Politisi PDIP: Zaman SBY itu Sopan-sopan Oposisinya

Politisi PDIP: Zaman SBY itu Sopan-sopan Oposisinya

Zaman SBY itu sopan-sopan oposisinya. Nggak ada yang di luar batas. Kalau sekarang ngomongnya ngawur, gambar wajah orang bahkan dijadikan monyet. (Foto: Eva Kusuma - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Dalam Ciutan di akun Twitter, salah satu kader Partai Demokrat menilai pemerintahan Presiden Jokowi ‘bertelinga tipis’ dalam menanggapi kritikan. Selain itu, akun yang sama menilai, rezim yang berkuasa hari ini tak seperti pemerintahan Presiden SBY, yang lebih menghargai kebebasan berekspresi.

Namun sayangnya, pasca ciutan itu beredar luas akun tersebut kini kena suspend. Akun dengan nama @LawanPolitikJKW itu diketahui milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP  Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Mengomentari hal itu, PDIP menilai itu langkah tepat yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas negara.

“Menurutku ya nggak apa-apa, kan menjaga stabilitas negara. Kalau kemudian negara melepas tangan kemudian menjadi destruktif, itu kan tidak benar,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Kamis (14/6).

Baca  juga: Boni Hargens Sebut Amien Rais Hanya Akan Jadi ‘Penari Latar’ di Pilpres

Menurut Eva, dewasa ini akun-akun yang anti-Jokowi cenderung menyampaikan ujaran kebencian, bukan kritik yang sehat. Terlebih lagi ada hoax dan adu domba yang bisa beredar. Tentu ini perlu dikendalikan. Soalnya penyebaran informasi via media sosial sudah terbukti bisa memengaruhi politik, seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.

“Apalagi ini situasi tahun politik. Menurutku pencegahan lebih bagus daripada menimbulkan ongkos politik yang mahal,” kata Eva.

Khusus soal suspend terhadap akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai  Demokrat Ferdinand Hutahaean, tentu itu adalah tindakan yang diambil oleh Twitter. Pemerintahan Jokowi bukanlah  pihak yang tepat untuk dipersalahkan.

“Itu kan yang melakukan suspend adalah Twitter. Janganlah apa-apa yang disalahkan pemerintah,” kata Eva.

Meski demikian, segala platform media sosial tentu harus menghargai kedaulatan Indonesia.Termasuk, Twitter juga tak boleh seenaknya sendiri beroperasi tapi merugikan Indonesia. “Jangan lepas tangan. Kita harus tunjukkan soverignty (berdaulat) kita,” kata Eva.

PDIP Lebih Soapan Saat Jadi Oposisi

Eva pada kesempatan yang sama membandingkan gaya PDIP saat menjadi oposisi pada era pemerintahan Presiden SBY dengan gaya partai-partai ‘oposisi’ era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, gaya PDIP lebih sopan ketimbang gaya partai-partai oposisi sekarang.

“Zaman SBY itu sopan-sopan oposisinya. Nggak ada yang di luar batas. Kalau sekarang ngomongnya ngawur, gambar wajah orang bahkan dijadikan monyet,” kata Eva.

Baca juga: Soal Pilpres 2019, Ini Permintaan Ketum PBNU Kepada Jokowi

Demokrasi, demikian Eva, selalu memerlukan sistem supaya tidak rusak. Bila pemerintahan SBY dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi saat ini, sistem penjagaan dilakukan terhadap paham-paham yang melawan negara. Itu bukan berarti pemerintahan Jokowi ‘bertelinga tipis’ atau kelewat sensitif terhadap ekspresi orang-orang.

“SBY is the best! Termasuk soal pembiaran terhadap HTI. Sekarang kita cuci piring soal HTI, karena pahamnya sudah masuk ke kampus-kampus hingga kementerian,” kata dia. “Dulu saking nggak punya aturannya, HTI dibiarkan. Kan lebih bahaya,” tandas Eva.

Sebagaimana diketahui, akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kena suspend Twitter. PD lalu membandingkan pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

“Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang ‘telinganya lebih tipis’ dibanding pemerintahan Pak SBY,” kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6).

Twitter Mesti Demokratis

Pembekuan sejumlah akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, berujung kritik terhadap Twitter. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Twitter untuk kebih demokratis.

“Twitter harus berpolitik secara demokratis dan jangan jadi kaki tangan penguasa,” tulis Fadli lewat Twitter, Kamis (14/6).

Kritik serupa sebelumnya disampaikan kolega Fadli di DPR, Fahri Hamzah. Fahri meminta Twitter tidak berpolitik. ‘Jangan berpolitik’ yang dimaksud Fahri adalah agar Twitter bertindak dan mengambil keputusan menggunakan UU dan aturan yang ada.

Baca juga: Pilpres 2019, Mungkinkah Gerindra dan PKS Berkoalisi?

Dia meminta Twitter tidak menjalankan agenda politik penguasaan.

“Kami tak masalah kamu cari makan di sini. Tapi jangan berpolitik dengan kami. Kami muak diatur-atur sembarangan. Kami bangsa yang sabar tapi tidak suka kalau orang wewenang-wenang. Kami lawan sampai tetes darah penghabisan,” ungkap Fahri lewat Twitter.*

COMMENTS