Pilpres 2019: Alumni 212 Tuntut Prabowo Terapkan Hukum Islam

Pilpres 2019: Alumni 212 Tuntut Prabowo Terapkan Hukum Islam

Prabowo dituntut terapkan hukum Islam ini jika ingin mendapat dukungan dari Persaudaraan Alumni 212 dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 mendatang. (Foto: Eggi Sudjana dan Prabowo Subianto - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Persaudaraan Alumni (PA) 212 menuntut Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia.

Tuntutan menerapkan hukum Islam ini disampaikan jika bakal calon presiden (Capres) dari partai Gerindra itu mau mendapat dukungan dari Persaudaraan Alumni 212 dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Hal itu ditegaskan salah satu anggota dewan penasihat Persaudaran Alumni 212 Eggi Sudjana. Eggi, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak hanya untuk Prabowo Subianto.

Baca juga: Pilpres: Rizieq Shihab Desak Gerindra Segera Berkoalisi Kalahkan Jokowi

Tuntutan yang sama, kata pria yang juga dikenal sebagai advokat dan salah satu anggota tim sukses Prabowo di Pilpres 2014 lalu, juga berlaku bagi siapa saja putra dan putri di Tanah Air yang ingin maju sebagai Capres dan mau mendapat dukungan dari kelompoknya.

“Probowo, ataupun siapapun capres, mereka mau enggak komitmen tegakkan hukum Islam?” ujar Eggi di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/3), sebagaimana diberitakan CNNIndonesia, Rabu (28/3).

Prabowo Dekat dengan Alumni 212

Eggi Sudjana mengaku Prabowo Subianto adalah sosok yang dekat dengan Persaudaraan Alumni 212. Kedekatan itu, tutur mantan calon gubernur (Cagub) Jawa Timur itu, membuat peluang Prabowo sangat kuat untuk mendapat dukungan dari pihaknya.

Prabowo, kata Eggi, memiliki modal yang besar daam Pilpres mendatang. Apalagi, ungkapnya, Prabowo sebagai Ketua Umum partai Gerindra.

Baca juga: Dengan Syarat Ini, Alumni 212 Siap Mendukung Prabowo di Pilpres

Tuntutan menerapkan hukum Islam itu, kata Eggi, seharusnya Prabowo mau. Pasalnya, Prabowo adalah orang beriman (Islam). Jika tidak, Eggi mengaku, ia mempertanyakan (ke-Islam-an) dari seorang Prabowo.

“Tapi persoalannya dia mau enggak menegakkan hukum Allah? Mustinya mau, kan, dia orang beriman. Kalau dia tidak mau saya tanda tanya,” pungkasnya.

Dirinya sebagai anggota penasihat Persaudaraan Alumni 212, lanjut Eggi, akan menghimbau untuk tidak mendukung mantan perwira TNI Angkatan Darat itu, jika tidak sepakat dengan tuntutan tersebut. “Kalau Pak Prabowo tidak sepakat yah, saya akan menghimbau rekan-rekan saya untuk tidak mendukung dia,” ujar Eggi.

Terapkan Hukum Islam, Menabrak Sejarah

Tuntutan Persaudara Alumni 212 untuk menerapkan hukum Islam, seperti yang disampaikan Eggi Sudjana, akan menabrak sejarah bangsa. Pasalnya, founding fathers telah sepakat dengan dasar negara, yakni Pancasila.

Konsep Pancasila pertama kali disampaikan Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Saat itu, Bung Karno menyebut konsep Pancasila terdiri dari kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Bung Karno juga sempat mengajukan konsep tiga sila (trisila) dan konsep satu sila (ekasila) yang memuat kata gotong royong sebagai substansi utamanya.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlanjut dengan dibentuknya Tim Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Baca juga: FPI Sebut Rizieq Shihab Bisa Jadi Presiden Kalau Negara Darurat

Sementara, Piagam Jakarta memuat penyempurnaan konsep Pancasila yang disampaikan Bung Karno, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jelang disahkan pada 18 Agustus 1945, salah seorang anggota Tim Sembilan, AA Maramis, menemui Mohammad Hatta dan meminta ada perubahan dalam sila pertama.

Menurut Maramis, sila pertama kurang nasionalis karena memuat kata “syariat Islam” dan dianggap tidak mengakomodasi warga negara pemeluk agama lain selain Islam.

Atas masukan Maramis itu, semua anggota Tim Sembilan akhirnya sepakat menyempurnakan sila pertama yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan sila-sila yang lainnya tidak diubah dan tetap sama hingga saat ini.*

COMMENTS