PMKRI Maumere Soal Pengalihan Jalan trans Maumere-Larantuka

PMKRI Maumere Soal Pengalihan Jalan trans Maumere-Larantuka

Pengalihan Arus jalan nasional trans Larantuka-Maumere dinilai tidak memiliki kajian serta pertimbangan yang baik dikarenakan jalur alternatif yang digunakan pada dasarnya tidak layak dipergunakan untuk di lewati oleh kendaraan dengan tipe penggunaan jalan trans kabupaten. (Foto: Ketua PMKRI Maumere Bentho Ranny - ist)

MAUERE, dawainusa.com Pada pertengahan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sikka merealisasikan pembangunan beberapa jembatan di wilayah Kabupaten Sikka.

Salah satu realisasi pembangunan tersebut adalah pembangunan jembatan yang dibangun di kawasan kota Maumere, tepatnya pada jalur trans lintas Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.

Pembangunan jembatan yang menggunakan pagu dana APBN ini, selain memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Sikka. Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium PMKRI Cabang Mamumere, Bentho Rany, kepada dawainusa, (Selasa, 19/6).

Baca juga: PMKRI Maumere Desak Pencopotan Kadis Lingkungan Hidup

“Dampak negatif yang sedang dialami ketika proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan ini sangat dirasakan oleh warga masyarakat sekitar lingkup pembangunan, khususnya warga masyarakat Kelurahan Nangameting dan Kelurahan Waioti,” ungkap Bentho.

Seperti diketahui, kondisi pembangunan yang sedang berlangsung ini baru mencapai pada tahapan pekerjaan pembersihan dan pembongkaran jembatan lama yang akan digantikan dengan jembatan baru.

Proses pekerjaan ini mengharuskan jalur trans Maumere-Larantuka ini dipindahkan dan dipecah menjadi dua jalur lalulintas yaitu jalur masuk kota Maumere dari arah timur menuju kota Maumere melalui jalan lingkar luar sedangkan jalur arah keluar kota Maumere menuju arah timur menggunakan jalur bahu turap Nangameting-Waioti.

Pengalihan Arus jalan nasional trans Larantuka-Maumere dinilai tidak memiliki kajian serta pertimbangan yang baik dikarenakan jalur alternatif yang digunakan pada dasarnya tidak layak dipergunakan untuk di lewati oleh kendaraan dengan tipe penggunaan jalan trans kabupaten.

“PMKRI Maumere menilai pemerintah sangat menyalahgunakan bahu turap sebagi jalan alternatif. Sebab, bahu turap berfungsi sebagai penahan ombak dan membela ombak,” katanya.

Jembatan Alternatif

Jembatan darurat di Nangameting (Foto: ist)

Belum ada Sosialisasi 

Sementara itu, ketua BSO PMKRI Rio Fernandes menilai, berita yang dikeluarkan salah satu media yang mengatakan bahwa terkait penggunaan bahu turap sudah disosialisasikan kepada tokoh masyarakat, ketua RT, RW tidak benar adanya.

“Karena sesuai advokasi yang dilakukan oleh PMKRI Maumere, ketua RT 014 Nangameting yang berdomisili di sekitaran turap tidak mengetahui adanya sosialisasi ini,” ungkap Rio.

Baca juga: Tenaga Kerja Diabaikan, PMKRI Maumere Dukung Program LTSA dan BLK

Sebagai salah satu organisasi pembinaan dan perjuangan, PMKRI selalu bersikap peka terhadap persoalan yang terjadi di kabupaten Sikka.

Berkaitan dengan pembangunan jembatan penghubung trans kab sikka dan kab Flotim, Bentho mengatakan, pemerintah gagal dalam melakukan kajian dan terkesan terlalu terburu-buru mengambil tindakan ini.

“Karena sampai sekarang warga di sekitar lokasi pasar senja tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengalihan jalur lalulintas menuju arah timur keluar kota. Oleh karena itu, PMKRI Maumere mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan jalur lingkar luar, karena jika tetap dipaksakan, maka bahu turap dalam waktu dekat akan ambruk,” katanya.

Pernyataan Sikap PMKRI Maumere

Berikut adalah beberapa pernyataan sikap PMKRI Maumere sesuai hasil advokasi yang telah dilakukan.

1. Penggunaan bahu turap tidak sesuai fungsinya

2. Mengakibatkan kerusakan bahu turap sebagai penahan ombak

3. Jalur arah keluar Maumere ke arah timur melalui pasar Senja Wairotang yang memungkinkan persilangan sirkulasi lalulintas

4. Proses jual beli pasar Senja Wairotang terhambat, pendapatan pedagang pasar senja berkurang dan pencemaran lingkungan terjadi disekitar pasar

5. Peningkatan polusi udara dan polusi suara (kebisingan) mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar bahu turap Nangameting-Waioti* (PMKRI Maumere)

COMMENTS