Polemik Aturan KPU Soal Larangan Napi Korupsi Maju dalam Pileg

Polemik Aturan KPU Soal Larangan Napi Korupsi Maju dalam Pileg

Aturan ini memiliki maksud untuk memastikan kekuasaan legislatif terbebas dari segala bentuk prakti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Foto: Gedung KPU RI - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Polemik terkait larangan mantan narapidana korupsi (napi korupsi) untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) masih berlanjut sampai saat ini. Kebijakan Komisi Pemilihan Umum tersebut mendapat penolakan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut sangat bertentangan dengan UU Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g. Dalam pasal tersebut, dituliskan, seorang caleg yang berstatus mantan narapidana dan telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Penolakan aturan KPU ini secara tegas disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah Adbdul Hakam Naja. Ia menerangkan, KPU semestinya mematuhi hasil rapat dengan pendapat perihal eks koruptor tetap dapat mendaftar sebagai caleg.

Baca juga: Tanggapan Mendagri Soal PKPU Pembatalan Cakeda Tersangka Korupsi

“Jadi kesimpulan rapatnya kan [rancangan peraturan] KPU dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa peraturan hukum positifnya memperbolehkan,” kata Hakam.

Meski ditentang oleh DPR, pihak KPU sendiri tetap berkomitmen untuk menegakkan aturan tersebut. Sebab, aturan ini memiliki maksud baik, yakni untuk memastikan kekuasaan legislatif terbebas dari segala bentuk prakti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kami akan tetap jalan terus, bahwa kami akan tetap menormakan bahwa calon anggota legislatif adalah bukan napi koruptor, bahwa kami punya argumentasi bahwa ini adalah bagian upaya kami untuk menjalankan pemerintahan yang anti-KKN,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di gedung Parlemen, Rabu (23/5).

Adapun polemik terkait hal ini memang dapat diatasi dengan mekanisme uji materi. Apabila ada pihak yang memiliki dalil bahwa aturan KPU ini bertentangan dengan UU Pemilu, mereka dapat mengajukan judicial review ke Mahkmaham Agung. Mekanisme ini sendiri juga sudah disiapkan oleh  pihak KPU sendiri.

Karena itu, Ilhan sendiri menegaskan akan selalu siap apabila ada pihak tertentu yang berusaha menggagalkan aturan ini. Pihak KPU, jelas dia, tidak akan takut apabila DPR menggugat aturan ini dengan mengajukan uji materi di Mahkamah Agung. “Kita akan jalan terus dan siap digugat,” kata dia.

Larangan Napi Korupsi, Cegah KKN di Tubuh DPR

Aturan KPU terkait larangan mantan napi korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif ini memang sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (22/5).

Dari rapat tersebut dihasilkan, mantan narapidana korupsi tetap diberikan izin untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Akan tetapi, hasil rapat tersebut mendapat tanggapan negatif dari Ketua KPU Arief Budiman.

Baca juga: Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

Ia menjelaskan, keputusan KPU untuk menerbitkan aturan tersebut berkaca pada pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengungkapkan beberapa calon kepala daerah terseret kasus korupsi. Dengan peraturan seperti ini, KPU sebenarnya berusaha untuk mencegah terulangnya hal serupa terjadi di tubuh DPR.

“Sebetulnya itu merespons pada apa yang berkembang pada saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan dan ditetapkan, kemudian beberapa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Atas fakta-fakta tersebut, KPU kemudian melakukan pencegahan dari proses awal pencalegan,” kata Arief.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra. Ia mengatakan, aturan ini sebetulnya bertujuan untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. “Tentu saja, salah satunya menyuguhkan calon-calon yang terbaik,” kata dia.

Melalui Pertimbangan yang Matang

Menanggapi polemik tersebut, Titi Anggraini dari Perludem mengatakan, aturan yang dibuat oleh KPU tersebut tentu tidak sekedar ditetapkan begitu saja. Pihak KPU, jelas dia, pasti sudah melewati berbagai pertimbangan yang matang terkait pembuatan aturan itu. “Pasti KPU sudah melalu pertimbangan yang masak dan memperhitungkan argumentasi yuridis,” kata Titi.

Menurut Titi, aturan yang dibuat oleh pihak KPU ini mesti dilihat secara komprehensif agar tidak menimbulkan salah tafsir. KPU, jelas dia, memang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri, seperti dituangkan dalam UUD 1945.

Karena itu, terkait pebedaan pandangan soal UU Pemilu pasal 240 huruf g, Titi berpendapat, KPU dalam hal ini berupaya untuk memastikan bahwa regulasi pemilu itu mengandung kepastian hukum.

Baca juga: Maraknya OTT Bertanda Pemberantasan Korupsi Tidak Efektif

Sebab dalam UU Pemilu pasal 169 huruf b tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden itu menyebutkan calon presiden itu tidak boleh mengkhianati negara dan melakukan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya.

“Dengan demikian, untuk menjaga kepastian hukum tidak mungkin regulasi itu ditetapkan berbeda, bagi presiden dilarang mantan pidana korupsi atau kejatahan berat lainnya, sedangkan anggota DPR dan DPRD kok diperbolehkan. Dari situ kan sudah ada dualisme hukum, ada penerapan hukum yang diskriminatif,” kata Titi.

Adapun selain membuat aturan larangan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai caleg, KPU juga menambahkan ketentuan lain terkait Pileg seperti setiap calon anggota legislatif, yakni calon anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten/kota, sampai pada DPD agar melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).*

COMMENTS