Pilgub NTT, Trik Memaksa hingga Potensi Serangan Fajar

Pilgub NTT, Trik Memaksa hingga Potensi Serangan Fajar

Selain berkoalisis secara salah kata Pater Gregorius, ada pun trik-trik yang dimainkan paslon, yang meskipun belum mengemuka tetapi tampak bersifat memaksa. (Ilustrasi Pilgub NTT - Kompas.com)

KUPANG, dawainusa.com Antropolog budaya dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD mengatakan, dari empat pasangan calon gubernur NTT, ada pasangan calon (paslon) yang sudah berkoalisi (secara salah) dengan penguasa.

Selain berkoalisis secara salah kata Pater Gregorius, ada pun trik-trik yang dimainkan paslon, yang meskipun belum mengemuka tetapi tampak bersifat memaksa.

“Karena itu sudah mulai terdengar trik-trik yang bersifat memaksa, walau trik-trik itu  belum terlalu mengemuka dan hemat saya masih wajar-wajar saja,” ujar Pater Gregorius, Senin (5/6).

Baca juga: Pilgub NTT, Persaingan Ketat Antara Harmoni dan Viktor-Joss

Ia menambahkan, jika pemilihan gubernur NTT ingin menghasilkan pemimpin yang bersih dan jujur, Pengawas Pemilu di NTT mulai memperhatikan hal ini dan membuat aturan yang keras bagi mereka yang akan melakukan serangan fajar.

“Bawaslu ataupun Panwas bisa segera mengeluarkan aturan bahwa bila kedapatan ada yang terlibat serangan fajar maka langsung didiskualifikasi seketika juga,” katanya.

Pater Gregorius mengatakan, serangan fajar biasnya masif diakukan menjelang hari “H”. Karena itu, ia menghimbau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Nusa Tenggara Timur dapat mengantisipasi terjadinya serangan fajar menjelang hari pencoblosan pada 27 Juni 2018.

“Saya khawatir, aksi serangan fajar bisa dilakukan para tim sukses saat-saat menjelang hari H pelaksanaan Pilkada 2018. Kondisi ini yang perlu diantisipasi oleh Panwaslu di NTT,” katanya.

Antisipasi Politisasi Sara 

Sebelumnya, Pater Gregorius khwatir akan politisasi SARA menjelang Pilkada di NTT. Karena itu, dirinya menyarankan agar model kampanye yang perlu dikembangkan adalah berdiskusi dengan masyarakat.

Model kampanye dengan berdiskusi seperti ini, dinilainya paling cocok bagi para calon kepada daerah yang akan bertarung pada 27 Juni 2018, karena para kandidat dapat menanyakan langsung tentang kondisi dan kenyataan hidup yang sedang dihadapi masyarakat NTT saat ini.

Baca juga: Harapan KPUD NTT Untuk Debat Ketiga Pilgub NTT

Dengan berdiskusi secara langsung, menuntut setiap calon pemimpin untuk turun langsung ke lapangan memahami dengan jelas bagaimana kesulitan hidup yang dialami masyakarat. Para calon itu, katanya, harus mendengar dan merasakan jeritan hati masyarakat di daerah-daerah pedalaman.

Ia mengatakan, mereka yang tinggal di desa-desa pedalaman memang terpencil, namun mereka kaya akan pengalaman untuk mempertahankan hidupnya. Hasil dari diskusi langsung itulah, yang kemudian dituangkan dalam berbagai program, visi, dan misi para calon terpilih yang akan memimpin NTT untuk lima tahun ke depan.

“Jadi tidak perlu lagi obal-obral janji di panggung politik, masyarakat sudah pintar dan tidak perlu diajar dengan visi, misi yang hanya enak didengar tetapi belum tentu diwujudnyatakan itu,” kata Pater Gregor yang juga Ketua Dewan Riset Daerah NTT itu.

Komitmen Kuat Paslon

Sementara itu, Ketua MUI Nusa Tenggara Timur H. Abdul Kadir Makarim tetap optimistis bahwa semua Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT yang bertarung dalam ajang Pilgub NTT 2018, memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan masyarakat daerah ini.

“Saya berkeyakinan bahwa semua calon berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Flobamora –sebutan khas NTT  (Flores, Sumba, Timor, dan Alor) agar bisa sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yang paling penting tidak sekadar membuat janji manis yang meninabobokan, tetapi setelah duduk di kursi, lupa akan janjinya,” katanya.

Baca juga: Pilgub NTT, Pengamat: Pasangan Harmoni Lebih Berpeluang Menang

Atas dasar hal itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat daerah setempat untuk tetap menjaga dan memelihara kondisi kerukunan dan kedamaian yang sudah tertata dengan baik selama ini.

Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Kupang RD Florence Maxi Un Bria juga mengharapkan agar pelaksanaan pilkada di “Bumi Flobamora” berjalan aman dan damai dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

“Kami tentunya mengharapkan agar pilkada di NTT ini berjalan damai dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan juga menjunjung tinggi regulasi-regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Nusa Tenggara Timur Jamaluddin Dethan.
Pihaknya berharap Pilkada 2018 di NTT tanpa konflik sekecil apapun. Pilkada di 10 kabupaten dan Pilgub NTT harus berjalan dengan aman dan damai.

“Jangan sampai toleransi umat beragama yang sudah terjalin baik selama ini menjadi ternoda hanya karena gesekan politik dalam pilkada,” tambahnya.

Berbagai isu atau politisasi SARA, hendaknya tidak disebarluaskan, baik melalui media sosial maupun media massa cetak dan elektronik, karena dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.*

COMMENTS