KTT Kim-Trump dan Bunga Anggrek di Kebun Raya Bogor

KTT Kim-Trump dan Bunga Anggrek di Kebun Raya Bogor

Meskipun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, namun tetap memiliki andil dalam upaya mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea, yang kelihatannya tidak akan langsung tercapai hanya dengan satu pertemuan puncak. (Kim-Trump & Soekarno-Kim Il Sun - ist)

FOKUS, dawainusa.com Setelah 70 tahun terlibat dalam ketegangan, Amerika Serikat dan Korea Utara akhirnya bisa duduk semeja. Denuklirisasi di Semenanjung Korea yang dianggap membahayakan dunia mengharuskan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu dalam Konferesni Tingkat Tinngi (KTT) di Singapura, Selasa (12/6).

Meskipun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, namun tetap memiliki andil dalam upaya mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea, yang kelihatannya tidak akan langsung tercapai hanya dengan satu pertemuan puncak.

Guru besar hubungan internasional di Hankook University, Korea Selatan, Profesor Yang Seung Yoon menyoroti soal posisi Indonesia yang dinilai memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Korea Utara. Dosen Tamu Universitas Gajah Mada, Yogyakarta itu juga menyentil soal hunungan antara Korea Utara dan ASEAN.

Baca juga: Mengenal Prajurit Gurkha, Pasukan Tangguh dari Pegunungan Nepal

“Bagi Indonesia ada banyak kesempatan yang baik untuk mendekatkan, memajukan hubungan kedua negara, dan hubungan antara Korea Utara dan ASEAN,” ungkapnya seperti dikutip BBC, Selasa (12/6).

Meski demikian, pertemuan bersejarah kedua pempin di Pulau Sentosa, Singapura itu belum tentu akan menghasilkan terobosan berarti dalam hal denuklirisasi Korea Utara. Namun, Prof Yang menilai, pertemuan tersebut bisa menjadi awal dari normalisasi hubungan kedua negara.

“Apakah dalam sekejap mata dalam kesempatan cuma satu kali KTT menyelesaikan semuanya? Kita masyarakat internasional harus sabar menunggu hubungan itu sedikit demi sedikit membaik antara Korea Utara dengan Amerika Serikat,” ujar Yang.

Rencana Pertemuan Kedua

Laporan The Straitstimes, usai pertemuan di Singapura, Kim Jong-un sudah mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggelar pertemuan kedua di Pyongyang, pada Juli mendatang.

Sebuah sumber yang dikutip harian Korea Selatan, Joongang Ilbo, mengatakan pertemuan kedua di ibu kota Korea Utara itu akan berfokus pada penajaman poin denuklirisasi yang dibahas Trum dan Kim pada Selasa (12/02) pagi di Singapura.

Baca juga: Penutupan Tujuh Masjid dan Perlawanan Terhadap Muslim Austria

Sumber tersebut juga mengatakan, jika pertemuan kedua berlanjut, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya yang digelar di Washington, AS, pada September mendatang.

Meski demikian, banyak yang menduga bahwa Korea Utara tidak akan langsung bersedia menghentikan program senjata nuklirnya walau negara itu amat mengharapkan penghentian sanksi internasional sebagai imbalannya. Catatan Time, selama Pemerintahan Clinton, rencana negosiasi untuk menghentikan program Korea Utara menunjukkan beberapa keberhasilan tetapi pada akhirnya tidak berkelanjutan.

Time pernah melakukan wawancara dengan beberapa profesor terkait sulitnya upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea, meskipun ditekan Amerika Serikat. Dalam wawancara tersebut, beberapa diktator Korea Utara dinilai telah lama percaya bahwa senjata nuklir akan memastikan kelangsungan hidup rezim terhadap kekuatan militer AS, yang memungkinkannya menyatukan Semenanjung Korea dengan syarat-syaratnya.

Cara berpikir para diktator inilah, yang cendrung mengedepankan strategi pertahanan negara yang kuat, mempengaruhi upaya denuklirisasi dihadapkan dengan berbagai kendala. Apa yang disampaikan Prof Yang benar bahwa denukliraisasi tidak hanya bisa dilakukan dengan sekali pertemuan.

Sementara itu, melalui akun Twitter, Senin (11/06) pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menegaskan posisi AS yang menempatkan denuklirisasi permanen dan utuh sebagai fokus utama pada pertemuan Trump-Kim di Singapura.

“Kami terus berkomitmen pada denuklirisasi utuh, bisa diverifikasi dan kekal di Semenanjung Korea,” kata Pompeo sehari menjelang pertemuan bersejarah tersebut dilakukan.

Apakah optimisme Pompeo bisa terwujud di tengah cara berpikir para diktator yang selalu mengedapankan kekuatan dan kehormatan negara sebagai dua hal prinsipil dalam menjaga marwah di duni internasional?

Tiga Isu yang Diperjuangkan Kim

Dalam laporan BBC di Seoul, Kim akan memperjuangkan tiga isu utama dalam KTT di Pulau Sentosa, yaitu keamanan, kehormatan, dan kesejahteraan Korut. Dalam hal keamanan, Kim dinilai akan menuntut AS untuk menghentikan aktivitas di pangkalan militernya di Korea Selatan.

Selain itu, Kim juga disebut ingin mengembalikan citra negaranya yang selama ini dianggap menutup diri dari dunia internasional dan tak menghargai hak asasi manusia.

Baca juga: Pro Kontra Tokoh NU yang Jadi Pembicara di Israel

Terkait kesejahteraan, sanksi ekonomi internasional yang dijatuhkan kepada Korut telah menghentikan roda perekonomian negara itu, sehingga membaiknya hubungan antara Korea Utara dan AS juga menjadi kabar istimewa bagi masyarakat Korea Utara.

“Untuk Korea Utara sendiri, kalau hubungan kedua negara akan membaik, baik segi ekonomi nasional Korea Ttara maupun untuk masyarakat umum di Korea Utara pasti akan membaik,” jelas Profesor Yang Seung Yoon.

Berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pendapatan per kapita masyarakat Korea Utara sebesar US$1.800 atau sekitar Rp24,9 juta dalam setahun.

Pendapatan tersebut setengah dari pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sebesar US$3.634 atau Rp50,4 juta. Sementara ‘saudara’ mereka di Korea Selatan memiliki pendapatan jauh lebih tinggi, sebesar US$24.079 atau Rp334 juta per tahun.

KTT Trump-Kim dan Makna bagi Indonesia

Prof Yang memandang hubungan yang membaik antara Korea Utara dan AS akan membuat Indonesia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatan diplomatiknya dengan berperan dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Kekutana diplomatik tersebut didukung oleh relasi yang baik antara Indonesia dengan ketiga negara seperti Amerika Serikat, Korea Utara, dan Korea Selatan. Bahkan, Prof Yang tidak hanya menyoroti soal relasi dengan Korea Utara, tetapi juga di kawasan Asia Timur.

Baca juga: Perempuan di Istanbul Protes Pemisahan Area Pria-Wanita di Masjid

“Bagi Indonesia ada banyak kesempatan yang baik untuk mendekatkan, memajukan hubungan kedua negara, dan hubungan antara Korea Utara dan ASEAN. Jadi tidak hanya di Semenanjung Korea tapi di regional Asia Timur,” ungkapnya.

Hal tersebut kembali ditegaskan guru besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Prof Tirta Mursitama. Prof Tirta menyoroti posisi Indonesia dalam konteks terpilihnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu.

“Ini justru menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk lebih berperan, khususnya di kawasan Asia, dalam menciptakan perdamaian,” ujar Tirta.

Di sisi lain, Prof Tirta menyentil soal aspek historis relasi Indonesia dan Korea Utara yang memiliki kedekatan sejak masa Presiden Soekarno. ditilik dari sejarah, Indonesia memiliki kedekatan dengan Korea Utara, yang dimulai pada masa era Presiden Soekarno.

“Tentu kalau kita juga mau mengkapitalisasi dari aspek sejarah, saya kira itu sangat baik dan justru karena praktis kita tidak punya masalah dengan Korea Utara. Mungkin Korea Utara semakin percaya dengan kita,” ungkapnya.

“Misalnya kalau kita lihat juga, perdagangan ekspor impor kita juga berjalan, meski dalam volume yang tidak terlalu besar, itu bisa ditingkatkan,” tambah Tirta.

Setelah kunjungan Sukarno ke Pyongyang di akhir tahun 1964, Presiden Korea Utara Kim Il Sung melakukan kunjungan balasan pada 13 April 1965. Dalam kunjungan itu, Soekarno mengajak Kim Il Sung  yang adalah kakek Kim Jong Un, untuk berkeliling Kebun Raya Bogor. Ketika itulah  mereka melihat bunga warna merah muda dari jenis anggrek.

Menurut cerita dari Pyongyang dalam buku Korea pada Abad ke-20: 100 Kejadian Penting, Kim Il Sung tertarik pada tertarik pada bunga itu, dan Sukarno tahu itu. Sukarno bilang ke Kim, bunga itu belum bernama.

Sukarno sempat menawarkan agar bunga itu dinamai menurut nama Kim Il Sung. Namun, Kim Il Sung menolak tawaran Sukarno. Sukarno agak memaksa, jadilah bunga itu bernama Kimilsungia.

Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri -yang juga putri dari Soekarno- melawat ke Korea Utara dan bertemu dengan pemimpin Kim Jong-Il, ayah dari Kim Jong Un, di Pyongyang.

Tiga tahun kemudian, Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, memberi penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dianggap “konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru”.

Namun jelas masih ditunggu apakah latar belakang sejarah itu memang bisa menjadi kekuatan dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, yang saat ini terfokus pada KTT Kim-Trump.*

COMMENTS