Partisan Parpol Mendominasi Penyebaran Ujaran Kebencian

Partisan Parpol Mendominasi Penyebaran Ujaran Kebencian

Savic Ali mengatakan, mayoritas unggahan di media sosial yang berisi ujaran kebencian dan hoax berasal dari akun-akun yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu. (Foto: Ilustrasi Ujaran Kebencian di Media Sosial - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Aktivis Jaringan Gusdurian Savic Ali mengatakan, mayoritas unggahan di media sosial (medsos) yang berisi ujaran kebencian dan hoax berasal dari akun-akun yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu, dalam hal ini didominasi oleh partisan parpol.

Hal itu disampaikannya berdasarkan pemantauan dan penelusuran (tracking) pihaknya selama tiga bulan terakhir terhadap ribuan akun di berbagai medsos. Meski demikian, pihaknya tidak menjelaskan parpol-parpol yang terkait dengan penyebaran ujaran kebencian tersebut.

“Kami lacak satu tahun terakhir itu 80 persen ungkapan hate speech dan hoax bukan datang dari akun yang teridentifikasi dari kelompok radikal, tapi teridentifikasi akun yang partisan parpol,” ujar Savic di Universitas Atmajaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/2), seperti diberitakan CNN, Kamis (22/2).

Menurut Savic, survei ini berbanding terbalik dengan hasil kajian yang dilakukannya tiga tahun lalu. Saat itu, kata dia, hasil survei pihaknya menyebutkan bahwa akun-akun penyebar ujaran kebencian di medsos teridentifikasi dilakukan kelompok intoleran.

“Tiga tahun lalu itu yang menyerang orang dicap kafir liberal itu memang akun yang teridentifikasi dia intoleran dan fundamentalis. Kan kita bisa baca tweet-nya,” tuturnya.

Baca juga: Toleransi Sebagai Kemerdekaan Individu

Ia menerangkan, saat ini, akun-akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian yang dikelola oleh partisan parpol itu kebanyakan menyebarkan sentimen bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Dirinya menyebut, akun-akun itu diduga bukan lagi digunakan sebagai sarana dakwah, namun digunakan untuk menggiring opini untuk kepentingan politik dari parpol-parpol tertentu.

“Kita bisa saksikan benar signifikan agama bagi masyarakat kita, dan ini disadari benar oleh peternak politik ini, politik untuk menggiring opini dan melemahkan lawan politik,” kata Savic.

Jika hal ini dibiarkan, ungkap dia, maka akan melahirkan perpecahan di masyarakat dan membahayakan demokrasi di Indonesia. Terlebih, lanjutnya, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Kampanye hate speech berdasarkan agama, ini bisa menajamkan polarisasi yang lama dan bisa berubah menjadi kebencian yang berujung kekerasan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai, parpol memiliki tanggung jawab besar jika polarisasi konflik di masyarakat semakin meluas akibat memelihara akun-akun tersebut.

Baginya, parpol diklaim turut menyumbang hancurnya nilai kebangsaan di Indonesia jika hal itu dibiarkan terus terjadi. “Jadi parpol punya tanggung jawab banyak soal ini, bagaimana hancurnya kebangsaan gara-gara ini,” terang Savic.

Cegah Ujaran, Komnas HAM Bentuk Tim Khusus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim khusus untuk mencegah ujaran kebencian bernuansa SARA kembali dijadikan bahan kampanye di tahun politik.

Wakil Ketua Komisioner Komnas HAM Khairiansyah mengatakan, konstelasi politik Indonesia saat ini telah terbukti kurang sehat, karena ujaran kebencian begitu marak digunakan. Pilkada 2017 lalu menjadi tolok ukurnya.

“Pengalaman Pilkada sebelumnya, hate speech menjadi salah satu metode berkampanye, terutama di dunia maya atau media sosial,” kata Khairiansyah di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (12/2) lalu.

Menurut dia, ujaran kebencian tidak hanya untuk menebar kebencian semata, tetapi juga bertujuan untuk penyeragaman identitas.

Baca juga: Tangkal Isu SARA, Bawaslu Akan Gelar Jambore Lintas Iman

Bahkan, ungkapnya, ujaran kebencian kerap berujung pada persekusi dan tindakan diskriminatif berdasarkan perbedaan ras, etnis, dan agama atau keyakinan.

“UU No. 4 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memandatkan Komnas HAM untuk mengawasi gejala terjadinya tindakan diskriminatif,” ujar Khairiansyah.

Selain itu, faktor lain yang menjadi alasan pembentukan tim khusus adalah terkait potensi kerawanan konflik di sejumlah daerah yang telah dipetakan oleh kepolisian dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Karena itu, ungkapnya, Komnas HAM perlu membentuk tim khusus, semisal pada Pilkada serentak tahun ini yang melibatkan sekitar 160 juta penduduk sebagai pemilih dengan cakupan wilayah luas di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Tim khusus ini, sambung dia, akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, dan instansi lainnya.

“Beberapa program yang dilakukan adalah pembukaan pos pengaduan, seminar, diskusi terfokus, dan pemantauan di lapangan,” terang Khairiansyah.

Penyebab Hoax dan Ujaran Kebencian

Dosen Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan, hoax di media sosial yang tak kunjung reda terjadi karena banyak sebab.

Pertama, menurut Devie, karena minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Devie menganggap penting literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak.

Hal kedua yang menurut Devie tak menyurutkan penyebaran konten hoax dan kebencian di media sosial adalah ketidakjelasan penegakan hukum.

Baca juga: Hoax Meningkat di Tahun Pilkada, Kemenkominfo Perkuat Literasi Masyarakat

Dalam sejumlah kasus, kata dia, seringkali pelaku pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas.

“Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambigusitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas,” ungkap Devie.

Hal ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Ia mengatakan, konflik politik di level elite acapkali menular ke masyarakat. Apa yang dilakukan masyarakat sesungguhnya cerminan dari perilaku elite yang mereka contoh.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Media Sosial dan Demokrasi di Era Informasi pada tahun 2014 silam”, Devie mengatakan hampir seluruh aktor politik saling berebut pengaruh melalui penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Mereka berebut mempengaruhi masyarakat melalui saluran media sosial.*