Peneliti Media: Ancaman Kebebasan Pers Masih Terjadi di Indonesia

Peneliti Media: Ancaman Kebebasan Pers Masih Terjadi di Indonesia

Peneliti media menyebut, setiap tahun ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi persoalan serius. (Foto: Massa FPI mendatangi kantor Majalah Tempo - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Persoalan kebebasan pers di Indonesia masih menjadi masalah yang patut diperhatikan secara serius. Pasalnya, ancaman terhadap kebebasan pers masih terus terjadi sampai saat ini.

Peneliti media Eriyanto dalam diskusi publik bertema ‘Ancaman Terhadap Kebebasan Pers’ di Universitas Indonesia mengatakan, setiap tahun, ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Eriyanto menjelaskan, sejak 2010 sampai 2017, setiap tahunnya rata-rata ada 70 bentuk kekerasan terhadap pers dengan kasus tertinggi ialah kekerasan dalam bentuk fisik.

Akibatnya, akses informasi media kepada publik menjadi sangat berpengaruh. “Ini akan berdampak pada kualitas pemberitaan juga terhadap penyampaian aspirasi masyarakat,” ungkap Eiyanto, Jumat (23/3).

Menurut Eriyanto, kebebasan pers sebenarnya patut dijunjung tinggi, karena peran pers sangat penting untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan suatu negara.

Selain itu, katanya, pers juga merupakan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan adanya pers, katanya, segala suara aspiratif masyarakat akan disalurkan kepada para pemangku kepentingan.

“Kalau intimidasi media masih berjalan, ini akan berdampak pada pemberitaan yang dikeluarkan oleh media itu,” tutur Eriyanto.

Baca juga: Dinilai Lecehkan Rizieq Shihab, FPI Gelar Aksi di Kantor Tempo

Ia juga menerangkan, ancaman kebebasan pers memang sudah terjadi sejak masa Orde Baru di Indonesia. Pasa masa itu, katanya, kebebasan pers ditekan oleh negara.

Akan tetapi, di zaman reformasi yang seharusnya menjunjung kebebasan ini, justru kebebasan pers mengalami nasib yang sama seperti yang terjadi dalam rezim Orde Baru.

Parahnya, terang dia, hal itu bukan dilakukan oleh negara, melainkan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap diri memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan supremasi hukum di Indonesia.

“Aksi tersebut mencerminkan masih kurangnya pemahaman di sebagian kelompok masyarakat terhadap arti penting kebebasan berpendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh UUD 1945,” pungkas Eriyanto.

Adapun terkait persoalan kebebasan pers ini, baru-baru ini Majalah Tempo digeruduk oleh segerombolan massa Front Pembela Islam (FPI), yakni pada Jumat (16/3).

Mereka menuntut dan mendesak redaksi Tempo agar bertanggung jawab terkait karikatur yang dimuat majalah tersebut yang dinilai melecehkan imam besar mereka, yakni Rizieq Shihab.

Tidak sebatas itu, ketika diterima untuk bermediasi di dalam kantor Tempo, seorang anggota FPI menggerebak meja dan melempar gelas air mineral ke tengah meja diskusi. Mereka juga mendesak Pemimpin Redaksi Tempo Arif Zulkifli agar keluar dan meminta maaf di depan massa FPI.

Akan tetapi, ketika Arif keluar dan memberikan penjelasan di atas mobil massa, seorang dari antara kelompok FPI mengambil dan melemparkan kaca mata Arif ke tengah kerumunan massa. Arif juga dilempari gelas mineral oleh massa yang ada di sekitarnya.

Ancaman Terhadap Hak Negara dan Hak Publik

Atas aksi kelompok FPI tersebut, sejumlah pihak kemudian melayangkan kecaman dan kutukan. Salah satunya datang dari pengamat komunikasi Universitas Indonesia Nina Mutmainnah.

Nina mengatakan, tindakan massa FPI yang mengancam dan memaksa Tempo seperti itu merupakan sebuah ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia. Baginya, hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi di negara demokratis seperti di Indonesia.

“Mengancam hak warga negara serta mengancam hak publik untuk mendapat informasi. Sebenarnya ini sudah diatur dalam UUD yang mengatur kebebasan berpendapat,” kata Nina di Jakarta, seperti diberitakan Tempo.co, Minggu (18/3).

Baca juga: Didemo FPI, Apa Salah Tempo?

Selain itu, setelah aksi FPI berlangsung, sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Alinasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga datang ke kantor Tempo dan memmberikan dukungan moril.

Sejumlah organisasi itu datang bersamaan dengan organisasi sipil lainnya seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesia Coruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Sindikat, Lokataru, KPA, Lembaga Penelitian Indonesia, Safenet, dan Pemuda Muhammadiyah.

Pada saat itu, Yeti Andriyani dari KontraS menjelaskan, kehadiran organisasi-organisasi tersebut ke Tempo merupakan bentuk dukungan mereka agar Tempo sebagai sebuah media tidak boleh takut terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun.

Intimidasi Terhadap Kebebasan Pers

Selain organisasi tersebut, SETARA Institute juga mengecam tindakan FPI itu. Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan tindakan intimidatif atas pers sebagai pilar keempat demokrasi.

“Mobilisasi kerumunan massa (mob) secara fisik karena karya dan produk jurnalistik yang dimuat oleh media massa pada dasarnya adalah serangan fisik dan psikis atas media sebagai lembaga pengawal keadaban publik dalam demokrasi,” kata Bonar di Jakarta, Sabtu (17/3).

Baca juga: Tempo: Tidak Ada Alasan untuk Tunduk Pada Tekanan FPI

Sementara itu, Dewan Pers sendiri juga telah menyesalkan tindakan FPI tersebut. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan, seharusnya FPI tidak perlu melakukan intimidasi. Menurutnya, kritik dari Tempo itu merupakan karikatur editorial yang menjadi produk jurnalistik Tempo.

“Presiden saja sering dikritik melalui kartun opini. Seharunya tidak boleh marah. Tidak perlu demo, melakukan intimidasi sampai melempar air mineral segala,” tutur Stanley di Jakarta, Sabtu (17/3).*

COMMENTS