KPU Soal Tempat Pelaksanaan Debat Kedua Pilgub NTT

KPU Soal Tempat Pelaksanaan Debat Kedua Pilgub NTT

Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli, untuk debat kedua yang akan dilaksanakan pada 7 Mei mendatang, kemungkinan besar akan dilaksanakan di Kota Kupang. (Foto: Debat Perdana Pilkada NTT di Jakarta - ist)

KUPANG, dawainusa.com  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku sedang mengkaji tempat pelaksanaan debat kedua bagi pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk masa jabatan 2018-2023.

Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli, untuk debat kedua yang akan dilaksanakan pada 8 Mei mendatang, kemungkinan besar akan dilgelar di Kota Kupang.

“Proses pemindahan lokasi debat dalam aturan pengadaan barang dan jasa disebut adendum, sehingga memindahkan atau tetap di Jakarta akan dikaji dari aspek tersebut dan sedang dalam kajian tim pengadaan,” ungkap Yosafat, Senin (9/4).

Baca juga: Debat Pilgub NTT: Jatuh Cinta Pada Tayangan Pertama

Adapun terkait tempat pelaksanaan debat kedua ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT juga pernah mengusulkan agar dilakukan di Kupang. Usulan itu diajukan berdasarkan pertimbangan biaya pelaksanaan debat yang terlalu tinggi.

Debat di Jakarta Memakan Biaya Mahal

Bawaslu NTT menilai, penyelenggaraan debat terbuka perdana bertema ‘Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur’ yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (5/4) lalu dan disiarkan secara live oleh stasiun televisi swasta iNews telah memakan biaya yang sangat mahal, terutama dari para kandidat dan pendukungnya.

“Ada beberapa catatan hasil pengawasan. Pertama kami mengharapkan debat berikutnya dilaksanakan di Kupang karena kalau di Jakarta biaya yang harus dikeluarkan oleh calon cukup besar,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT Jemris Fointuna di Kupang, Sabtu (7/4).

Baca juga: Catatan Bawaslu Soal Debat Perdana Pilgub NTT di Jakarta

Selain itu, Fointuna juga mengatakan, sebaiknya pelaksanaan debat tersebut hanya dilakukan selama dua kali. Hal tersebut, demikian Fointuna, dilakukan untuk menutupi defisit anggaran.

“Atau bisa saja KPU mengusulkan anggaran tambahan ke pemerintah daerah melalui DPRD NTT, sehingga debat calon bisa dilaksanakan di Kupang,” tutur Fointuna.

Kritisi Lembaga Penyiaran

Selain mengkritisi soal besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan debat perdana Pilgub NTT, Bawaslu pada kesempatan yang sama juga menyampaikan catatan penting kepada lembaga penyiaran dalam hal ini iNews TV.

Bawaslu mengharapkan agar iNews TV taat pada perjanjian kerja sama dengan KPU untuk melaksanakan debat dan tidak melakukan aktivitas lain seperti polling pendapat di Media sosial.

“Kami juga berharap pada debat kali berikutnya latar panggung atau layar dan setingan lampu dalam ruangan yang digunakan untuk debat agar menggunakan warna yang netral,” katanya.

Baca juga: Tema Debat Perdana Pilgub NTT dan Persiapan Para Paslon

Selain itu, Fointuna juga mengatakan, untuk materi dalam debat perdana, mereka tidak menemukan adanya ucapan atau pernyataan dari setiap paslon yang berindikasi melanggar larangan-larangan dalam kampanye.

Berbagai larangan kampanye yang dimaksudkan ialah soal ujaran kebencian, provokasi, menyerang suku, agama dan ras tertentu atau mempersoalkan dasar negara dan UUD 1945.

Adapun sebelumnya, mengomentari debat perdana cagub NTT, pengamat Politik dari Universiats Muhhamadyah Kupang Ahmad Atang mengatakan, debat dilakukan harus memberi tawaran solusi ekonomi dan infrastruktur untuk masyarakat NTT, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat.

“Krena kita tahu NTT merupakan Provinsi miskin ketiga nasional. Diharapkan konsep pembangunan ekonomi dari pasangan calon dapat membawa perubahan lima tahun ke depan,” kata Atang.

Menurutnya, masalah infrastruktur dasar masih menjadi problem yang memperlambat akselerasi pembangunan di NTT. Rakyat NTT tentu berharap ada program terobosan yang benar-benar membuka aksebilitas dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan.

Selain itu ia mengatakan, debat calon melalui media elektronik TV hanya memenuhi segmen kelas menegah ke atas yang terdidik di perkotaan. Sementara segmen kelas menengah ke bawah pedesaan tidak dapat terjangkau oleh pola debat tersebut.

“Dengan demikian terjadi kesenjangan informasi politik dari pasangan calon kepada masyarakat Indonesia yang penyebarannya tidak merata. Apalagi debat calon gubernur dan wakil gubernur kali ini dilaksanakan di Jakarta,” katanya.*

COMMENTS