KPU NTT Diminta Tuntaskan Masalah Daftar Pemilih Tetap

KPU NTT Diminta Tuntaskan Masalah Daftar Pemilih Tetap

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) Alex Ena meminta kepada pihak KPU NTT agar segera menuntaskan masalah pemilih yang belum diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Foto: Alex Ena - ist)

KUPANG, dawainusa.com Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) Alex Ena meminta kepada pihak KPU NTT agar segera menuntaskan masalah pemilih yang belum diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Alex menerangkan, ditemukan sekitar 1.527 pemilih di Kabupaten Manggarai tidak ada dalam data base kependudukan. Karena itu, demikian Alex, pihak KPU mesti segera menuntaskan masalah ini agar tidak akan mengganggu proses pelaksanaan Pilgub di daerah tersebut.

“Saya minta sebanyak 1.527 orang pemilih ini harus ditemukan. Saya percaya bahwa pemerintah dan KPU maupun kami komitmen untuk sama-sama jaga agar hak politik warga jangan diabaikan,” tegas Alex saat menghadiri rapat pleno rekapitulasi DPT di Aula KPU NTT, seperti dikutip tribunnews.com, Minggu (29/4).

Baca juga: Bawaslu Ungkap Masalah soal Daftar Pemilih Tetap Pilgub NTT

“Kalau 1.000 lebih tidak dapat maka kita ragukan soal data pemilih. Karena itu, saya kira harus ada solusi terakhir bahwa semua warga harus diberikan hak politik di pilkada,” lanjut Alex.

Masalah Daftar Pemilih Tetap; Harus Masukan dalam Data Base

Masalah daftar pemilih tetap ini juga ditegaskan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu NTT) Thomas Mauritus Djawa. Ia menegaskan, pihak KPU semestinya memerhatikan hal ini dengan baik.

Setiap orang yang memiliki identitas yang lengkap, katanya, harus bisa dimasukan ke dalam data base agar tidak berpengaruh pada jumlah pemilih.

Baca juga: Tangkis Isu SARA, Bawaslu NTT Batasi Kampanye di Medsos

“Kita jaga ini agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami lebih kedepankan pencegahan saja,” kata Thomas.

Adapun masalah ini, jelas Thomas, tidak hanya terjadi di Kabupaten Manggarai. Ia mengatakan, hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Thomas mengatakan, di daerah ini, ada 53.117 pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Dari jumlah tersebut, hanya ada 38.916 pemilih yang ditemukan dalam data base, sementara sisanya, yakni 14.201 pemilih tidak terdaftar dalam data base.

“Di SBD ini cukup tinggi yang belum memiliki e -KTP dan jika mereka tidak bisa memilih ini agak bahaya, apalagi daerah ini termasuk salah satu daerah yang rawan. Ini paling besar yang belum terakomoir dalam data base dan kami pengawas kuatir dengan kondisi ini,” jelas Thomas.

Pemilih Non e-KTP Diakomodir

Adapun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT sendiri menjelaskan bahwa mereka sudah mengakomodir sejumlah pemilih potensial yang memiliki daftar nama dalam data base kependudukan.

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe sendiri menerangkan, dalam rapat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) beberapa waktu lalu ditemukan ada 493.598 pemilih yang belum mengantongi e-KTP.

Dari jumlah tersebut, kata Adoe, ada sekitar 434.881 yang memiliki identitas kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil). Mereka, kata Adoe, akan diakomodir oleh pihak KPU untuk masuk dalam DPT.

Baca juga: Pengamat Politik: Flores Jadi Penentu Utama Pilgub NTT

“Untuk atasi pemilih yang belum miliki e-KTP ini, ada regulasi yang meminta KPU untuk berkoordinasi dengan dukcapil di kabupaten dan kota. Hasil koordinasi, kami temukan ada 434. 881 pemilih yang ada dalam data base kependudukan,” kata Adoe setelah mengiktui rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pilgub NTT di Aula KPU NTT, Minggu (29/4).

Adoe juga mengatakan, sejumlah pemilih potensial tersebut nantinya akan didorong untuk segera melakukan perekaman e-KTP. Hal itu dilakukan, demikian Adoe, agar mereka dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pilgub NTT mendatang.

“Kita harapkan dukcapil bisa bergerak cepat melakukan perekaman, sebab jika tidak dilakukan, maka pemilih itu, meski nama ada di DPT tapi tidak bisa ikut memilih. Ini sesuai dengan PKPU nomor 8/2018 pasal 7, maka mereka tidak bisa menggunakan hak pilih, karena itu kita minta dukcapil agar prioritas melakukan perekaman terhadap mereka,” tutur Adoe.

Selain itu, Adoe mengatakan, pihak KPU juga akan segera mengadakan surat suara sehingga apabila ada catatan dari Bawaslu atau Parpol, hal itu dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti.

“Jika ada data itu orang sudah meninggal atau anak di bawah umur, maka format C6 kita minta agar tidak boleh diberikan,” tutur Adoe.*

COMMENTS