ist)

SUMBA, dawainusa.comSelasa (25/4) lalu, Poro Duka tewas setelah ditembak saat terjadi bentrokan antara warga dan polisi di desanya. Pria 40 tahun itu harus meregang nyawa ketika menggelar aksi protes menolak pengukuran tanah di pesisir Pantai Marosi, Desa Patijala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Jumat lalu, jenazah warga Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat itu sudah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak. Namun, berdasarkan keterangan juru bicara keluarga korban, Petrus Lolu,  hingga kini,  hasil otopsi belum diketahui kelurga.

Sebelumnya, pada Kamis (26/4), pihaknya menggelar aksi unjuk rasa di Polres Sumba Barat dan DPRD Sumba Barat, agar kasus ini segera diusut. Petrus mengaku, aksi tersebut digelar karena pihak Polres Sumba Barat mengeluarkan pernyataan bahwa Poro Duka meninggal bukan karena ditembak.

Baca juga: Fredy Telah Pergi, Pelaku Penembakan Masih Misterius

“Kami gelar aksi demo, karena ada statement dari polres bahwa korban meninggal bukan karena tembakan,” sebutnya.

Petrus sangat yakin, keluarga dan masyarakat setempat sangat mengetahui bahwa penyebab Poro Duka meninggal karena ditembak polisi. “Kami sebagai keluarga dan masyarakat, mengetahui betul bahwa korban ini meninggal karena ditembak polisi,” tegas Petrus.

Saat ini, pihak keluarga korban akan menyurati Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, guna menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Pihak keluarga, demikian Petrus, mengharapkan pelaku penembakan bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya.

“Harapan kita, kasus ini diungkap, agar pelaku bisa bertanggung jawab, dalam hal ini Polres Sumba Barat,” ucapnya.

Desak Tuntas Kasus Penembakan Poro Duka

Peristiwa penemabakan Poro Duka memantik reaksi publik NTT, salah satunya adalah Direktur Nusantara One Institute Gustaf Tamo Mbapa. Gustaf mengaku sangat prihatin atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum kepolisian.

Kepada dawainusa.com, Sabtu (29/4), Gustaf mendesak agar peristiwa penembakan ini segera diusut tuntas sekaligus memberikan sangsi tegas kepada pelaku.

Baca juga: Menanti Hasil Autopsi, Berharap Pelaku Penembakan Segera Ditangkap

“Usut tutas kasus penembakan tersebut dan berikan sanksi yang berat kepada pelaku seperti pemecatan,” tegas Gustaf.

Menurut Gustaf, aparat kepolisian sebagai penganyom masyarakat seharusnya bukan menjadi rivalitas rakyatnya sendiri. Pengurus Harian DPP PD itu juga menghimbau kepada pemerintah daerah setempat, agar menghentikan sementara rencana pihak investor maupun swasta yang melakukan investasi di sana.

“Rakyat harus dilindungi dan jika pihak pemerintah tdk peduli, saya akan pimpin sendiri gerakan peduli dan bebaskan rakyat dari pembodohan dan tindak kekerasan,” tegasnya.

Berawal dari Pengukuran Lahan

Peristiwa mengenaskan ini berawal dari aktivitas pengukuran lahan seluas 200 hektare yang tersebar di tujuh bidang di pesisir Pantai Marosi.

Pengukuran oleh pihak Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan PT. Sutra Marosi itu didampingi sekitar 50 personel aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan atribut dan mobil antihuru-hara.

Sejak tim pengukur hadir didampingi personel kepolisian, warga setempat terus menggelar aksi protes. Warga mempertanyakan legalitas izin. Tak terima dengan aksi protes tersebut, polisi mengusir dan menembaki warga dengan gas air mata dan tembakan peringatan.

Baca juga: Ini Saksi Kunci Kasus Penembakan Emakopera di Timika

Aksi mulai mereda saat warga diajak berdialog dengan pejabat setempat. Namun, sebagian massa menuju ke Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi, sementara yang lainnya tetap berada di lokasi pengukuran.

Proses pengukuran berlanjut hingga di bidang keempat. Brimob bersenjata laras panjang ikut mengawal. Saat itu, warga hanya menyaksikan aktivitas pengukuran.

Memanas Setelah Aktivitas Pengukuran Direkam

Situasi mulai memanas kembali ketika pengukuran dilanjutkan di bidang kelima. Polisi marah lantaran sebagian warga mengambil foto melalui ponsel dan merekam video aktivitas pengukuran tersebut.

Ponsel warga dirampas polisi, disertai aksi pemukulan. Melihat tindakan kekerasan aparat, sejumlah warga mendatangi lokasi. Saat itulah polisi langsung memberondong dengan tembakan.

Baca juga: Polisi Bocorkan Jenis Proyektil di Kepala Fredy Taruk

Kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/4), Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, atas kejadian tersebut seorang warga bernama Poroduka, pria 40 tahun, tewas tertembak di dada. Warga lainnya bernama Matiduka juga tertembak di bagian kaki.

Selain itu, setidaknya 10 orang mengalami luka akibat tindak kekerasan aparat, termasuk di antaranya seorang anak usia sekolah menengah pertama. Usai penembakan, warga lari berhamburan karena ketakutan. Sementara proses evakuasi korban yang meninggal dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Polisi, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan perusahaan sedari awal memang sudah berupaya mengintimidasi warga dengan persiapan keamanan yang seolah-olah darurat. BPN juga harus bertanggungjawab atas peristiwa ini,” kata Umbu.

Warga Melempar Batu ke Arah Aparat

Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Jules Abraham Abast mengatakan proses pengukuran tanah itu dikawal 131 personel gabungan dari Polres Sumba Barat, Brimob Polda NTT, dan Raimas Polda NTT serta Kodim 1613 Sumba Barat.

Menurut Jules, warga sempat mengadang dan melempari batu ke arah aparat selama proses pengukuran tanah yang dipimpin Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Jaungkap E Simatupang.

Baca juga: Jerit Hati dan Penyesalan Keluarga Melepas Kepergian Fredy

Jules mengatakan polisi dan TNI mengamankan proses pengukuran tanah berdasarkan surat permohonan bantuan keamanan dari Janis dan Associates selaku kuasa hukum PT Sutera Marosi Kharisma. Surat itu bernomor 325/JA-EXT/IV/2018 pada 9 April 2018.

“Kegiatan pengamanan berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Saat pengukuran tanah Sertifikasi HGB nomor 3 sampai dengan 7 atas nama Oki Rehardi Lukita U/An PT. Sutera Marosi Kharisma oleh pihak pertanahan Kabupaten Sumba Barat,” kata Jules melalui keterangan tertulis.

Jules menyebut, mayoritas warga membawa parang dan mengamuk sambil melempari batu ke arah aparat. Dia mengakui petugas melakukan tembakan peringatan merespons reaksi warga.

“Dalam kondisi terdesak, akhirnya petugas mengeluarkan tembakan gas air mata,” ujar Jules.

Akibat insiden itu, pihak pemohon dan petugas pertanahan menghentikan proses pengukuran. Mereka memutuskan untuk kembali ke Kota Waikabubak.*

COMMENTS