Penutupan Tujuh Masjid dan Perlawanan Terhadap Muslim Austria

Penutupan Tujuh Masjid dan Perlawanan Terhadap Muslim Austria

Wacana memerangi Islam politis dan gerakan radikalisasi yang dikeluarkan pemerintah Austria berujung pada penutupan sejumlah masjid di Austria. (Foto: Imigran Muslim Austria - BBC)

AUSTRIA, dawaiunusa.com – Wacana memerangi Islam politis dan gerakan radikalisasi yang dikeluarkan pemerintah Austria berujung pada penutupan sejumlah masjid di Austria. Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan, tujuh masjid yang ditutup terdiri dari satu masjid nasionalis garis keras Turki di Wina dan enam masjid yang dikelola kelompok Komunitas Religius Arab.

Berdasarkan laporan washingtonpos, langkah yang ditempuh pemerintah Austria didasarkan pada undang-undang tahun 2015 yang, di antaranya, bertujuan untuk meredam potensi gerakan radikalisasi dan politik Islam di masjid-masjid Austria. Konselir milenial pertama dunia itu memang sangat getol menolak politik Islam di Austria.

“Segala kegiatan yang terkait dengan politik Islam dan gerakan radikal tidak akan mendapat tempat di Austria,” jelas Kurz,  Senin (11/6).

Baca juga: Jenderal Praljak, Jebolan Filsafat Zagreb yang Bunuh Diri di Ruang Sidang

Menanggapi langkah yang diambil Pemerintah Austria, pemimpin jemaah Muslim Austria, Ibrahim Olgun mengatakan organisasinya, IGGiOe (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich), sedang menempuh jalur hukum melawan keputusan pemerintah terkait penutupan sejumlah masjid dan mengusir setidaknya 40 imam.

Menurut Olgun, tuduhan khusus yang dijadikan landasan penutupan masjid tersebut belum diketahui pihaknya. Ia menambahkan, kebijakan pemerintah Austria merupakan langkah drastis yang seharusnya tidak dilandaskan pada kecurigaan. Meski demikian, Olgun tidak merinci secara lengkap langkah hukum yang sedang ditempuh pihaknya.

Olgun menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Austria tidak tepat untuk mengendalikan politik Islam dan akan berujung pada upaya memperlemah struktur masyarakat Islam di Austria. Ia meyakini, persoalan tersebut bisa diselesaikan lewat jalur perundingan.

Konsep negosiasi Islam menjadi senjata ampuh yang menjadi salah satu ciri khas dalam menyelesaikan konflik. Dalam catatan Abbas Ramdani yang berjudul The Concept of Negotiation from the Islam Perspective (In the Islamic Organization), menempatkan Islam yang memainkan peran penting dalam penerapan negosiasi dalam masyarakat atau organisasi Islam.

Spirit negosiasi tersebut bisa ditemukan dalam strategi IGGiOe untuk meredam gempuran sayap kanan Austria. Karena itu, untuk menyelesaikan gejolak perlawanan terhadap imigran Muslim Austria, demikian Olgun, jalan perundingan menjadi pilihan yang tepat.

Konselir Austria

Kanselir Austria, Sebastian Kurz (Foto: Reuters)

Wacana Perlawanan Terhadap Imigran Muslim Austria

Semenjak dilantik pada Desember 2018 lalu, aliansi dua kekuatan politik Austria yakni Partai Rakyat Austria anti-imigrasi dan Partai Kebebasan Austria telah mengedarkan wacana perlawanan terhadap imigrasi massal dari dunia Muslim.

Dua partai anti kemapanan ini mencapai sebuah konsensus dalam memerintah Austria selam lima tahun sekaligus menjadi garda terdepan perlawanan Eropa Barat terhadap migrasi Islam.

Baca juga: Kilas Balik NPA, Pemberontak Sayap Kiri Partai Komunis Filipina

Laporan Gatestone Institute International Polycy Council pada 2017 lalu menyebutkan, Konselir terpilih Sebastian Kurz yang memenangkan pemilihan nasional Austria pada 15 Oktober itu, telah berjanji untuk menghentikan imigrasi legal yang datang dari kalangan Muslim.

Janji Kurz sejalan dengan apa yang diucapkan Heinz-Christian Strache, seorang politikus sayap kanan Austria yang juga telah memperingatkan keberadaan imigran Muslim di Austria.

Pemimpin Partai Kebebasan Austria itu telah memperingatkan bahwa migrasi masaal dari dunia Muslim memiliki intensi untuk mengislamkan Austria. Hal inilah yang menjadikan Partai Kebebasan Austria ditunjuk untuk menangani bidang pertahanan di Austria.

Dalam catatan Gatestone Institute, Kurz merupakan salah satu pengkritik kebijakan migrasi pintu terbuka Jerman di bawah Konselir Angela Markel, yang telah memungkinkan lebih dari satu juta imigran laki-laki dari Afrika, Asia dan Timur Tengah memasuki Austria selama dua tahun terkahir.

Selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri, Kurz berperan penting dalam peroses negosiasi untuk mendapatkan persetujuan parlemen tentang undang-undang baru Austria yang mengatur integrasi imigran.

Undang-undang tersebut melarang cadar Muslim di ruang publik dan melarang radikal Islam untuk mendistribusikan Alquran dan menetapkan aturan dan tanggung jawab yang jelas bagi pencari suaka yang diakui dan pengungsi yang diberikan tempat tinggal hukum di negara tersebut.

Seperti yang diketahui, undang-undang yang baru tersebut juga mengharuskan imigran dari negara-negara non-UE untuk menandatangani “kontrak integrasi” yang mewajibkan mereka untuk belajar bahasa Jerman tertulis dan lisan.

Selain itu, mereka diwajibkan mengikuti kursus tentang nilai-nilai dasar dari tatanan hukum dan sosial Austria. Imigran juga dituntut untuk memperoleh pengetahuan tentang tatanan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang diturunkan darinya.

Berperan Penting dalam Reformasi UU Islam Austria

Sebelumnya, Kurz berperan penting dalam mereformasi Undang-Undang Islam Austria yang berusia satu abad (Islamgesetz), yang mengatur status Muslim di negara tersebut.

Undang-undang baru yang disahkan pada Februari 2015 lalu itu, bertujuan untuk mengintegrasikan Muslim dan memerangi radikalisme Islam dengan mempromosikan apa yang disebutnya sebagai “Islam dengan karakter Austria.” Narasi yang dibangun Kurz hendak menegaskan bahwa hukum Austria harus didahulukan dari hukum Syariah Islam bagi Muslim yang tinggal di negara tersebut.

Baca juga: Mengenal Mugabe, Sang Marxis Besutan Jesuit yang Dikudeta

Data yang dikeluarkan oleh Universitas Wina menunjukkan, populasi Muslim Austria sekarang melebihi 700.000 (atau sekitar 8% dari total populasi), naik dari perkiraan 340.000 (atau 4,25%) pada tahun 2001, dan 150.000 (atau 2%) pada tahun 1990.

Di Wina, di mana populasi Muslim sekarang melebihi 12,5%, siswa Muslim sudah melebihi jumlah siswa Katolik, menjadi salah alasan lain pengetatan terhadap imigran Muslim. Pada saat yang sama, Austria telah muncul sebagai basis utama bagi Islam radikal.

Badan Austria untuk Perlindungan Negara dan Kontraterorisme (BVT) telah memperingatkan ledakan radikalisasi dari adegan Salafi di Austria. Salafisme adalah ideologi anti-Barat yang berusaha memaksakan hukum Syariah Islam.

“Imigrasi yang terlihat dalam tahun-tahun belakangan ini mengubah negara kita tidak secara positif tetapi dengan cara yang negatif,” kata Kurz dalam kampanyenya pada 2017 lalu.

Kurz tetap berjanji untuk menolak kuota migran wajib Uni Eropa demi menjaga stabilitasi di kawasan tersebut. “Saya akan bekerja untuk mengubah kebijakan pengungsi yang keliru ini,” katanya.*

COMMENTS