Polres TTS Bekuk Pelaku Perdagangan Manusia di Bali

Polres TTS Bekuk Pelaku Perdagangan Manusia di Bali

Pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berhasil membekuk pelaku perdagang Manusia, Semi Bulla, di Denpasar, Bali. (Ilustrasi Perdagangan manusia - Rebel Circus)

SOE, dawainusa.com Pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berhasil membekuk pelaku perdagang Manusia, Semi Bulla, pada Selasa (29/5/) di Denpasar, Bali. Kapolres TTS, AKBP Totok Mulyanto mengatakan, pelaku ditangkap usai mendapat informasi terkait keberadaan pelaku di Denpasar, Bali.

Menurut Mulyatno, pasca mendapat informasi tersebut pihaknya langsung membentuk tim beranggotakan Kanit Tipidum Aipda Dominikus Lawek dan Briptu I Putu Eka Harta Gunawan untuk terbang menuju Denpasar guna menangkap tersangka. Saat tiba di Denpasar,  tim langsung berkoordinasi dengan anggota Polsek Kuta guna menangkap pelaku.

Bersama anggota Polsek Kuta, tim langsung bergerak ke tempat kos pelaku di Jln. Legian, Denpasar. Kedatangan tim yang tiba-tiba, membuat tersangka kaget dan tak berkutik saat hendak diamankan.

Baca juga: Dua Pelaku Perdagangan Orang Berhasil Diamankan Polda NTT

“Usai diamankan, tersangka langsung kita bawa ke Polsek Bandara Ngurah Rai guna diterbangkan ke Kupang,” ungkap Mulyatno.

Ketika ditanyakan terkait peran tersangka, Mulyatno mengatakan, tersangka berperan sebagai perekrut. Tersangka diketahui sebagai perekrut Yulianan Kana, asal Desa O’of, Kecamatan Kuatnana yang meninggal di Malaysia sebagai TKI Ilegal.

Jamari menjelaskan, kasus perdagangan manusia ini terjadi pada bulan April 2012 di Desa O’of Kec. Kuatnana. Saat itu, tersangka membujuk orang tua Yuliana Kana yang bernama Barnabas Kana agar mengizinkan anaknya untuk bekerja di Malaysia.

Selain menjanjikan pekerjaan dan upah yang tinggi, tersangka juga mengajak korban bersama orang tuanya untuk bertemu AK di Babau, Kabupaten Kupang. Saat bertemu AK, Barnabas diberikan uang sirih pining sejumlah 1 juta dan diminta untuk kembali pulang ke kampung, sementara korban tinggal bersama AK.

Pada bulan Mei 2013, Barnabas dikagetkan dengan informasi terkait meninggalnya korban di Malaysia. “Tersangka diketahui sebagai perekrut korban. Usai direkrut, korban diserahkan kepada AK untuk selanjutnya  dibawa ke Malaysia. Namun sayang, belum lama bekerja di Malaysia, korban diketui meninggal dunia di  tanah orang,” jelasnya.

Ancaman Hukuman Bagi Pelaku

Mulyatno menambahkan, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan Pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.

Dia kemudian mengimbau kepada masyarakat TTS yang ingin bekerja di luar negeri untuk berangkat secara prosedural. Pasalnya, dengan menjadi tenaga kerja prosedural, masyarakat mendapat perlindungan hukum dari negara serta segala hak-hak nya selama bekerja di luar negeri akan dijamin oleh negara.

“Boleh bekerja di luar negeri, asalkan berangkat secara prosedural. Jangan berangkat secara non prosedural akan sangat berbahaya. Kalau menjadi tenaga kerja prosedural keselamat bekerja dan hak tenaga kerja dijamin dan dilindungi negara,” pungkasnya.

Problem Kasus Perdagangan Manusia di NTT 

Sebelumnya, Wahyu Susilo dari Migrant Care mengatakan, selama ini kebanyakan kasus perdagangan manusia di NTT hanya berhenti di pemeriksaan polisi dan tidak berlanjut di persidangan. Lebih parah kata Wahyu, dalam beberapa kasus perdagangan manusia di NTT, justru petugas yang memerangai Human Trafficking yang dikriminalisasi melalui vonis hakim.

“Vonis ini menjadi momentum mengkriminalisasi perdagangan manusia, bukan mengkriminalisasi pihak yang bekerja memerangi perdagangan manusia,” kata Wahya Susilo sebagimana dilansir BBC Indonesia.

Baca juga: Terduga Pelaku Human Trafficking Asal Makassar Ini Diamankan di Soe

Wahyu mengatakan hal itu berangkat dari kasus Rudy Soik, mantan anggota Satuan Tugas Anti-Human Trafficking Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipenjara selama empat bulan pada Oktober 2014 akibat menganiaya salah satu saksi perdagangan manusia.

Oleh karena itu Wahyu meminta agar Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) melakukan supervisi lebih ketat terkait pengiriman TKI dari NTT, daerah  dengan kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia.

“Terutama dari Mabes Polri untuk memastikan bahwa polisi bekerja sesuai fungsinya: penegakan hukum. Bukan melindungi mereka yang melakukan pelanggaran hokum,” kata Wahyu.

Namun Rosna Bernadetha dari Aliansi Menolak Perdagangan Orang mengatakan bahwa kinerja kepolisian sudah jauh membaik, khususnya karena pada 2016 polisi berhasil menangkap satu jaringan besar di Kupang, Riau, Medan, dan Surabaya.

Rosna menambahkan bahwa penegak hukum yang diharapkan dapat lebih adil adalah Majelis Hakim “Bagi saya mereka (hakim) tidak cukup peduli. Ganti rugi buat warga, diberi subsider kurungan. Keluarga yang ditinggalkan dengan beban, diganti dengan kurungan”, papar Rosna.*

COMMENTS