Kritik Pedas Amien Rais Kepada 5 Presiden, Kepada Siapa Paling Menohok?

Kritik Pedas Amien Rais Kepada 5 Presiden, Kepada Siapa Paling Menohok?

Dari penelusuran Dawainusa.com, kritik peda Aien Rais kepada pemerintah terjadi bukan baru pertama kali. Ia sering bersuara mulai dari rezim Soeharto sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Foto: Amien Rais - Merdeka.com)

JAKARTA, dawainusa.com – Nama politisi senior partai Amanat Nasional (PAN), kembali menjadi perbincangan hari-hari ini.

Hal itu tidak terlepas dari kritikan kerasnya terhadap pemerintah dengan menuding pembagian sertifikat tanah yang dilakukan oleh Jokowi sebagai suatu kebohongan.

Dari penelusuran Dawainusa.com, Mantan Ketua MPR itu ternyata kerap kali melontarkan kritik-kritik tajam pada pemerintah. Karena itu bukan kali ini saja Amien Rais bersuara lantang.

Baca juga: Jusuf Kalla: Amien Rais Sudah Biasa Kritik Pemerintah

Dari Soeharto sampai Presiden Joko Widodo, berikut Dawainusa.com menghimpun kritikan Amien Rais yang dinilai tajam dan menohok.

Soeharto Sudah Kehilangan Legitimasi

Pada saat reformasi Mei 1998, Amien Rais mengumpulkan sejumlah tokoh dan mendesak agar Presiden Soeharto mundur. Menurut Amien, Soeharto mesti lengser karena rakyat sudah tak percaya lagi Indoensia dipimpin oleh pemimpin otoriter.

“Presiden Soeharto sudah kehilangan legitimasinya karena rakyat sudah tidak percaya lagi kepadanya, sehingga hari-harinya sudah bisa dihitung. Karena itu, tetap jaga terus persatuan dan kesatuan. Jangan mau dipecah-pecah,” kata Amien disambut teriakan gegap gempita mahasiswa pada waktu itu.

Amin Minta Gusdur Tinggalkan Kursi Presiden

Amien Rais pernah meminta Presiden Gus Dur turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Hal itu karena Amien menilai Presiden Gus Dur tidak bisa memimpin negara, dengan menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.

“Kita telah berhasil membawa Gus Dur ke puncak kekuasaan. Tetapi tampaknya dia tidak pandai bersyukur. Tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Amanah yang dipegang berupa kekuasaan yang sangat penting dan strategis itu disia-siakan,” kata Amien Rais.

Megawati Tidak Konsisten

Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati dinilai berjalan secara inkonsisten oleh Amien Rais. Kebijakan yang dianggap inkonsisten itu salah satunya soal penentuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di mana pemerintah saat itu akan menentukan harga BBM pada awal Januari 2002 namun ternyata batal.

“Tampak ada kegamangan, inkonsisten, keraguan, dan kurang percaya diri. Pemerintah sepertinya tidak mengakui padahal jelas dari pemerintah, bahkan antara presiden dan menterinya juga saling lempar tanggung jawab. Jadi mohon konsistensi, istiqomah dalam bahasa agama, yang menjadi sikap dasar di pemerintahan yang sudah sangat berat saat ini,” katanya.

SBY Dikuasai Kekuatan Asing

Pada masa pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mengkritik bahwa Indonesia didominasi oleh kekauatan asing. Seperti kontrak tambang emas oleh PT Freeport di Papua dan mekanisme perhubungan udara Indonesia bagian barat yang berada di bawah kendali Singapura.

“MPR, DPR, Presiden diam. Jadi, mereka yang besok mau jadi calon presiden harus bisa mengakhiri kontrak karya dan bagi hasil yang memalukan saat ini. Ini betul-betul sebuah penghinaan. Hendaknya pimpinan nasional nanti tidak seperti kemarin. Sekarang ini kita sesungguhnya terhina,” kata Amien Rais saat ditemui di Hall A Basket, Senayan, Sabtu, 3 Agustus 2013.

Pengibulan Soal Sertifikat

Teranyar, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Amien Rais mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik. Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat jadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3).

Pernyataan Amien itu membuat Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan marah besar. “Ada senior kasih sertifikat ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong. Dia 70 tahun, saya kan 70 tahun juga,” kata Luhut di Gedung BPK, Senin (19/3).*

COMMENTS