Pernyataan MUI Soal Tudingan Prabowo terhadap Pemerintahan Jokowi

Pernyataan MUI Soal Tudingan Prabowo terhadap Pemerintahan Jokowi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menepis tudingan Prabowo Subianto yang menyebut pemerintahan Jokowi menganut prinsip neoliberalisme. (Foto: Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin - CNN Indonesia)

JAKARTA, dawainusa.com Majelis Ulama Indonesia (MUI) menepis tudingan Prabowo Subianto yang menyebut pemerintahan Jokowi menganut prinsip neoliberalisme. Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan, tudingan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sama sekali tidak tepat.

Menurut Ma’ruf, pemerintahan Jokowi tidak pernah memberikan ruang yang bebas bagi swasta untuk mengantur perekonomian Indonesia. Ia menilai, pemerintahan Jokowi justru terus mengawasi dan memperkuat diri agar perekonomian Indonesia tidak dikendalikan secara penuh oleh swasta.

“Pak Jokowi melawan itu. Pak Jokowi justru membangun ekonomi dari bawah,” kata Ma’ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/4).

Ma’ruf juga menjelaskan, saat ini MUI telah melakukan berbagai hal untuk mendorong pemerintah agar menciptakan perekonomian yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Langkah ini, katanya, telah mendapat tanggapan baik dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Meski Baru Wacana, MUI Sepakat Hukum Pancung Diterapkan di Aceh

“MUI mengusung arus baru ekonomi Indonesia, pemberdayaan ekonomi bawah dan direspons Pak Jokowi dengan membangun ekonomi dari bawah. Yang dari atas itu dulu dulu,” ujar Ma’ruf.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan, pemerintahan Jokowi saat ini sedang menganut dan menjalankan perekonomian sesuai dengan prinsip neoliberalisme. Hal tersebut menurutnya mengakibatkan masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi tidak sejahtera sementara itu elite jadi bermental maling.

Prabowo Pernah Tertarik dengan Neoliberalisme

Prabowo sendiri mengakui bahwa dirinya pernah tertarik dengan paham tersebut ketika masih bergabung dalam Partai Golkar semasa Orde Baru. Saat itu, pemerintah memakai pendekatan ekonomi dengan cara trickle down effect atau teori menetes ke bawah.

Akan tetapi, terang Prabowo, paham yang pertama kali diusung Albert Otto Hirschman ini ternyata tidak efektif dan justru merusak kehidupan itu sendiri.

Baca juga: Soal Polemik Masjid Al Aqsa di Sentani-Papua, Ini Solusi MUI

Pasalnya, setiap negara yang menganut prinsip neoliberalisme ini, rakyat kelas menengah ke bawah di dalamnya tidak pernah sejahtera bahkan selalu menderita. Karena itu, ia meminta agar pemerintah Jokowi seharusnya tidak memakai prinsip neoliberalisme ini.

Namun, terkait tudingan Prabowo itu, Ma’ruf menerangkan, sejak tahun lalu pemerintah Jokowi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan Bank Wakaf Mikro. Hal ini dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian umat secara khusus di lingkungan pondok pesantren.

Sementara saat ini, sudah ada 20 Bank Wakaf Mikor telah didirikan. Pembangunan bank ini akan terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan ini, masyarakat akan dapat dengan mudah melakukan pinjaman uang mulai dari Rp1 juta dan bisa dicicil mingguan tanpa dikenai bunga.

Selain itu, untuk mengatasi berbagai kesenjangan di Indonesia, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesi Pintar, serta Beras Sejahtera.

Tudingan Prabowo, Politik Sebaiknya Dikerjakan

Ma’ruf juga menyatakan apresiasi atas cara berpolitik Presiden Jokowi. Ia mengatakan, dalam berpolitik, Jokowi tidak suka dengan hanya mengandalkan kata-kata, tetapi ia selalu menunjukkannya dalam kerja.

“Saya suka beliau, Pak Jokowi yang penting kerja. Tidak usah mengucapkan. Politik sebaiknya tidak diucapkan, tetapi dikerjakan,” kata Ma’ruf.

Baca juga: Pernyataan MUI di Balik Pembubaran Baksos Gereja di Bantul

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Prabowo yang menyebutkan, negara Indonesia sedang membutuhkan pemimpin yang baik dan jujur. Pasalnya, demikian Prabowo, masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia saat ini terjadi karena kelalaian pemerintah dalam merealisasikan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Prabowo, pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini sangat lengah dan tidak antisipatif terhadap kelakuan para elite yang terus mengutamakan kepentingan pribadi.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf menegaskan, sebaiknya Prabowo tidak hanya sekedar melemparkan perkataan yang justru membuat kegaduhan negeri. Ia mengatakan, sudah saatnya setiap pihak harus bekerjasama dalam membangun bangsa dan negara ini dengan mengutamakan tindakannya nyata.

“Jadi kerja, kerja, dan kerja. Jangan bikin pernyataan yang bikin gaduh saja,” kata Ma’ruf.*

COMMENTS