PK Ahok Ditolak Mahkamah Agung, Haji Lulung: Ahok Tobat Saja Sudah

PK Ahok Ditolak Mahkamah Agung, Haji Lulung: Ahok Tobat Saja Sudah

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA), Haji Lulung minta Ahok segera introspeksi diri dan bertobat. (Foto: Haji Lulung - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meminta mantan Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk introspeksi diri dan bertobat.

Adapun permintaan untuk bertobat itu disampaikan politisi PPP ini saat menanggapi pertanyaan terkait peristiwa yang dialami Ahok.

Baca juga: Setelah PK Ditolak, Seperti Apa Masa Depan Karier Politik Ahok?

Pasalnya, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kasus penodaan agama Islam yang menjerat mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ditolak Mahkamah Agung (MA), Senin (26/3) kemarin.

“Saya bilang ke Pak Basuki Tjahaja Purnama, sudahlah kembali kepada dirinya sendiri. Taubatan nasuha. Jangan melakukan lagi apa-apa yang melanggar hukum. Tobat saja sudah,” kata Haji Lulung di gedung DPRD Jakarta, sebagaimana diberitakan CNNindonesia, Rabu (28/3).

Alasan Hakim Tidak Perlu Dipertanyakan

Haji Lulung yang kerap berseteru dengan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menilai alasan hakim menolak PK mantan Bupati Belitung Timur itu tidak perlu dipertanyakan.

Menurut Haji Lulung, PK yang diajukan tim kuasa hukum Ahok, tidak memenuhi unsur untuk novum baru. Keputusan hukum terhadap Buni Yani, kata dia, tidak bisa dijadikan sebagai bukti baru karena kedua kasus tersebut berbeda.

“Pertama, dia tidak pernah banding. Yang kedua, novum baru itu kepada Buni Yani, enggak kuat sekali. Dia tidak bisa menemukan hal-hal baru, sehingga keputusan hakim bisa dianulir dengan putusan PK,” terang Haji Lulung.

Baca juga: Delik Berbeda jadi Alasan Jaksa Minta MA Tolak PK Ahok

Sebelumnya, pendapat serupa juga dilayangkan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir. Ia mengatakan, keputusan majelis hakim MA yang menolak PK Ahok, sudah benar. “Menurut saya, itu keputusan sudah tepat walau saya belum baca pertimbangannya,” ujarnya, Senin (26/3).

Menurut Muzakir, ketika Ahok sudah menerima putusan dari Pengadilan Negeri dan tidak mengajukan banding, artinya seluruh legal reasoning dengan hukum yang diterapkan sudah diterima Ahok dan tim kuasa hukumnya.

Sekelumit Hubungan Ahok dan Haji Lulung

Bukan rahasia publik lagi khususnya warga DKI Jakarta bahwa Ahok dan Haji Lulung sering berseberangan. Pertama, Soal PKL Tanah Abang tahun 2013 silam. Haji Lulung saat itu menyerang Ahok yang menyebut ada oknum DPRD yang terlibat dalam sengkarut Tanah Abang.

“Ahok bilang ada oknum DPRD Tanah Abang, sekarang saya bilang saya jawab nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan,” ujar Haji Lulung di DPRD DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013) lalu.

Kedua, Ahok terancam dilengserkan oleh DPRD DKI Jakarta karena kasus APBD 2015. Saat itu, dewan begitu kesal karena mantan Bupati Belitung Timur itu menyerahkan APBD bukan hasil pembahasan bersama dewan ke Kemendagri.

Baca juga: Sidang PK, Massa Pendukung Serukan Ahok Bebas dan Tangkap Rizieq

Ketiga, dugaan korupsi pengadaan Uninteruptable Power Suplay (UPS). Ruang kerja Haji Lulung kala itu sempat digeledah oleh penyidik Bareskrim Polri. Setelah penggeledahan itu, penyidik memanggil Haji Lulung untuk dimintai keterangan.

Keempat, polemik Rumah Sakit Sumber Waras. Saat itu, Ahok menanggapi rencana Haji Lulung yang menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta.

“Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung yang menyandang sarjana hukum, dan punya kantor pengacara. Dia mengerti tidak Undang-Undang KPK, KPK itu independen, tidak bisa dipengaruhi siapapun,” kata Ahok.

Adapun Haji Lulung mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk membongkar kebohongan Ahok. Menurut Lulung kebohongan Ahok menyebut usulan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ada di kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014.*

COMMENTS