Pilkada 2018, Ini Daerah yang Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Pilkada 2018, Ini Daerah yang Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, akan diadakan pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di beberapa daerah yang terjadi pelanggaran. (Foto: Ilustrasi Pilkada 2018 - Tempo.co)

JAKARTA, dawainusa.com – Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 baru saja usai. Di balik keberhasilan dari hajatan akbar lima tahunan itu, masih banyak persoalan yang menorehkan tinta hitam pada proses demokrasi Indonesia hari ini.

Hal tersebut diketahui dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) atas sederet dugaan pelanggaran Pilkada di beberapa daerah Indonesia. Dugaan pelanggaran itu terjadi di 11 TPS yang ada di 9 daerah.

Atas sejumlah dugaan pelanggaran di atas, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, akan diadakan pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di beberapa daerah tersebut.

“Pemungutan suara ulang terdapat di 11 TPS di sembilan daerah,” ujar Ilham di Jakarta, Kamis (28/6).

Baca juga: Ada Pelanggaran, Beberapa TPS di NTT akan Ulangi Pencoblosan

Ilham mengatakan, daerah yang akan melakukan PSU salah satunya terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PSU ini akan dilakukan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kabupaten.

“Terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu berjumlah 1 TPS, Kabupaten Alor 1 TPS, Kabupaten Sumba Barat Daya 2 TPS,” kata Ilham.

Selain itu, pemilihan ulang juga dilakukan di Riau, yakni di Kabupaten Kampar sebanyak 2 TPS, serta Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing PSU di 1 TPS. PSU juga dilakukan di dua kabupaten di Banten yang masing-masing PSU di satu TPS.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat daerah yang akan direkomendasikan melakukan PSU. Dugaan pelanggaran yang direkomendasikan PSU ditemukan di Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dikarenakan adanya 681 surat suara pemilihan gubernur dan bupati yang telah tercoblos.

“Di Papua, Kabupaten Jayawijaya, surat suara tercoblos pilgub dan pilbup sebanyak 681 surat suara. Ini juga terindikasi pidana dan akan direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo pada Rabu, (27/6).

Ia juga mengatakan, dugaan pelanggaran terjadi di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Ditemukan adanya jumlah surat suara yang telah digunakan dengan jumlah pemilih yang datang untuk mencoblos.

Selain itu, dugaan pelanggaran terdapat di Palangka Raya karena adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih serta di Provinsi Aceh Selatan karena adanya pemilih yang memilih tidak sesuai dengan TPS yang seharusnya.

Sejumlah Temuan Dugaan Pelanggaran oleh Banwaslu

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo sebelumnya mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 hingga pukul 16.00 WIB pada hari pencoblosan, Rabu (27/6).

Ratna menuturkan, dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu terdapat dugaan beberapa pelanggaran saat pemungutan suara berdasarkan sebaran wilayah.

Baca juga: Harapan Viktory-Joss untuk Lawan Politik di Pilgub NTT

“Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Kabupaten Belitung perekrutan saksi pada hari H dan pemberian uang Rp 300.000 dengan pecahan Rp 50.000. Ini sedang dalam proses,” ujar Ratna saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (27/6).

Selanjutnya, kata Ratna, saat Pilkada Papua di Kabupaten Jayawijaya juga ditemukan dugaan pelanggaran. “Surat suara tercoblos pilgub (pemilihan gubernur) sebanyak 681 surat suara. Ini terindikasi pidana dan akan direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang,” kata dia.

Kemudian, kata Ratna, dalam Pilkada Bali di wilayah Karangasem diketahui ada keberpihakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di media sosial.

Selanjutnya, di Bengkulu ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

“Ini (tidak ditandatangi) sangat fatal sebenarnya, karena surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS itu bisa tidak bernilai,” kata Ratna. “Karena surat suara yang sah yang telah ditandatangi oleh KPPS,” ujarnya.

Ia mengatakan, Bawaslu akan memproses KPPS yang tidak menandatangani surat suara tersebut. Sebab, telah melanggar tata cara dan mekanisme pemberian suara. Selain itu, wilayah Banten juga terdapat dugaan pelanggaran saat pemungutan suara pilkada di Lebak.

“Ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan pemilih yang datang menggunakan hak pilih,” kata Ratna. “Berarti, ada kelebihan surat suara di C7 (daftar pemilih yang ada di TPS) yang terdaftar di dengan formulir di A5 (surat pindah), sehingga akan direkomendasi akan dilakukan pemungutan suara ulang,” ucapnya.

Berikutnya, Ratna menuturkan di Sulawesi Tengah, yaitu di kabupaten Donggala, terdapat satu surat suara yang telah dicoblos dan pasangan calon lainnya dicoret, namun KPPS menyatakan sah.

“Artinya ada yang kesalahan penggunaan surat suara, kemudian diperbaiki oleh KPPS dan dinyatakan sah. Nah ini akan diproses lebih lanjut,” ucap Ratna.

Selain itu, kata Ratna di Kalimantan Tengah wilayah Palangkaraya terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tetapi melakukan pemilihan.

“Ini (Palangkaraya) akan direkomendasikan untuk dilakukan PSU (pemungutan suara ulang),” kata dia.*

COMMENTS