Pengamat: Gagasan Paslon Pilgub NTT Masih Sangat Normatif

Pengamat: Gagasan Paslon Pilgub NTT Masih Sangat Normatif

Secara umum gagasan setiap paslon masih sangat normatif. (Foto: Debat Kedua Pilgub NTT - SINDONews).

KUPANG, dawainusa.com – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan, secara umum gagasan yang disampaikan setiap pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT) dalam debat kedua Pilgub NTT yang disiarkan secara langsung atau live oleh stasiun televisi swasta iNews, Selasa (8/5) lalu masih sangat normatif.

“Secara umum gagasan ke empat pasangan calon gubernur NTT yang disampaikan dalam debat kedua masih bersifat normatif, walaupun paslon nomor urut tiga yakni Benny Harman-Benny Litelnoni agak sedikit baik soal tatanan birokrasi ke depan,” jelas Atang di Kupang, Rabu (9/5).

Atang mengatakan, dalam debat dengan tema “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi” itu, setiap paslon belum memiliki gagasan yang kuat terkait komitmen atau upaya pemberantasan korupsi di NTT. Mereka, demikian Atang, justru memprioritaskan penataan birokrasi yang dinilai sebagai kunci utama pemberantasan korupsi.

Setiap pasangan calon, jelas Atang, melihat bahwa faktor utama penyebab maraknya praktik korupsi di daerah  berbasis kepulauan itu selama ini ialah karena sistem birokrasi yang tidak sehat, yakni sistem yang memberikan ruang potensial bagi adanya praktik tersebut.

Baca juga: Debat Kedua Pilgub NTT: Saling Memuji, Bukannya Menguji

“Maka tawaran paslon adalah perbaikan sistem melalui online, lelang jabatan dan seterusnya. Ide tersebut bukan hal baru karena saat ini birokrasi di NTT telah mempraktikannya,” tutur Atang.

Meski demikian, Atang juga mengatakan bahwa dari keempat paslon tersebut, sejauh ini paslon nomor urut tiga, yakni pasangan Benny Kabur Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) yang masih unggul soal gagasannya untuk membangun NTT.

“Tetapi dari forum debat kali ini suasana lebih santai dan familier, dan secara umum paslon nomor urut tiga lebih unggul. ika dipetakan masing-masing paslon maka paslon nomor urut satu yakni Esthon Foenay-Chris Rotok kali ini tampil lebih baik dan menguasai materi karena berlatar belakang birokrat. Paslon nomor dua Maraianus Sae-Emi Nomleni mampu keluar dari beban psikologis politis dan tampil dengan tenang,” jelas Atang.

“Sementara paslon nomor urut tiga yakni Benny Harman-Benny Litelnoni punya nilai lebih karena memberikan tawaran solutif terhadap persoalan birokrasi di NTT dan paslon nomor empat justru stagnan jika dibandingkan dengan debat pertama,” lanjut Atang.

Gagasan Paslon Pilgub NTT

Adapun gagasan paslon Pilgub NTT yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan  birokrasi dan pemberantasan korupsi dalam debat kedua tersebut ialah sebagai berikut. Pasangan Esthon L Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris) melalui juru bicara paslon Christian Rotok menegaskan bahwa apabila terpilih sebagai pemimpin NTT, mereka akan membangun sistem birokrasi yang bersih.

Hal tersebut, demikian Christ, akan terwujud dengan cara membuka ruang partisipasi bagi publik agar peran kontrol mereka dapat terlaksana. Bagi Christ, hal ini menjadi sangat penting agar segala bentuk kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dapat dipantau oleh publik NTT.

“Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Esthon-Christ jika terpilih. Pertama, transparansi. Masyarakat diberi akses. Aksesnya dibuka agar mereka bisa mengontrol mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Kedua, akuntabilitas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Esthon-Christ harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral,” jelas Christian Rotok.

Selain kedua langkah tersebut, hal penting lain menurut paslon ini ialah bahwa pemerintah mesti mampu membuka diri terhadap berbagai persoalan masyarakat. Pemerintah, demikian Christ, mesti pekah dan responsif terhadap berbagai fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Baca juga: Debat Kedua: Solusi Paslon Soal Penataan Birokrasi di NTT

“Pemerintah tidak boleh menunggu di belakang meja. Pemerintah harus mampu membaca fenomena-fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Keempat, equality. Esthon-Christ tidak akan menimbulkan diskriminasi di tengah masyarakat. Kelima, partisipastif, efisiensi dan efektivitas pengelolahan anggaran,” papar Christ.

Senada dengan paslon Esthon-Chris, paslon nomor urut dua Marianus Sae-Emilia Noemleni (Marianus-Emi) juga berencana akan membangun birokrasi dengan cara meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

“Kebijakan ini akan bermuara pada dua cita, NTT berdaya dan NTT bekerja seperti cukup air bersih, cukup pangan, semua punya kerja, NTT terhubung, semua sehat, semua bersekolah, dan perlindungan mama dan anak,” tutur Noemleni.

Semua itu, demikian Noemleni, akan terwujud apabila penegakan hukum juga dilakukan secara tegas. Karena itu, jelas Noemleni, apabila direstui oleh masyarakat NTT untuk memimpin daerah berbasis kepulauan tersebut, mereka akan dengan tegas menegakkan hukum yang ada. “Hukum harus ditegakkan. Hukum ada untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri,” tutur pendamping Marianus Sae yang saat ini berstatus sebagai tersangka korupsi oleh KPK ini.

Birokrasi yang Profesional dan Transparan

Sementara itu, pasangan nomor urut tiga Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) menekankan tentang pentingnya profesionalisme dan transparansi birokrasi. Juru bicara paket Harmoni Benny K Harman (BKH) menegaskan, daerah NTT akan maju apabila birokrasi dibentuk secara profesional, bersih dan transparan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, demikian BKH, ada beberapa hal penting yang akan mereka kerjakan seperti melakukan reformasi kelembagaan. Reformasi ini, jelas BKH, akan dilakukan dengan membentuk unit pelayanan teknis yang secara fisik dekat dengan masyarakat.

Kondisi geografis NTT sebagai sebuah provinsi berbasis kepulauan, jelas BKH, merupakan salah satu persoalan atau kendala yang selama ini dihadapi masyarakat NTT untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang maksimal dari pemerintah provinsi. Dengan adanya unit yang secara fisik dekat dengan masyarakat tersebut, BKH mengatakan, masalah ini dapat diatasi.

“Kedua, reformasi mental aparatur. Hal ini dilakukan dengan mengubah mental dilayani dan budaya paternalistik menjadi melayani dan budaya demokrasi. Kami juga melaksanakan revolusi mental dengan mewajibkan semua ASN melakukan penandatanganan deklarasi antisuap. Selanjutnya kami akan menanamkan budaya antikorupsi, ideologi anti korupsi kepada semua ASN dan kemudian menjamin kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sebagai bentuk kontrol publik terhadap kinerja pemerintahan,” jelas BKH.

Baca juga: Solusi Paslon Harmoni Soal Korupsi di Birokrasi NTT

“Ketiga, reformasi sumber daya aparatur dengan melaksanakan sistem lelang jabatan supaya semua ASN memiliki hak yang sama untuk menempati posisi di pemerintahan. Melaksanakan sistem insentif kepada semua ASN yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian, kami akan meningkatkan kesejahteraan ASN berbasiskan kinerja dan produktivitas,” lanjut BKH.

Selain ketiga hal tersebut, demikian BKH, langkah penting lain yang akan mereka kerjakan ialah melakukan reformasi prosedural. Dengan reformasi ini, jelas BKH, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk membentuk dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sementara untuk menampung segala bentuk aspirasi atau pengaduan dari masyarakat, mereka akan membangun suatu desk khusus. “Kelima, reformasi peraturan yakni dengan merevisi semua peraturan daerah yang selama ini tidak mendukung agenda reformasi,” terang BKH.

Senada dengan visi Harmoni pasangan nomor urut empat Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi (Victory-Joss) juga menekankan tentang terwujudnya birokrasi yang profesional. Juru bicara pasangan Victory-Joss Joseph Nae Soi mengatakan, mereka memiliki komitmen untuk membangun sebuah birokrasi yang inovatif serta bebas dari segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Terwujudnya birokrasi yang bebas dari KKN, profesional dan inovatif. Peningkatan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat NTT seperti sandang, pangan, perumahan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” jelas Joseph Nae Soi.

Semua hal itu, demikian Nae Soi, akan terwujud dengan cara mengubah pola pikir pemerintah menjadi lebih profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Selain itu, demikian Nae Soi, mereka juga akan melakukan reformasi dalam hal kelembagaan, ketatalaksanaan, dan perundang-undangan.*

COMMENTS