PBNU Buka Suara, FPI Diminta Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

PBNU Buka Suara, FPI Diminta Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robinkin Emhas mengatakan FPI diminta tidak boleh main hakim sendiri karena aksi yang dilakukan massa FPI merupakan tindakan yang melanggar hukum. (Foto: FPI geruduk Kantor Tempo - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robinkin Emhas mengatakan, aksi yang dilakukan massa FPI merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Mereka, kata Emhas, seharusnya tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. “Dalam negara hukum, siapa pun tidak boleh main hakim sendiri,” tegas Robinkin seperti dilansir Tempo, Senin (19/3).

Dalam negara demokrasi, demikian Robinkin, setiap orang memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta protes. Hal seperti itu tidak bisa dilarang oleh siapapun. Akan tetapi, unjuk rasa juga memiliki batasan tertentu dan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang.

Baca juga: Dikecam PSI, FPI Layangkan Kecaman Balik

“Harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” kata Robinkin.

Adapun pernyataan Robinkin tersebut merupakan tanggapan atas tindakan yang dilakukan FPI, yakni melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Tempo, Palmerah, Kebayoran Lama, Jumat (16/3).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pihak Tempo meminta maaf kepada FPI karena dianggap telah melecehkan imam besar mereka Rizieq Shihab melalui karikatur yang dimuat majalah tersebut.

Tidak cuma itu, saat melakukan dialog dengan pihak Tempo di dalam gedung Tempo, mereka juga melakukan tindakan kekerasan verbal, gebrakan meja, pelemparan gelas mineral, hingga perampasan kaca mata pemimpin redaksi (pemred) majalah Tempo Arif Zulkifli.

Sebuah Tindakan Pidana

Menanggapi aksi tersebut, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, kekerasan yang dilakukan anggota FPI kepada pemimpin redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli tersebut merupakan tindakan pidana. Ia menjelaskan, perampasan kacamata Arif tersebut merupakan tindak pidana delik umum.

“Meski begitu tetap harus dilaporkan oleh saksi yang melihat, mendengar bahkan merasakannya sendiri” tutur Fickar di Jakarta, Minggu (18/3).

Baca juga: Tempo: Tidak Ada Alasan untuk Tunduk Pada Tekanan FPI

Fickar menerangkan, unjuk rasa seperti dilakukan massa FPI sah-sah saja karena itu merupakan bagian dari hak demokratis dan konstitusional mereka sebagai warga negara.

Akan tetapi, tegasnya, FPI juga harus tetap menjaga aturan main ketika melakukan protes terhadap suatu hal, yakni harus menaati hukum yang ada.

“Dalam melakukan demo tentu saja ada koridor-koridor yang tidak bisa dilanggar,” jelas Fickar.

Selain itu, Fickar juga menjelaskan, hukum yang mengatur tidak hanya terbatas pada aturan mengenai demonstrasi. Ketika ada pengunjuk rasa yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana, pelaku harus diproses secara pidana.

“Tidak terkecuali juga tindakan yang merampas kacamata Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli serta pengancaman apalagi menimbulkan kerusakan pada barang. Maka tindakan-tindakan ini dapat dikualifisir sebagai tindak pidana ancaman, kekerasan terhadap benda kacamata dan benda lain jika ada dan kekerasan terhadap orang,” tutur Fickar.

Aksi FPI Mengarah pada Persekusi dan Intimidasi

Kekerasan yang dilakukan FPI kepada Pemimpin Redaksi Tempo tersebut juga mendapat kritikan keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka mengaku prihatin dan menyesalkan hal tersebut terjadi.

Koordinator Nasional KontraS Yati Andriyani mengatakan, aksi pengerahan massa FPI itu terkesan main hakim sendiri dan cenderung mengarah pada tindakan persekusi. Ia menilai, aksi protes dengan cara kekerasan yang dilakukan FPI itu sudah mengarah pada intimidasi.

Baca juga: Dinilai Lecehkan Rizieq Shihab, FPI Gelar Aksi di Kantor Tempo

“FPI seharusnya menghormati hukum dan mengedepankan dialog yang saling menghargai,” tutur Yati.

Selain itu, SETARA Institute juga mengecam tindakan FPI tersebut. Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan tindakan intimidatif atas pers sebagai pilar keempat demokrasi.

“Mobilisasi kerumunan massa (mob) secara fisik karena karya dan produk jurnalistik yang dimuat oleh media massa pada dasarnya adalah serangan fisik dan psikis atas media sebagai lembaga pengawal keadaban publik dalam demokrasi,” tutur Bonar di Jakarta, Sabtu (17/3).

Adapun Dewan Pers sendiri juga telah menyesalkan tindakan FPI tersebut. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan, seharusnya FPI tidak perlu melakukan intimidasi. Baginya, kritik dari Tempo itu merupakan karikatur editorial yang menjadi produk jurnalistik Tempo.

“Presiden saja sering dikritik melalui kartun opini. Seharunya tidak boleh marah. Tidak perlu demo, melakukan intimidasi sampai melempar air mineral segala” kata Stanley di Jakarta, Sabtu (17/3).*

COMMENTS