Mendeteksi Nuansa Politis di Kantor Staf Presiden

Mendeteksi Nuansa Politis di Kantor Staf Presiden

Keberadaan Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat sorotan dari sejumlah pihak lantaran dinilai terlalu politis dan terkesan mengakomodir kepentingan politik. (Foto: Kantor Staf Presiden - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Keberadaan Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat sorotan dari sejumlah pihak lantaran dinilai terlalu politis dan terkesan mengakomodir kepentingan politik.

Idealnya, KSP berfungsi untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik Kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Namun, hari-hari ini lembaga yang sejatinya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo itu mengalami pergeseran fungsi. Pakar hukum tata negara Refly Harun membenarkan hal tersebut.

Baca juga: Terduga Pelaku Human Trafficking Asal Makassar Ini Diamankan di Soe

Menurut Refly, indikasinya adalah adanya penambahan staf ahli presiden, termasuk di antaranya Ali Mocthar Ngabalin sebagai tenaga profesional baru dalam komunikasi politik kepada publik.

Meskipun tidak menampik soal legalitas pengangkatan staf ahli baru di dalam KSP, Refly menilai keberadaan KSP yang seharusnya membantu presiden dalam hal kebijakan pemerintah, saat ini malah terkesan seperti tim kampanye yang dibuat oleh Presiden.

“Jadi KSP terlalu politis, seharusnya sebagai dapur presiden yang mengurusi kebijakan bukan dapur kampanye presiden,” kata Refly saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/5).

Ali Mochtar Jadi Sorotan

Kebradaan Ali Mochtar Ngabalin jmemang menjadi sorotan. Mantan anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009 ini dulu dikenal sebagai pengkritik Jokowi. Saat itu ia masih menjadi anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Ngabalin juga dikenal sebagai anggota tim sukses (timses) pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Kala itu Ali Mochtar Ngabalin telah bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar).

Baca juga: Komentar Fadli Zon Soal Isu yang Menyebut Dirinya Selingkuh

Meski dulu sempat vokal melontarkan kritikan terhadap Jokowi, Ngabalin mengaku jika dalam dunia politik semua bisa berubah, hingga akhirnya ia mau bergabung dalam pemerintahan.

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan alasannya mau bergabung dengan pemerintah saat ini adalah, supaya dapat menjadi penyambung antara kepentingan ulama dan pemerintah.

“Ya politik itu kan sebetulnya dinamis. Saya pikir teman teman di media tahu politik itu dinamis. Itulah khasanah politik yang membuat kita menjadi kaya,” ungkap Ngabalin.

Ngabalin diangkat sebagai staf presiden bersama sejumlah tenaga profesional lainnya seperti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam).

KSPI Diisi Orang-orang yang Punya Kepentingan

Idealnya, dalam merekrut orang-orang untuk bergabung di KSP, profesionalitas dan keahlian dalam bidangnya menjadi rujukan utama. Saat ini yang terjadi menurut Refly, di lingkaran KSP lebih banyak diisi orang yang berlatar beakang punya kepentingan.

Rupanya tak hanya Refly yang secara serius menyoroti keberadaan KSP. Sebelumnya dalam sebuah acara talk show, Dosen Filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung mengkrtik tajam terkait keberadaan KSP yang dinilai kalah secara legitimasi dan tak mampu mengcounter opini publik secara rasional.

Baca juga: Polemik Aturan KPU Soal Larangan Napi Korupsi Maju dalam Pileg

Bahkan Rocky menyindir bahwa KSP itu adalah kantor staf presiden, bukan kantor staf calon presiden, sehingga para pendukung Jokowi tidak boleh ada di sana.  “Jika ingin ke sana bikin aja kantor baru, kasi judul aja: kantor staf calon presiden, itu baru fair,” sindir Rocky dalam acara bertajuk “Istana Galang Relawan Jokowi” itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta KSP untuk dibubarkan. Alasan Fdli adalah khawatir jika KSP menjadi mesin tim sukses Jokowi. Fadli juga mengungkit tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KSP. Tupoksi KSP dipandang Fadli tak signifikan.

Bagi Fadli, tupoksi KSP tak ada bedanya dengan Sekretariat Kabinet, bahkan Sekretariat Negara. Oleh karenanya, dia tegas meminta KSP dibubarkan.

“Ini tupoksinya coba kita bandingkan. Dia hanya menjalankan tiga hal, yaitu pengawasan terhadap pembangunan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, komunikasi politik, dan isu-isu strategis,” ungkap Fadli di Jakrta, Kamis (24/5).

Menanggapi sejumlah sorotan tersebut, Deputi IV KSP Eko Sulistyo membantah lembaga tersebut dipakai untuk kepentingan politik Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penunjukkan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama KSP juga tidak terkait dengan agenda politik Jokowi.

“Tempat ini bukan institusi politik. Konsolidasi di KSP untuk memberikan capaian program pemerintah,” ujar Eko di Gedung Bina Graha, Rabu (23/5).

Menurut Eko, keberadaan Ngabalin dan tenaga ahli baru lainnya disebut menitikberatkan pada komunikasi politik pemerintah. Eko menjelaskan Ngabalin awalnya tetap memberikan ‘lamaran kerja’ kepada sekretariat, sebelum akhirnya dipilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Tenaga Ahli Utama.

“Mengirimkan CV dan sebagainya tentu dilakukan. Dengan itu KSP mengangkat Ngabalin sebagai staf saya,” ujarnya.

Ngabalin, kata Eko, dipilih karena dinilai memiliki kapasitas dalam komunikasi bersama kalangan santri. Politikus Partai Golkar ini merupakan seorang mubalig serta pemimpin pondok pesantren.*

COMMENTS