Mengangkat Potensi Kopi di Desa Wawowae – Ngada

Mengangkat Potensi Kopi di Desa Wawowae – Ngada

Desa Wawowae adalah salah satu Desa Pilot yang mendukung kebijakan tentang  13 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (Foto: Kebun Kopi - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com – Sejak tahun 2016, Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas)  telah menetapkan kebijakan tentang  13 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Desa Wawowae adalah salah satu Desa Pilot yang mendukung kebijakan tersebut.

Sebagai salah satu dari 13 desa di Kecamatan Bajawa, Desa Wawowae berjarak ± 5 km dari ibu kota Kabupaten Ngada (Bajawa) dengan sumber daya potensial yaitu perkebunan Kopi. Data Administrasi Desa Wawowae tahun 2016 menunjukkan bahwa 50 % dari ± 978 luas wilayah Desa Wawowae adalah perkebunan kopi, sedangkan sisanya merupakan permukiman masyarakat dan Hutan Cagar Alam.

Baca juga: Alokasi Dana Desa untuk NTT Pada 2018 Mencapai Rp2,5 Triliun

Laumal F, dkk (2018) dalam sebuah tulisan lain di halaman https://osf.io/g4x3c/, mengatakan bahwa potensi kopi Wawowae selama ini diolah langsung menjadi kopi HS ketika masih berupa Kopi Gelondongan (setelah dipanen). Pengolahan Kopi Gelondongan menjadi kopi HS dilakukan secara konvensional melalui 3 tahapan, yakni pengupasan, fermentasi/pencucian dan penjemuran.

Permasalahan dalam pengelolaan kopi wawowae ialah minimnya prasarana pengolahan dan lamanya proses pengeringan memberikan dampak penurunan kualitas kopi HS ketika dijual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu metode penanganan yang dapat dilakukan adalah penyediaan mekanisasi (penyediaan mesin-mesin produksi) dan pengembangan sumber daya manusia dalam memanfaatkan mesin produksi.

Metode ini memungkinkan bagi tercapainya peningkatan produksi kopi, peningkatan sumber daya manusia bahkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dilakukan dengan serius dan berkesinambungan, maka sangat mungkin bagi Desa Wawowae untuk menjadi icon pengelolaan kopi di Nusa Tenggara Timur.

Keterlibatan Semua Pihak

Upaya mekanisasi dan pengembangan SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Wawowae sendiri saja, tetapi harus melibatkan perguruan tinggi yang berada di NTT dan keterlibatan pemerintah daerah. Semua piha tersebut mesti secara bersama-sama memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada di tengah masyarakat secara khusus di Desa Wawowae.

Masing-masing perguruan tinggi dengan ketersediaan sumber daya dapat bersinergi secara optimal untuk memberikan pemberdayaan kepada wilayah-wilayah berpotensi, khususnya pengelolaan Kopi di Wawowae, sehingga mampu memberikan pengaruh yang signifikan kepada pengembangan wilayah dan masyarakat serta kesejahteraan.

Ada beberapa program penelitian dan pengembangan masyarakat yang disponsori dan didanai oleh pemerintah melalui seleksi proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti yang setiap tahun mengumumkan seleksi proposal melalui halaman website simlitabmas.ristekdikti.go.id.

Baca juga: Selamat Datang di Desa Kami, Pak!

Seluruh perguruan tinggi tentunya dapat ikut berkompetisi dalam program yang dibiayai pemerintah tersebut. Selain DRPM Kemenristekdikti, secara internal setiap perguruan tinggi juga memiliki program penelitian dan pengabdian masyarakat sendiri yang memungkinkan diimplementasikan pada daerah-daerah berpotensi seperti Desa Wawowae.

Pemerintah daerah juga memiliki program-program unggulan percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah berpotensi di NTT. Gambaran ini tentu memberikan semangat kepada kita bahwa ada peluang yang cukup besar untuk memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi sumber daya yang berada di masyarakat, khususnya pengelolaan Kopi Wawowae dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah tersebut.

Perguruan tinggi dengan ketersediaan sumber daya (Teknik, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Ekonomi, Bisnis dan IT) berpeluang untuk terlibat dalam program-program yang didanai pemerintah, mengimplementasikan IPTEK di masyarakat.

Sebuah harapan besar bahwa perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah pusat mesti perlu diikuti dengan keterlibatan dari semua perguruan tinggi di NTT dan keseriusan pemerintah daerah NTT, sehingga target kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, masyarakat maju dan pada akhirnya NTT benar-benar lepas dari ketertinggalan.  Semoga!

Oleh: Folkes E. Laumal, Jhon A. Wabang, Raden Budi Suharto, Nina Lapinangga, Josina I. B. Hutubessy (Dosen, Tim Pengabdian Masyarakat-Program Pengembangan Desa Mitra tahun 2018).

COMMENTS