Pansus Tenaga Kerja Asing, Fadli Zon Didukung Fahri Hamzah

Pansus Tenaga Kerja Asing, Fadli Zon Didukung Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan koleganya Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tenaga kerja asing (TKA).(Foto: Fadli Zon dan Fahri Hamzah - tribunews)

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan koleganya Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tenaga kerja asing (TKA). Menurut Fahri, Pansus merupakan bentuk pengawasan ketika terdapat keputusan pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU).

“Kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, kalau hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, maka Pansus Angket untuk menginvestigasi diperlukan,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).

Dugaan adanya pelanggaran itu, kata dia, dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tenaga asing. Fahri menilai Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut dinilai melanggar UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca juga: Cuitan Kocak Fahri Hamzah  Soal Jokowi yang Gemar Latihan Tinju

Karena hal itu, dia menyebut perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Sebab faktanya, banyak sekali pabrik-pabrik yang dibuka di tengah hutan.

“Itu membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut, levelnya memang angket. Saya kira itu diperlukan karena pengiriman TKA tanpa prosedur itu telah terjadi sebelum dan setelah perpres itu dibuat,” jelas Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing salah arah. Sebab, kata dia, kebijakan itu tidak berpihak pada pekerja lokal.

Fadli juga beranggapan Perpres itu berbahaya serta perlu dikoreksi. Dia pun beranggapan perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing.

Waketum Gerindra Tantang Debat Jokowi dan Luhut

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengkritisi Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Menurutnya Perpres baru ini memudahkan TKA yang tidak memiliki skil mudah bekerja di Indonesia.

“Yang pasti UU 13 Tahun 2003 itu bahwa TKA yang boleh itu yang skilled labor artinya berketerampilan. Dengan Perpres yang ini ternyata makin mengukuhkan bahwa yang masuk tenaga kerja asing khususnya yang dari China itu yang unskilled labor atau buruh kasar yang sebenarnya di Indonesia untuk itu sebenarnya hak dari tenaga kerja Indonesia,” ujar Ferry.

Baca juga: Pilpres 2019, Mungkinkah Gerindra dan PKS Berkoalisi?

Dia menuturkan, hak buruh merupakan hak masa depan generasi muda di Indonesia. Namun Ferry menyesalkan, adanya Perpres ini banyak TKA yang masuk. Baginya, hal ini mengkhianati pasal 27 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa masyarakat, rakyat butuh dan berhak atas pekerjaan. Serta berpotensi melanggar konstitusi.

“Kalau kemudian ini terang-terangan negara memperbolehkan tenaga kerja asing yang unskilled labor itu menurut saya berpotensi melanggar konstitusi,” ucapnya.

Ferry juga menyarankan baiknya pemerintah lebih memberdayakan tenaga kerja Indonesia supaya minim biaya daripada menarik pekerja dari luar yang dapat menyerap biaya negara lebih mahal.

“Misalnya saya mau investasi di Vietnam, kalau saya menggunakan tenaga kerja dari Vietnam kan lebih murah, daripada saya membawa orang atau buruh pekerja dari Jawa saya bawa ke Vietnam. Kan enggak masuk akal saya bawa tenaga kerja dari Indonesia untuk investasi di Vietnam. Kenapa saya tidak mempekerjakan orang Vietnam yang terang-terangan pasti biayanya lebih murah,” tuturnya.

“Oleh karena itu ini membenarkan bahwa motif mengikutsertakan, mengharuskan menggunakan tenaga kerja khususnya dari China dalam perjanjian investasi dari pemerintah China menurut saya memang memiliki motif penguasaan itu, motif bukan bisnis, tetapi motif politik,” beber Ferry.

Lebih lanjut, aktivis yang pernah dipenjara tahun 2008 ini juga menyinggung soal infrastruktur yang terus digenjot pemerintah namun memberdayakan tenaga kerja asing. Dia juga mengacu dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Konstruksi, infrastruktur pemerintah mengaku bahwa gembar gembor infrastruktur. Ternyata data BPS penyerapan lapangan kerja di bidang konstruksi justru menurun, jadi itu artinya infrastruktur ada tetapi tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia, pakai tenaga kerja asing,” ujar Ferry.

Lantas mengenai Perpres ini Ferry menantang pemerintah untuk berdebat secara terbuka. “Kalau mau debat, debat aja terbuka, Pak Jokowi suruh debat aja, semuanya lah kalau perlu sama Pak Luhut. Ya Pak Luhut aja sekalian,” tandasnya.

Mendukung Perekonomian Nasional

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, tujuan perizinan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Baca juga: Pilpres 2019: Kehadiran Prabowo dan Tantangan Berat Jokowi

Airlangga pun berharap perpres tersebut bisa mendorong investasi di era revolusi industri keempat ini, atau biasa disebut industri 4.0. Kalau perpres itu tidak dikeluarkan, dikhawatirkan investor banyak yang kabur. “Sekarang perusahaan IT pun ada yang melakukan outsourcing ke luar, terutama untuk tenaga kerja,” ujarnya.

Karena itu, agar tenaga kerja di bidang digital tidak dibawa ke luar negeri, maka pemerintah harus membuat kemudahan bagi tenaga-tenaga di bidang ini untuk kerja di Indonesia.

Dia menegaskan, ekspatriat yang bekerja di Indonesia ini hanya dikhususkan pada level tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri digital di Indonesia. Jadi, hanya untuk level tertentu saja.

“Sehingga pekerjaan dalam era digitalisasi itu disimpan di dalam negeri. Tidak dikerjakan di luar negeri. Terutama untuk pengembangan software dan lainnya,” kata dia.

Selain itu, Airlangga menjelaskan, regulasi untuk TKA yang baru ini berhubungan dengan kemudahan visa. Sebelum ada perpres tersebut, TKA harus secara rutin memperpanjang visa kerja.

Misalnya, dia mencontohkan, tiap enam bulan para ekspatriat mesti memperpanjang visa walaupun masa kerjanya satu tahun atau lebih. Hal itu tentunya tidak akan mendukung iklim investasi. Dengan perpres yang baru ini, izin bagi ekspatriat yang kontrak kerjanya tiga tahun, maka izin visa kerjanya juga tiga tahun.

“Apalagi mau mengembangkan industri digital, bagaimana bisa ekspatriat keluar masuk. Nah kalau keluar masuk visa pekerja, tidak akan ada yang datang,” ucap dia.

Kemudahan visa pekerja asing ini diharapkan bisa mendorong industri digital lebih cepat di Indonesia. Apabila dipersulit, dikhawatirkan ekspatriat di bidang ekonomi ini akan kembali ke negara masing-masing.

Dengan kondisi itu dikhawatirkan Indonesia harus meng-outsource pekerjaan dari luar negeri, misalnya ke India. Artinya, seharusnya pekerjaan itu dilakukan di Indonesia, karena dipersulit malah dilakukan di India. “Kalau dipersulit, nantinya kita malah tidak mendapatkan tenaga kerja yang diharapkan,” ucapnya.

Kemudahan visa TKA di Indonesia ini tentunya tidak akan selamanya dilakukan. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembangunan sumber daya manusia, antara lain menggenjot vokasi atau pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Vokasi ini biasanya melalui pendidikan diploma mulai dari D1, hingga D4 yang setara dengan program pendidikan akademik strata. Setelah mendorong sekolah di level vokasi, pemerintah juga siap mengembangkan ke level politeknik.

Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

COMMENTS