Meski Baru Wacana, MUI Sepakat Hukum Pancung Diterapkan di Aceh

Meski Baru Wacana, MUI Sepakat Hukum Pancung Diterapkan di Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh tengah berencana menerapkan hukum pancung, namun wacana tersebut bisa saja direalisasikan jika mendapat dukungan dari masyarakat Aceh. Meski demikian, MUI telah mengatakan sepakat dengan rencana Pemprov Aceh. (Foto: Ilustrasi hukum pancung - Kompas.com).

JAKARTA, dawainusa.com Aceh kini tengah menggodok aturan tentang hukum pancung. Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Syukuri M Yusuf mengatakan, penerapan hukum pancung tersebut masih dalam proses pengkajian.

“Ini baru wacana. Penelitiannya dilakukan tahun ini, jadi kami lihat dulu respons masyarakat baru nanti disimpulkan,” ujar Syukuri di Aceh, Kamis (15/3).

Menurut Syukuri, wacana tersebut bisa saja direalisasikan jika mendapat dukungan dari masyarakat Aceh. Namun, jika tidak setuju bisa saja rencana tersebut urung dilakukan. “Jadi semuanya tergantung hasil penelitian nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafias sepakat atas rencana penerapan hukuman pancung bagi pembunuh yang tengah digodok Dinas Syairat Islam Provinsi Aceh. Menurut Cholil, aturan tersebut patut dipertimbangkan karena Aceh merupakan daerah khusus.

“Karena di sana termasuk daerah khusus ya kalau bisa disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh undang-undang, itu baik-baik saja,” kata Cholil.

Baca juga: Guru Hukum Siswa Jilat Closet, Ibu Kandung: Perasaan Saya Sakit Sekali

Ia menambahkan, bila itu nanti benar-benar diterapkan bisa memberi efek jera bagi pelaku pembunuhan. Siapa pun yang berencana melakukan pembunuhan akan merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut karena akan diganjar oleh hukuman yang sama yakni kematian.

“Hukuman itu agar pelakunya jera dan tidak mengulangi lagi. Orang lain jadi takut melakukannya karena ada hukuman yang setimpal,” tuturnya.

Adapun Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa’adi juga mengatakan, pihaknya akan memantau dan memperhatikan perkembangan rencana penerapan qisas di Aceh.

Zainut enggan berkomentar banyak karena MUI harus mengkonfirmasi terlebih dahulu maksud penerapan qisas di provinsi yang juga dikenal sebagai Serambi Mekkah tersebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh. “Pasti MUI mencermati kalau ini nanti akan menjadi perhatian umat,” katanya.

Hukum Pancung Dinilai Efektif

Syukuri pada kesempatan yang sama mengatakan, hukum pancung dipilih setelah pihaknya melihat penerapan sejumlah hukum tersebut di beberapa negara. Ia menilai, negara-negara yang menerapkan hukuman pancung efektif mencegah pembunuhan.

“Misalnya, di Arab Saudi,” katanya. “Jadi hukuman ini bukan malah untuk membunuh, untuk menghindari atau mengantisipasi kejahatan pembunuhan,” imbuhnya.

Baca juga: Di Sumba Timur, Seorang Lurah Terjaring OTT

Meski demikian, Syukuri mengatakan, belum mengkomunikasikan wacana ini ke Pemerintah Pusat. Hukum pancung, kata Syukuri, sebagai jalan terakhir yang dipilih Pemprov Aceh untuk menekan angka pembunuhan.

“Karena ini masih berupa wacana. Masih belia. Jadi apa dikomunikasikan? Bisa saja batal kan, kalau masyarakatnya tidak setuju,” katanya.

Sejarah Singkat Hukum Pancung

Hukuman pancung memiliki perjalanan yang panjang dan sulit diperkirakan asal-usulnya. Sama seperti hukuman gantung, hukuman pancung merupakan metode hukuman mati yang murah dan praktis, di mana eksekusi hanya membutuhkan sebilah pedang dan sebuah kapak saja.

Di Inggris, ada anggapan bahwa hukuman pancung merupakan hak istimewa pria terhormat. Hukuman pancung ini akan membedakan seseorang dari terdakwa lainnya yang dihukum dengan cara tidak terhormat yaitu dengan dibakar hidup-hidup di atas tumpukan kayu.

Baca juga: Diduga Dibunuh, TKW Asal Indonesia Tewas Membusuk di Dalam Lemari

Hukuman pancung  secara luas digunakan di Eropa dan Asia sampai abad ke-20. Dan saat ini hanya Arab Saudi dan Iran yang masih menggunakan metode hukuman mati seperti ini.

Qatar dan Yaman pun sebenarnya melegalkan hukuman mati dengan metode seperti itu, namun sampai saat ini belum ada eksekusi dengan metode tersebut yang dilaporkan.

Hukuman pancung berlaku di Inggris sampai dengan tahun 1747 dan merupakan metode hukuman mati standar di Norwegia sampai saat dihapuskan pada tahun 1905, Swedia (sampai tahun 1903), Denmark (Sampai tahun 1982) dan digunakan untuk beberapa kelas tahanan di Perancis (sampai penggunaan Guillotine di tahun1792) serta di Jerman sampai dengan tahun 1938.*

COMMENTS