Kritik Uskup Agung Jakarta Soal Penggunaan Istilah ‘Tahun Politik’

Kritik Uskup Agung Jakarta Soal Penggunaan Istilah ‘Tahun Politik’

Penggunaan istilah 'tahun politik' pada masa pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019 mendapat kritik Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. (Foto: Mgr Ignatius Suharyo - ist)

JAKARTA, dawaininusa.com Penggunaan istilah ‘tahun politik’ pada masa pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019 mendapat kritik Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Igantius  menilai, istilah tersebut sangat merendahkan makna politik.

Ia mengaku pihaknya lebih memilih untuk menggunakan kata tahun persatuan dibandingkan dengan tahun politik. Hal tersebut juga dipilihnya setelah mengamati dan membandingkan masa pemilihan umum di negara-negara lain.

“Mengapa saya pribadi tidak setuju, tidak senang dengan istilah tahun politik tapi memilih tahun persatuan. Dengan menggunakan istilah tahun politik, kita merendahkan istilah politik,” ujarnya saat konferensi pers di Gereja Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/4).

Baca juga: Rizieq Shihab Bantah Pernah Menyebut Dukung Prabowo untuk Pilpres

Ignatius juga mengakui kritik itu disampaikan melihat maraknya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sejumlah pejabat negara yang hendak mengikuti Pilkada serentak.

Fenomena itu menyebabkan makna politik menjadi negatif karena digunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan tanpa lagi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Hal yang terjadi hanya siapa yang mau jadi bupati, gubernur dan apa yang mewarnai belakangan ini? Suap, OTT (operasi tangkap tangan) itukah yang disebut tahun politik?,” tuturnya.

Kritik Uskup, Politik Memiliki Konotosai Positif

Kritik uskup juga menyasar pada terminologi politik yang seharusnya memiliki konotasi yang positif, yakni mencapai kekuasaan dengan cara elegan untuk kepentingan bersama.

Karena itu, Ignatius mengatakan calon-calon peserta Pilkada sudah seharusnya memaknai tahun politik dan kekuasaan dengan Pancasila. “Kalau tidak diresapi dengan Pancasila jadinya seperti ini,” ucapnya.

Baca juga: Pilpres 2019: Alumni 212 Tuntut Prabowo Terapkan Hukum Islam

Ignatius menyebutkan ada tiga hal yang dapat menghancurkan keutuhan negeri, yakni uang, kekuasaan, dan gengsi.

“Ada berapa yang tertangkap operasi tangkap tangan? Mengerikan, karena apa? Pancasila hanya diucapkan tapi tidak pernah diterjemahkan (hanya) gagasan, tidak diterjemahkan gerakan (perbuatan). Kalau diterjemahkan gerakan orang tidak akan tergoda untuk mencapai hal seperti itu,” jelas Ignatius.

Ia mencontohkan menyembah berhala di era modern ini bukan lagi menyembah batu atau patung, melainkan pada keserakahan seseorang untuk mencapai hal yang diinginkannya.

Pemuka Agama Tak Bicara Sosok Penguasa

Ignatius memberikan imbauan kepada masyarakat untuk memilih waktu rakyat sesuai hati nurani dan melihat rekam jejak para calon kepala daerah yang hendak dipilih nantinya.

Meski demikian, dia memastikan pemuka agama Katolik tidak akan membicarakan perihal sosok yang harus dipilih oleh umat Katolik. Dia mengatakan hal itu bukan tugas pemuka agama sebagai pemersatu.

Baca juga: Cakeda Minta Doa Rizieq, Pengamat: Itu Mistifikasi Politik yang Tak Wajar

“Pilihlah dengan cerdas, sesuai dengan suara hati tentu dengan analisa melihat track recordnya seperti apa. Gereja Katolik tidak akan pernah berkata saya memilih A, langsung saya kartu kuning karena tidak boleh. Fungsi kami menjaga persatuan,” tuturnya.

Selain keritik Uskup, Keuskupan Aagung Jakarta (KAJ) sendiri memaknai perayaan Paskah tahun ini dengan menanamkan kepada seluruh umat untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

Pancasila, kata Ignatius, menjadi dasar negara yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Maka itu, KAJ mengambil makna Pancasila dalam perayaan Paskah tersebut. Awal mulanya penetapan Pancasila itu juga karena maraknya perpecahan yang terjadi di Indonesia.

Hindari Penggunaan Istilah Tahun Politik

Kritik Uskup Agung Jakarta rupanya sejalan dengan apa yang disammpaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian. Tito meminta jajarannya sebisa mungkin tidak menggunakan istilah tahun politik untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019.

“Untuk internal, saya mendorong mengganti istilah tahun politik ini dengan pesta demokrasi,” ujar Tito di sela menghadiri peluncuran buku karya mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu lalu.

Baca juga: PKS Ingatkan Gerindra Soal Pilpres

Tito menuturkan penggunaan istilah tahun politik tidak masalah jika itu hanya diterapkan di kalangan internal. Namun jika digunakan oleh jajaran Polri, dikhawatirkan bisa memunculkan dampak psikologis pada publik secara luas. “Istilah tahun politik tak hanya bisa memberi dampak psikologis pada masyarakat, tapi juga dunia usaha,” ujarnya.

Sebab, istilah tahun politik, ujar Tito, seolah-olah menggambarkan situasi yang labil tentang adanya pertarungan-pertarungan dalam dunia politik, meskipun kemungkinan besar hal itu terjadi.

Namun yang dikhawatirkan istilah tahun politik ini direspons dengan rasa khawatir dan menghasilkan perubahan-perubahan sosial yang berdampak pada kebijakan-kebijakan kontra-produktif.*

COMMENTS