Perlukah Regulasi Khusus Soal Netralitas ASN Dalam Pilkada?

Perlukah Regulasi Khusus Soal Netralitas ASN Dalam Pilkada?

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada seharusnya tidak diatur secara khusus atau disamakan dengan TNI/Polri. (Foto: Ilustrasi - asn.id)

KUPANG, dawainusa.com Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada seharusnya tidak diatur secara khusus atau disamakan dengan TNI/Polri. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Otonomi daerah dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Tomi Susu.

“Tidak perlu diatur agar ASN netral. Ini merupakan proses belajar dalam berdemokrasi,” kata Tomi sebagaimana diberitakan Antaranews.com, Selasa (2/5) di Kupang.

Ia mengatakan, untuk mencegah ASN terlibat dalam politik praktis harus dimaksimalkan dengan meningkatkan fungsi kontrol dari lembaga-lembaga terkait seperti Banwaslu, Ombudsman dan lembaga-lembaga independen lainnya. Selain itu, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Dinas Pariwisata NTT Berencana Gaet Wisatawan Asal Tiongkok

“Jika dibuat regulasi agar ASN dicabut hak memilih maka akan berdampak pada banyak hal lain, seperti linier dengan pencabutan hak memilih akan juga berkonsekuensi pencabutan hak dipilih,” katanya.

Menurut Tomi, ASN adalah instrumen atau aparatur yang melaksanakan kebijakan-kebijakan politis. Maka, jika hak ASN untuk memilih dicabut akan berdampak pada implementasi kebijakan politik pula.

“Jika ASN tidak memilih, bagaimana dengan risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan pada saat implementasi kebijakan politis,” katanya.

Apatisme dan Pragmatisme ASN akan Bertumbuh Subur

Pada kesempatan yang sama Tomi menambahkan, Tuntutan agar ASN netral, juga berarti, berisi pembelajaran agar ASN juga netral dalam mengimplementasikan kebijakan politis. Situasi yang demikian lanjutnya, memungkinkan apatisme dan pragmatisme di kalangan ASN akan bertumbuh subur.

“Apatisme dan pragmatisme mungkin dapat tumbuh subur dalam iklim implementasi kebijakan politis. Jadi bagi saya, reformasi birokrasi telah berjalan relevan dan signifikan bagi proses pembelajaran itu. Banyak generasi ASN juga mulai tidak peduli terhadap proses politik” ujarnya.

Baca juga: Klaim Frans Lebu Raya Soal Kualitas Pendidikan di NTT

Menurut dia, fakta obyektivitas ASN ini akan berkembang sejajar dengan trend kedewasaan berdemokrasi, seperti dugaan para calon kepala daerah dan calon legislatif terhadap instrumen ASN yang dapat digunakan sebagai mesin partai.

Kegagalan-kegagalan parpol dalam memobilisasi rakyat dan menanamkan kredibilitas publik terhadap kinerja parpol, seringkali ikut memberi kontribusi bagi kader-kadernya untuk kembali berselingkuh dengan ASN.

“Kalau demikian, lantas bagaimana menumbuhkan netralitas independen dan obyektif dalam tubuh ASN, jika mereka juga menikmati perselingkuhan itu,” kata staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira ini.

Soal Cabut Hak Pilih ASN

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada rakornas tingkat pusat, pemerintah secara ketat menghimbau netralitas dan larangan bagi ASN untuk terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada serentak 2018. Salah satu larangan adalah menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah dengan atau tanpa atribut partai politik.

Namun, menurut Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono, larangan yang terlalu ketat saat pemilihan kepala daerah akan lebih baik apabila hak pilih ASN dicabut.

Baca juga: KPU NTT Diminta Tuntaskan Masalah Daftar Pemilih Tetap

“Kalau dilarang ketat ini-itu dan fobia politik akibat trauma masa lalu, ya, dicabut saja hak pilih ASN. Dibuat tidak punya hak pilih, seperti TNI dan Polri,” katanya, Sabtu (3/2).

Teguh menuturkan, dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak ada larangan bagi ASN menghadiri kampanye untuk mendengarkan program kandidat.

“Asalkan yang bersangkutan tidak mengenakan alat peraga kampanye, seperti pakaian atau kaus bergambar calon atau partai politik, agar mereka tidak melanggar aturan pilkada. Kenapa begitu? Karena ASN punya hak pilih dan hak ini dijamin konstitusi,” ujar Teguh.

Ia lantas mengingatkan prinsip “universal suffrage” dalam pemilu dan demokrasi bahwa semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum, termasuk ASN.*

COMMENTS