Mantan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua Terpilih Jadi Ketua MK

Mantan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua Terpilih Jadi Ketua MK

Hasil pemilihan yang melibatkan 9 orang Hakim MK itu menempatkan Anwar Usman sebagai Ketua MK baru periode 2018-2020. Anwar mendapatkan lima suara dari total sembilan suara yang ada, unggul satu suara dari peringkat dua Suhartoyo yang mendulng empat suara. (Foto: Anwar Usman - Tempo.co)

JAKARTA, dawainusa.com – Masa jabatan Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) telah berakhir. Arief juga tak punya hak untuk dipilih kembali karena sudah menjabat sebagai ketua MK selama dua periode. Untuk menggantikan jabatannya, Mahkamah Konstitusi telah memilih Ketua MK yang baru pada Senin (2/4).

Hasil pemilihan yang melibatkan 9 orang Hakim MK itu menempatkan Anwar Usman sebagai Ketua MK baru periode 2018-2020. Anwar mendapatkan lima suara dari total sembilan suara yang ada, unggul satu suara dari peringkat dua Suhartoyo yang mendulng empat suara.

Sementara enam hakim lainnya yang menjadi calon Maria Farida, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Gede Pasek Palguna, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra sama-sama tidak mendapatkan suara.

Baca juga: Amnesty International: Aksi FPI Geruduk Tempo Tidak Boleh Didiamkan

“Sama-sama sudah kita lihat hasilnya. Yang mulia hakim Anwar Usman terpilih menjadi Ketua MK 2018-2020,” kata Anwar yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat pleno MK.

Sebelumnya, sejak 2015 lalu Anwar menjabat sebagai Wakil Ketua MK di bawah Arief Hidayat. Sebelum menjadi hakim MK, Anwar pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Atambua pada 1989, sebagai Asisten Hakim Agung pada 1997- 2003, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003-2006, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 2005, Kepala Biro Kepegawaian di Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2005-2011.

Anwar menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Kosntitusi sejak 2011 hingga sekarang. Anwar menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2015-2017.

Pesan Arief Hidayat

Sebelum memilih, masing-masing hakim memberikan kata sambutan secara bergiliran. Arief sempat menyampaikan permohonan maaf selama menjabat sebagai ketua MK dua periode. Ia sempat menyatakan mendukung siapa pun hakim yang terpilih sebagai ketua MK.

“Delapan orang hakim itu punya kompetensi yang sama asal kita solid menjadi satu bagian, berpikir untuk kepentungan MK dan menjaga ideologi pancasila,” katanya.

Baca juga: Pernyataan MUI Soal Tudingan Prabowo terhadap Pemerintahan Jokowi

Arief juga berpesan agar ketua MK yang terpilih dapat menjaga independensi dan tidak mencampuri hakim lainnya. Guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro ini menyebut, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan MK menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

“Kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan, baik KPU, Bawaslu, DKPP, maupun MK harus dijalankan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya,” ucap Arief.

Namun ia menegaskan bahwa MK tak hanya menguji aturan terkait politik tapi juga sejumlah perkara dalam berbagai aspek. Jika salah memutuskan, hal itu akan berdampak dalam tiap aspek kehidupan.

“Segala masalah A sampai Z kehidupan bernegara diajukan ke MK, sehingga saya katakan MK ini lembaga seksi. Oleh karena itu MK kalau tidak hati-hati betul, bisa membawa arah yang keliru,” tuturnya.

Ketua MK Baru Harus berintegritas Tinggi

Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie  yang juga Mantan Ketua MK menyarankan, Ketua MK yang akan datang harus berintegritas tinggi, mengingat beberapa ketua MK sebelumnya pernah terjerat kasus atau pelanggaran kode etik.

“Pertama, ketua itu sedapat mungkin memberi kepercayaan atas nama institusi. Kalau sudah diputuskan seperti itu mudah-mudahan jadi pelajaran ke depan ketua itu yang tidak punya masalah etik,” kata Jimly.

Baca juga: Pilpres 2019: Panggung Besar Gerindra untuk Sandiaga Uno

Jimly menjelaskan, jadi Ketua MK harus pintar, memiliki kapabilitas dan citra positif. Hal tersebut kata Jimly bisa membuat citra MK yang negatif jadi positif kembali.

“Itu penting, karena MK belum 100 persen kembali pulih sesudah kasus Akil baru mau naik nih. Kira-kira tinggal 90 persen, eh kena lagi kasus etika. Harapan kita dia kembali 100 persen, sekarang masih belum, baru 95 atau 90 persen,” kata Jimly.

Disinggung siapa yang paling cocok jadi ketua dari delapan hakim konstitusi sekarang, Jimly menyerahkan sepenuhnya pada pihak MK

“Tidak tahu saya. Saya ndak boleh ikut campur. Saya menghindar untuk tidak mengomentari. Ya pokoknya kita percayakan saja pada generasi yang sekarang,” kata Jimly.*

COMMENTS