Pilkada Serentak NTT, Sejumlah Pasangan Calon Laporkan Kekayaan

Pilkada Serentak NTT, Sejumlah Pasangan Calon Laporkan Kekayaan

Langkah setiap pasangan calon yang berani memberitahukan jumlah harta kekayaannya ini merupakan tanda adanya suatu kemajuan cara berpikir. (Foto: Paslon Cagub & Cawagub NTT - Pos Kupang).

KUPANG, dawainusa.com – Terdapat 84 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak NTT telah melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam deklarasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Aula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT, Kupang, Kamis (3/5).

Menanggapi hal tersebut, penasehat KPK Budi Santoso mengungkapkan apresiasi. Ia mengatakan, langkah setiap pasangan calon yang berani memberitahukan jumlah harta kekayaannya ini merupakan tanda adanya suatu kemajuan cara berpikir.

“Sudah ada ikhtiar, semangat para calon melaporkan kekayaan padahal mereka baru calon, itu sudah merupakan suatu poin kemajuan tersendiri,” ungkap Budi Santoso di Kupang, Kamis (3/5).

Baca juga: Antisipasi Korupsi Kepala Daerah, KPK Adakan Pembekalan Antikorupsi

Menurut Santoso, deklarasi LHKPN ini merupakan wujud keterbukaan setiap pasangan calon kepada publik NTT serta sebagai bagian dari sikap mereka untuk menentang segala bentuk praktik korupsi di ruang lingkup pemerintah daerah. Sebab, selama ini, jabatan kepala daerah sudah sangat rawan terhadap tindakan korupsi.

Santoso juga mengatakan, laporan harta kekayaan itu juga akan dilakukan ketika setiap pasangan calon telah terpilih sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing. Hal itu dilakukan agar kejujuran setiap pasangan calon dalam mengelolah anggaran daerah dapat dipantau dengan baik.

Selain itu, Santoso juga mengatakan, pihak KPK sendiri akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan apakah jumlah harta kekayaan yang dilaporkan setiap pasangan calon tersebut sesuai atau tidak. Apabila ada manipulasi, jelas Santoso, hal itu akan langsung ditindak secara pidana.

“Ada kewajiban bagi mereka untuk melaporkan lagi jumlah kekayaan ketika terpilih nanti, selanjutnya dilaporkan setiap tahun selama memimpin dan terus di-update oleh KPK” jelas Santoso.

Santoso juga meminta agar setiap elemen masyarakat turut berpartisipasi untuk melaporkan harta kekayaan setiap pasangan calon tersebut. Apabila ditemukan ada harta kekayaan mereka yang tidak dilaporkan, masyarakat wajib menyampaikannya kepada pihak KPK.

“Mereka juga dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN,” tutur Santoso.

Adapun dari daftar LKHPN tersebut, tercatat bahwa calon kepala daerah yang memiliki harta terbanyak ialah Victor Bungtilu Laiskodat dengan total lebih dari Rp 57,2 miliar. Ia adalah salah satu Calon Gubernur NTT yang akan bertarung pada Pilgub Juni mendatang.

Paslon Pilkada Serentak NTT Diberi Pembekalan Antikorupsi

Selain melaporkan harta kekayaan, setiap calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak NTT tersebut juga diberikan Pembekalan Antikorupsi. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan atas kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Santoso sendiri menerangkan, tujuan utama dari kegiatan ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah terkait bahaya dari praktik korupsi sehingg akemudian ketika terpilih menjadi kepala daerah, segala prilaku koruptif dapat diatasi.

Baca juga: Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

“Sasaran utama kegiatan ini untuk membangun perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi setiap pasangan calon kepala daerah,” jelas Santoso.

Bagi Santoso, kegiatan Pembekalan Antikorupsi ini sengaja dirancang dan diadakan karena sudah ada banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala daerah. Dengan pembekalan seperti ini, jelas Santoso, potensi adanya praktik korupsi di daerah dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini.

Jabatan Kepala Daerah Rawan Korupsi

Langkah KPK tersebut di atas memang patut diapresiasi dan didukung lantaran kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menjadi salah satu masalah serius belakangan ini. KPK sendiri mencatat, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam praktik korupsi di seluruh daerah di Indonesia saat ini sudah ada 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakil bupati.

Santoso sendiri menerangkan sejumlah titik rawan korupsi di daerah oleh kepala daerah seperti dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: Terkait Korupsi Cakeda, Perludem Minta KPK Segera Lakukan Proses Hukum

Titik-titik rawan lainnya, lanjut Santoso ialah dalam bidang perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, perekrutan, promosi, mutasi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

“Sehingga kegiatan ini untuk pencegahan sekaligus mengingatkan para calon kepala daerah untuk menghindari praktik-praktik korupsi dalam pemerintahannya di masing-masing daerah,” jelas Santoso.

Adapun kegiatan Pembekalan Antikorupsi tersebut diikuti oleh 42 pasangan calon kepala daerah. Semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut ialah mereka yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 di NTT.*

COMMENTS