Munculnya Beragam Survei, Pengamat Minta KPU Lakukan Pengawasan

Munculnya Beragam Survei, Pengamat Minta KPU Lakukan Pengawasan

Pengamat politik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pesta demokrasi untuk mengawasi berbagai lembaga survei yang ada jelang Pilkada 2018 berlangsung. (Foto: Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah - Ist).

SURABAYA, dawainusa.com Aktivitas atau kinerja lembaga survei menjelang dilaksanakannya Pilkada Serentak 2018 kian mendapat perhatian berbagai pihak.

Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah mengatakan, sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pesta demokrasi ini ikut mengawasi berbagai lembaga survei yang ada secara khusus pada masa kampanye yang tengah berlangsung saat ini.

“Maraknya lembaga yang merilis berbagai hasil surveinya jelang Pilkada berpotensi membuat masyarakat menjadi bingung,” tutur Fatah di Surabaya, Selasa (20/3) malam.

Baca juga: Kapolri Optimis Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Berjalan Aman

Sebagai seorang konsultan politik, Fatah mengaku risau dengan perkembangan Pilkada di sejumlah daerah yang kian memprihatinkan akibat munculnya banyak lembaga survei dengan hasil survei yang beranekaragam.

“Pada dasarnya masing-masing lembaga survei memiliki hak untuk merilis hasil penelitiannya, tapi rilis tersebut sebaiknya juga harus valid sehingga pemilih mendapatkan informasi sesuai fakta,” jelasnya.

Harus Perhatikan Hak Pemilih

Selain mengungkapkan demikian, Fatah juga menegaskan agar lembaga-lembaga tersebut mesti memerhatikan para pemilih. Setiap rilis survei, katanya, harus benar-benar memperhatikan hak para pemilih.

Menurut Fatah, lembaga survei memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang valid, objektif, dan independen kepada para pemilih.

Kalau ini tidak diperhatikan, ungkapnya, akan berdampak negatif bagi para pemilih dan juga untuk semua lembaga survei, baik itu dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek.

“Untuk jangka pendek, pemilih akan bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap informasi. Sedangkan, jangka panjang sekaligus permanennya, pemilih bisa saja kehilangan kepercayaan terhadap lembaga survei,” tutur Fatah.

Baca juga: Antisipasi Tensi Panas Pilkada 2018, Polri Bentuk Satgas Nusantara

Karena itu, ia menegaskan, KPU mesti segera membuat regulasi agar setiap lembaga survei dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya terkait perkembangan Pilkada Serentak.

Adapun beberapa hal yang diusulkan Fatah, seperti diberitakan Republika, yakni Pertama, setiap lembaga survei harus berani menjelaskan diri bahwa pihaknya berkerja sama dengan siapa.

Kedua, lembaga-lembaga tersebut harus menyerahkan laporan tentang informasi dasar penyelenggaraan dan harus melampirkan tanda pembayaran pajak, serta wajib menyerahkan data mentah atau yang terdiri dari elektabilitas, akseptabilitas, prefensi berbasis partai, hingga beberapa aspek lain.

Selayang Pandang Lembaga Survei di Indonesia

Keberadaan lembaga survei memang sangat berpengaruh dalam proses politik seperti halnya dalam Pilkada Serentak 2018. Keberadaan lembaga ini turut berkontribusi bagi efektifitas dan kualitas demokrasi suatu negara.

Sebagai sebuah negara demokrasi, keberadaan lembaga-lembaga tersebut di Indonesia sangat penting dalam setiap dinamika politik tanah air. Namun, bagaimana sebenarnya kemunculan lembaga survei di Indonesia selama ini? Apa syarat utamanya sehingga lembaga-lembaga tersebut bisa katakanlah ‘eksis’ di Indonesia?

Menurut Marcus Mietzner dalam artikelnya “Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?” yang diterbitkan Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia edisi 165 jilid 1 (2009), lembaga-lembaga survei dengan tujuan-tujuan politik lazimnya hanya lahir di negara-negara yang memenuhi dua syarat dasar. Pertama, warganya mesti mempunyai kebebasan sipil dan politik yang substansial.

“Di negara-negara otoriter atau pseudo-demokratis, penerbitan hasil-hasil jajak pendapat lazim dicekal atau dihambat, sebab ia dianggap mencerminkan, bahkan dapat memperburuk, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah,” tulis Mietzner.

Kedua, survei profesional bergantung pada metodologi yang dirancang secara seksama, peneliti-peneliti yang berpengalaman, dan responden dalam jumlah besar. Akan tetapi, pada umumnya, di negara-negara berkembang, demikian Mietzner, ongkosnya seringkali tidak tersedia.

Dengan merujuk pada dua syarat tersebut, wajar jika Indonesia pra-reformasi tidak mengenal tradisi survei politik.  Sejak 1959 hingga reformasi pada 1998, lembaga-lembaga survei persis sama sekali tidak ditemukan ketika Indonesia berada dalam rezim-rezim otoriter, yakni demokrasi terpimpin Soekarno dan otokrasi Soeharto.

Baca juga: Mendagri: Pilkada Serentak 2018 Memboroskan Anggaran Negara

Pada masa awal Republik (1950-1957), demokrasi parlementer memang telah berdiri. Akan tetapi, berdasarkan temuan J. Eliseo Rocamora dalam bukunya Nationalism in Search of Ideology: The Indonesian Nationalist Party 1946-1965 (1975), partai-partai politik yang bekerja dalam sistem itu kekurangan keterampilan serta dana untuk survei atas para pemilih.

Lagi pula, sebagai alat buat memprediksi hasil pemilihan umum, survei profesional baru muncul pada pertengahan 1930-an di Amerika Serikat, ketika Robert Gallup memperkenalkan metode anyar dalam rangka mengambil sampel untuk menggantikan cara majalah Literary Digest yang naif, boros, dan persebaran respondennya tidak merata. Selain kendala biaya, ada pula kemungkinan teknik-teknik yang digunakan belum menyebar sampai ke Indonesia.

Ketika Soeharto turun tahta, barulah jajak-jajak pendapat politik semiprofesional terselenggara di Indonesia, dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) sebagai pelakunya yang terpenting.

Mietzner menyebutkan, para peneliti LP3ES sudah tidak asing dengan metode-metode pengambilan sampel berbasis hitung-hitungan. Misalnya, pada “pemilihan umum” terakhir Orde Baru 1997, mereka telah mengadakan survei hitung cepat (quick count) untuk kawasan Jakarta.

Setelah itu, dalam lanskap politik yang telah membaik di bawah kepepimpinan Presiden B.J. Habibie, LP3ES juga menyelenggarakan survei atas pemilihan legislatif 1999, sekalipun masih kekurangan sumber daya.

Pada masa itu, survei politik belum digunakan oleh para politikus buat membangun pijakan-pijakan elektoral mereka atau membentuk citra diri yang dapat mendatangkan suara seperti sekarang.

Partai-partai politik yakin bahwa cara kampanye tradisional masing-masing lebih unggul ketimbang studi-studi mendalam terhadap perilaku memilih (voting behaviour) rakyat.

Salah satu penyebab hal tersebut terjadi, ungkap Mietzner, adalah anggapan para politikus bahwa kesepakatan, juga keputusan-keputusan terpenting legislatif dan eksekutif, tidak tumbuh dari kotak suara, melainkan lahir dari negosiasi-negosiasi antar elit.

Sistem elektoral yang berlaku di antara 1999 dan 2004 memang mendukung anggapan ini. Pada 1999, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Demikian pula pada 2001, ketika Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR, yakni jabatannya dialihkan kepada wakilnya, Megawati, tanpa melalui pemilihan umum.

Selain itu, dalam skala yang lebih kecil, para gubernur, bupati, dan walikota juga tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan  oleh badan legislatif  di masing-masing daerah.

Dengan bertumpu pada amandemen konstitusional pada 2002, Indonesia kemudian memberlakukan sistem elektoral yang baru untuk pemilihan umum 2004 dan seterusnya, yakni presiden harus dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam hal ini, MPR kemudian kehilangan pelbagai keistimewaannya dalam hal penetapan kebijakan, dan kepala-kepala daerah juga mesti dipilih berdasarkan suara terbanyak. Perubahan itu membuka zaman baru politik pemilihan umum di Indonesia.*

COMMENTS