Penjelasan Jusuf Kalla soal Perpres Tenaga Kerja Asing

Penjelasan Jusuf Kalla soal Perpres Tenaga Kerja Asing

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kebebasan penuh kepada para TKA agar dapat masuk dan bekerja di Indonesia. (Foto: Jusuf Kalla - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) memberikan penjelasan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Ia mengatakan, pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kebebasan penuh kepada para TKA agar dapat masuk dan bekerja di Indonesia.

“Karena ini hubungannya dengan pekerja, maka pemerintah mempermudah proses izin dari pada tenaga kerja asing. Itu tidak berarti kita membebaskan orang asing untuk bekerja di Indonesia sebebas-bebasnya, tidak, cuma bagaimana kita mempermudah prosesnya,” jelas JK ketika membuka acara Apindo X di Hotel Sahid Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/4).

Baca juga: Pansus Tenaga Kerja Asing, Fadli Zon Didukung Fahri Hamzah

Menurut JK, kebijakan pemerintah ini juga dilakukan agar Indonesia memiliki pemasukan dalam hal modal serta skill. Sebab kalau tidak, demikian JK, para TKA pasti akan lari ke negara lain seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia.

“Dalam hal global ini tidak bisa dihindari lagi. Apabila kita persulit mereka dengan mudah ke Vietnam, Thailand ke malaysia, dan kita marah lagi kenapa investasi kurang. Dan ini suatu dilema yang kita selesaikan,” kata JK.

Kebijakan tersebut, jelas JK, dilakukan untuk mengatasi dan mewaspadai hal tersebut sehingga modal dan skill bisa masuk ke Indonesia.

“Dan investasi dibutuhkan modal dan skill itu tentu bagi mereka harus jaga. Apabila kita persulit ini tenaga ahli di bidang ini modal dan skill juga tidak masuk. Karena itu kenapa di Thailand 10 kali lipat jumlah tenaga kerja asing di banding Indonesia. Karena mengapa ekspor mereka impor mereka juga lebih banyak daripada kita,” tutur JK.

Lebih lanjut, JK mengatakan, kebijakan yang mempermudahkan izin bagi para TKA tersebut tidak berarti bahwa masyarakat Indonesia sendiri akan kehilangan lapangan kerja. Hal itu, jelas JK, justru akan menambah jumlah lapangan kerja di Indonesia.

“Karena rumusnya satu pekerja asing kira-kira mengcreate lapangan kerja pekerja lokal 100 orang. Memang ada kasus di Sulawesi tapi bersifat sementara karena ingin cepat kerja. Tapi secara umum akan memberikan manfaat investasi lapangan kerja dan juga kemajuan ini,” jelas JK.

Mempermudah Urusan Administrasi

Penjelasan terkait Perpres tersebut juga sudah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia mengatakan, peraturan presiden itu dibentuk sama sekali tidak bermaksud untuk mempermudah Tenaga Kerja Asing masuk dan berkerja di Indonesia. Perpres itu, jelas dia, dibentuk hanya untuk mempermudah urusan administrasi.

“Jadi hal yang berkaitan dengan TKA yang dipermudah itu administrasinya. Karena selama ini administrasinya terlalu berbelit-belit, kemudian pengurusannya terlalu lama,” jelas Anung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4).

Baca juga: Diserbu Tenaga Kerja Asing, Kemenaker Gelar Sosialisasi di Sikka

Anung menjelaskan, Tenaga Kerja Asing yang diberi kemudahan dalam hal administrasi lewat Perpres itu juga tidak berlaku untuk semua. Hal itu hanya berlaku bagi Tenaga Kerja Asing menengah ke atas seperti yang menduduki posisi manajer atau direktur di sebuah perusahaan.

“Sama sekali tidak berhubungan dengan tenaga kerja non skill. Ini hanya pada level medium ke atas, level manajer, jenderal manajer, kemudian direktur, mereka-mereka yang akan memperpanjang izin kerjanya itu tidak perlu balik lagi ke Singapura baru ke sini,” tegas Anung.

Perpres Tidak Berpihak pada Tenaga Kerja Indonesia

Adapun Perpres ini sempat mendapat kritikan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. Ia mengatakan, Perpres tersebut sama sekali tidak menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah Jokowi kepada tenaga kerja Indonesia.

“Kebijakan ini menurut saya salah arah. Waktu kampanye dulu Pak Joko Widodo berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing,” kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (18/4).

Baca juga: Fadli Zon: Dulu Pak Jokowi Berjanji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja

Fadli Zon mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan para pekerja lokal di Indonesia. Hal ini, jelas Fadli, dapat dilakukan dengan memperketat aturan agar para pekerja asing tidak dengan sembarangan masuk dan bekerja di Indonesia.

“Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerjasama internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah, pada situasi itu yang sebenarnya kita butuhkan justru adalah bagaimana melindungi tenaga kerja kita sendiri,” ungkap Fadli.

“Kita selama ini sudah ugal-ugalan dalam membuka pasar domestik kita bagi produk-produk luar, jangan kini pasar tenaga kerja kita juga dibuka untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti,” lanjut Fadli.*

COMMENTS