PMKRI Dalam Diskursus Multikulturalisme Indonesia

PMKRI Dalam Diskursus Multikulturalisme Indonesia

PMKRI yang secara ideologis lahir untuk mendukung Pancasila sebagai alat legitimasi multikulturalisme memiliki tanggung jawab untuk membendung segala jenis paham yang menentang Pancasila dan realitas keberagaman di masyarakat. (Foto: Alfred Nabal - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com Multikulturalisme melekat erat pada identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ia menjadi roh yang terus menghidupi bangsa ini dalam setiap zamannya. Dapat dikatakan, multikulturalisme dan Indonesia merupakan dua hal yang saling berkelindan.

Analisis dan diskusi tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara tidak akan terlepas dari diskursus multikulturalisme. Demikian pula, pemahaman dan penjelasan tentang multikulturalisme akan menemukan bentuknya yang paling pas dan tepat dengan melihat realitas Indonesia yang multikulturalistik.

Diskursus multikulturalisme bukanlah suatu hal yang sudah usai. Ia senantiasa terus diperjuangkan dari masa ke masa. Berbagai tantangan yang tersaji menuntut para pelaku yang hadir di setiap zamannya untuk menemukan cara dalam merawat multikulturalisme. Berbagai elemen bangsa-negara, suku, agama, ras, dan golongan memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga realitas Indonesia yang multikulturalistik.

Baca juga: Toleransi Sebagai Kemerdekaan Individu

Satu pertanyaan penting yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana posisi PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) dalam diskursus multikulturalisme Indonesia?

Pertanyaan ini hendak menyasar pada arah gerakan PMKRI dalam perspektif multikulturalisme, baik yang telah dilakukan maupun yang perlu dilakukan ke depan. Sebagai organisasi yang berasaskan Pancasila, dijiwai oleh Kekatolikan, dan disemangati oleh Kemahasiswaan, PMKRI sudah semestinya mengambil bagian secara integral dalam diskursus multikulturalisme Indonesia.

Satu pertanyaan penting yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana posisi PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) dalam diskursus multikulturalisme Indonesia?

Memahami Multikulturalisme Indonesia

Realitas kemajemukan masyarakat Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa. Jauh sebelum Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar, masing-masing suku bangsa menamakan diri sebagai bangsa, seperti bangsa melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Masing-masing bangsa ini memiliki wilayah kediaman, adat istiadat, budaya, dan bahasa.

Setelah munculnya kesadaran akan situasi penjajahan, Indonesia melalui tokoh-tokohnya membangkitkan kesadaran dan rasa nasionalisme dari bangsa-bangsa tersebut. Wujud kesadaran dan nasionalisme sebagai suatu bangsa (bangsa Indonesia) yang terdiri dari suku-suku bangsa dimulai dari tahun 1908 sejak berdirinya organisasi Budi Utomo, selanjutnya pengikraran Sumpah Pemuda tahun 1928, dan mencapai puncaknya pada peristiwa proklamasi tahun 1945. Sehingga terbentuklah suatu bangsa Indonesia yang kuat, besar, dan terus eksis hingga hari ini.

Baca juga: Yogyakarta dan Perang Perspektif Elit

Bangsa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Dapat dikatakan, keragaman adat istiadat dan budaya mengikuti jumlah suku bangsa tersebut. Selain itu, kemajemukan bangsa Indonesia terlihat dari keberagaman agamanya. Agama-agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu, dan berbagai aliran kepercayaan dianut oleh masyarakat Indonesia. Fakta kemajemukan ini memberikan gambaran tentang tingginya tingkat perbedaan dalam masyarakat Indonesia.

Multikulturalisme Indonesia bukan saja sesuatu yang telah ada, tetapi juga wajib untuk dirawat dan terus dihidupkan melalui instrumen yang dinamakan negara.

Pemahaman multikulturalisme bangsa Indonesia tergambar jelas dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah semboyan nasional yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan dari realitas keberagaman. Semboyan ini mengandung dua arti penting dalam kaitannya dengan diskursus multikulturalisme.

Pertama, bangsa Indonesia memberikan pengakuan yang setinggi-tingginya akan realitas keberagaman suku-suku bangsa dan agama. Suku-suku bangsa dan agama ini dalam bahasa Bikhu Parekh sebagai subkultur. Kedua, adanya sebuah kesadaran akan posisi kesedarajatan suku-suku bangsa dan agama tersebut di ruang publik (baca: Indonesia).

Pemaknaan kesederajatan dalam diskursus multkulturalisme Indonesia diterjemahkan dalam sebutan persatuan dan kesatuan. Realitas keberagaman tidak saja dilihat sebagai entitas-entitas yang sederajat kedudukannya, tetapi kesederajatan ini menjadi nilai mutlak terjalinnya persatuan dan kesatuan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan besar.

Lebih lanjut, penegasan terhadap multikulturalisme Indonesia terwujud dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi alat legitimasi diskursus multikulturalisme Indonesia. Negara sebagai wahana untuk mencapai cita-cita kebangsaan memiliki sifat memaksa agar multikulturalisme ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme Indonesia bukan saja sesuatu yang telah ada, tetapi juga wajib untuk dirawat dan terus dihidupkan melalui instrumen yang dinamakan negara.

Tantangan dan Ancaman

Terdapat tiga tantangan dan ancaman terhadap diskursus multikulturalisme Indonesia adalah radikalisme, etnosentrisme, dan negara.

Radikalisme berkembang pesat di Indonesia pada awal abad ke 21, pasca runtuhnya orde baru. Hal ini terjadi karena gerakan reformasi di Indonesia memberikan kesempatan politik yang semakin terbuka. Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Secara historis-sosiologis, gerakan ini lebih sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan, meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan.

Terdapat tiga aspek yang mendorong munculnya gerakan radikalisme di Indonesia. Pertama, aspek orientasi politik. Selama masa orde baru, kelompok-kelompok dan gerakan radikal tidak mendapat tempat di Indonesia. Kedua, aspek emosi keagamaan yang kuat. Sentimen keagamaan kerap tidak dapat dihindari dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Ketiga, aspek kultural. Sentimen kultural memainkan peranan penting dalam melatarbelakangi munculnya gerakan radikalisme.

Baca juga: Agama, Kapitalisme dan Solidaritas Natal

Sementara itu, etnosentrisme adalah kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai kebudayaan yang paling baik. Fenomena etnosentrisme tampak dalam kesetiaan yang kuat dan tanpa kritik pada kelompok etnis yang dsertai dengan prasangka terhadap kelompok etnis lain.

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam dasar dan ideologi negara Pancasila merupakan jaminan bagi keberagaman masyarakat Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap negara.

Etnosentrisme dalam kondisi tertentu membentuk solidaritas yang kuat dan rasa patriotis terhadap etnis. Pengaruh globalisasi terhadap etnis dan infiltrasi budaya asing menjadi terhambat. Tetapi pada kondisi lain, etnosentrisme yang tidak terkendali memunculkan sentimen dan konflik antar etnis. Berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh etnisitas atau pun memanfaatkan etnosentrisme untuk memobilisasi massa dalam peristiwa konflik.

Diskursus multikulturalisme akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari negara. Dukungan negara tentu tidak hanya pada tataran ideologis dan filosofis, tetapi perlu untuk diterjemahkan dalam proses penyelenggaraan negara. Dengan demikian, negara dengan sifatnya yang memaksa seyogyanya mampu untuk memaksakan berbagai peraturan yang mengafirmasi nilai-nilai multikulturalisme untuk ditaati oleh seluruh masyarakat.

Negara dalam kapasitasnya sebagai wahana penguat diskursus multikultralisme memiliki empat fungsi, yaitu: Pertama, negara melaksanakan penertiban untuk mencapai cita-cita persatuan dan kesatuan dan mencegah terjadinya bentrokan dalam masyarakat. Kedua, negara perlu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Munculnya konflik dalam dalam masyarakat tidak terlepas dari persoalan kesejahteraan dan kesenjangan.

Ketiga, negara menjamin keamanan masyarakatnya terhadap berbagai ancaman dari luar. Globalisasi telah menjadi ancaman serius bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara di segala bidang. Keempat, negara hadir untuk menegakan keadilan. Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam dasar dan ideologi negara Pancasila merupakan jaminan bagi keberagaman masyarakat Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap negara.

Peran PMKRI

PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan katolik sejak berdirinya pada tanggal 25 mei 1947 terlibat dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Organisasi ini terbentuk karena adanya kesadaran kolektif mahasiswa katolik sebagai bagian dari mahasiswa Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. PMKRI dalam perjalanannya sejak awal sampai saat ini mengambil peran penting dalam periodisasi sejarah bangsa dan negara Indonesia.

Hadirnya PMKRI dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan tidak terlepas dari tuntutan akan hadirnya masyarakat dalam merawat diskursus multikultralisme Indonesia. PMKRI merupakan salah satu elemen dalam masyarakat yang menjadikan multikulturalisme sebagai roh gerakannya. Artinya, PMKRI hadir untuk meneguhkan nilai-nilai multikulturalisme Indonesia. Memahami posisi PMKRI dalam ruang diskursus multikulturalisme Indonesia secara ideologis tergambar jelas dalam visi yang diembannya.

Baca juga: Indonesia: Antara Darurat HAM Papua dan Krisis Rohingya

Secara ideologis, PMKRI hadir dalam ruang dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertegas Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Anggaran Dasar PMKRI sebagai landasan yuridis konstitusional, bahwa PMKRI dalam seluruh orientasi dan kegiatannya berasaskan Pancasila.

PMKRI selalu memastikan agar segala proses dinamika organisasi dalam ranah pembinaan (baca: kaderisasi) dan perjuangan (terlibat langsung dalam realitas kehidupan masyarakat) mengafirmasi nilai-nilai multikulturalisme yang terkristalisasi dalam Pancasila. PMKRI mengambil bagian secara utuh dalam menegaskan keberadaan falsafah kebangsaan yang menjunjung tinggi realitas keberagaman.

PMKRI yang secara ideologis lahir untuk mendukung Pancasila sebagai alat legitimasi multikulturalisme memiliki tanggung jawab untuk membendung segala jenis paham yang menentang Pancasila dan realitas keberagaman di masyarakat.

Lebih lanjut, visi PMKRI berupa terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati, inheren dengan diskursus multikulturalisme Indonesia. Arah pembinaan dan perjuangan PMKRI untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan sejalan dengan cita-cita negara yang tertuang dalam dasar negara dan ideologi Pancasila (sila ke lima dan ke dua).

Posisi PMKRI secara tegas dan jelas mendukung Pancasila sebagai alat legitimasi diskursus multikulturalisme Indonesia. PMKRI sebagai bagian dari elemen masyarakat turut serta dalam perjuangan negara untuk menciptakan bangsa dan negara indonesia yang multikulturalistik. PMKRI merupakan instrumen perjuangan masyarakat yang bekerja sama dengan negara dalam mewujudkan diskursus multikulturalisme Indonesia.

Visi PMKRI berupa terwujudnya persaudaraan sejati secara langsung menyentuh ranah diskursus multikulturalisme Indonesia. Persaudaraan sejati merupakan visi yang berangkat dari kesadaran akan realitas sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Persaudaraan sejati hendak menegaskan pola relasi yang semestinya dibangun dalam kerangka keberagaman Indonesia.

Persaudaraan sejati bukanlah kondisi yang dipaksakan, tetapi timbul dari kesadaran diri dan niat yang tulus untuk menjalin relasi yang melintasi batas-batas suku, agama, ras, jenis kelamin, latar belakang sosial, perbedaan fisik, biologis, dan sebagainya. Persaudaraan sejati mengandung makna toleransi (dari bahasa Latin, tollere, yang berarti mengangkat), yaitu sikap yang memperlihatkan kesediaan tulus untuk mengangkat, memikul, dan menopang segala perbedaan sosial.

Toleransi meniscayakan sikap saling menghargai yang dimulai dari diri sendiri untuk selanjutnya diikuti oleh orang lain. PMKRI dalam ranah pembinaan dan perjuangannya terus menerus memunculkan nilai persaudaraan sejati dan toleransi sebagai upaya mewujudkan multikulturalisme Indonesia.

PMKRI sebagai organisasi masyarakat yang independen hadir dalam diskursus multikulturalisme Indonesia bukan sebagai instrumen perjuangan yang oportunistik . Visi persaudaraan sejati merepresentasikan kesadaran dan ketulusan organisasi PMKRI dalam melihat diskursus multikulturalisme Indonesia sebagai hal yang patut diperjuangkan dan dihidupkan dalam masyarakat Indonesia yang beragam, terlepas dari posisi negara sebagai wahana untuk mewujudkan multikulturalisme Indonesia.

PMKRI merupakan wahana lain yang muncul dari masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme Indonesia. Sebagai wahana yang lain tersebut, PMKRI menjadi organisasi yang mengontrol negara, terutama untuk memastikan negara menjalankan perannya dengan baik, sebagai cara untuk merawat multulturalisme indonesia.

Dalam perjalanannya, PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara. Dengan demikian, PMKRI secara ideologis telah mengambil peran secara integral dalam mewujudkan diskursus multikultralisme Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai elemen masyarakat yang mendukung peran negara maupun independensinya sebagai organisasi masyarakat berbasis kemahasiswaan yang menjadikan diskursus multikulturalisme sebagai arah pembinaan dan perjuangannya.

Dalam ranah gerakan, PMKRI memainkan peranannya secara inklusif. Upaya untuk mewujudkan visi PMKRI (dalam konteks ini visi PMKRI diterjemahkan sebagai upaya perwujudan diskursus multikulturalisme Indonesia) dilakukan secara terbuka dan bekerja sama dengan beragam entitas di masyarakat. Realitas keberagaman di masyarakat merupakan ruang yang bisa dimasuki, selanjutnya menjadikan multikulturalisme sebagai diskursus bersama. Pola gerakan seperti ini telah dilakukan sejak awal didirikannya PMKRI.

Radikalisme dan etnosentrisme merupakan dua hambatan berat dalam mewacanakan multikulturalisme Indonesia. Dua gejala yang mencuat di era reformasi maupun setelahnya ini perlu dibendung agar tidak merusak tatanan masyarakat yang sarat dengan keberagaman. PMKRI yang secara ideologis lahir untuk mendukung Pancasila sebagai alat legitimasi multikulturalisme memiliki tanggung jawab untuk membendung segala jenis paham yang menentang Pancasila dan realitas keberagaman di masyarakat.

Persoalan radikalisme dan etno-nasionalisme perlu direspons agar tidak membahayakan keberlanjutan negara-bangsa Indonesia. Selain menggunakan negara untuk meresponsnya, baik menggunakan pendekatan militer maupun pendekatan kesejahteraan masyarakat, gerakan-gerakan sosial harus terus dilakukan. Jika negara merespons persoalan menggunakan hard power, maka gerakan-gerakan sosial mengambil langkah yang lebih soft power.

Gerakan kontra argumen senantiasa didorong ke dalam ruang publik. Radikalisme dan etno-nasionalisme yang menutup diri terhadap dialog dilawan dengan melakukan dialog yang terus menerus, baik dialog gagasan maupun dialog karya. Selain itu, gerakan pemikiran dilakukan untuk menyebarkan gagasan perdamaian dan kemanusiaan. PMKRI yang lahir dari masyarakat konsisten untuk mengambil peran dalam gerakan-gerakan sosial ini.*

Oleh: Alfred R. Januar Nabal*
(Penulis merupakan Ketua Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan PP PMKRI dan Sekjend Demisioner PMKRI Cabang Yogyakarta)

COMMENTS