KPK Dalami Proses Pembahasan Proyek di Kabupaten Ngada

KPK Dalami Proses Pembahasan Proyek di Kabupaten Ngada

Berdasarkan pengalaman OTT oleh KPK terhadap kepala daerah, Febri Diansyah mengatakan, uang suap atau gratifikasi tersebut seringkali digunakan sebagai dana kampanye. (Foto: Febri Diansyah - ist)

JAKARTA, dawaininusa.com Rabu (4/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Ketiga orang saksi yang diperiksa adalah Kepala DPKAD Kabupaten Ngada, Wihelmus Petrus Bate, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada, Teme Silvester dan anggota DPRD Kabupaten Ngada Hetmenegildus Fua.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, ketiganya diperiksa untuk tersangka Wihelmus Iwan Ulumbu (WIU). “Penyidik hari ini memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka WIU (Swasata) dalam TPK suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada,” Kata Febri.

Baca juga: Usai Diperiksa Penyidik KPK, Marianus Sae Hanya Bungkam

Menurut Febri, hal itu dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari Wihelmus kepada sejumlah pihak. “Penyidik mendalami terkait proyek-proyek dan proses pengadaan di Pemkab Ngada dan dugaan pemberian oleh tersangka WIU,” jelas Febri.

Sebelumnya, KPK menemukan uang suap sebesar Rp 4,1 miliar yang diterima Bupati Ngada Marianus Sae diduga digunakan untuk biaya pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur 2018. Uang tersebut diberikan oleh Direktur PT Sinar 99 Permai, Wihelmus Iwan Ulumbu.

Selama ini Wihelmus kerap mendapat proyek-proyek infrastruktur di Ngada, NTT. Dalam kasus ini, WIU disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Sementara Marianus disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

KPK Segel Tiga Tempat di NTT

Sebelumnya tim penyidik Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur. Penyegelan itu dilakukan sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ngada Marianus Sae.

“Untuk kepentingan penanganan perkara ini, telah dilakukan penyegelan sejumlah tempat,” jelas Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Senin, (12/2).

Adapun tiga tempat yang disegel tersebut adalah ruang kerja di Rumah Dinas Bupati Ngada, ruang Bupati dan ajudan di Pemkab Ngada, ruang kerja PT Sinar 99 Permai di Bajawa serta ruang kerja di rumah Wihelmus Iwan Ulumbu di Bajawa.

Baca juga: Intip Foto-foto Marianus Sae Usai Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Sebagaimana diketahui pada OTT yang berlangsung Minggu, (12/2) kemarin, KPK mengamankan 5 orang yang terdiri dari dua orang diamankan di Surabaya, satu di Kupang dan dua di Bajawa. “Tim bergerak pararel ke tiga tempat yakni Surabaya, Kupang dan Bajawa,” ungkap Basaria.

Lima orang tersebut diantaranya Marianus Sae (MSA), Ketua tim penguji Psikotes calon Gubernur NTT, Ambrosia Tirta Santi (ATS), Ajudan Buapti Dionesisukilo, Direktur PT Sinar 99 Permai, Wihelmus Iwan Ulumbu (WIU) serta pegawai bank BNI cabang Bajawa Petrus Pedulewari.

“Selanjutnya tim menerbangkan MSA dan ATS pada Minggu kemarin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan,” kata Basaria.

Uang Suap Kepala Daerah Sering Digunakan untuk Kampanye

Berdasarkan pengalaman OTT oleh KPK terhadap kepala daerah, Febri Diansyah mengatakan, uang suap atau gratifikasi tersebut seringkali digunakan sebagai dana kampanye.

Hal itu kata Febri, misalnya terjadi pada Bupati Ngada, Marianus Sae juga terkena OTT KPK pada 11 Februari 2018. Marianus diduga menerima suap atas sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membiayai kampanye dalam pemilihan gubernur NTT 2018.

Baca juga: KPK Telisik Keterlibatan Tim Sukses dalam Kasus Marianus Sae

Uang suap yang diterima Marianus diduga digunakan sebagai dana kampanye. Marianus Sae maju dalam pilgub NTT bersama Emilia Nomleni diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selain Marinus, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terjerat kasus yang sama. Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan bahwa sebagian uang suap tersebut digunakan Nyono sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2018. “Diduga sekitar Rp 50 juta telah digunakan NSW (Nyono) untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Kabupaten Jombang 2018,” kata dia.

Hal yang sama juga terjadi pada Bupati Subang, Imas Aryumningsih yang ditangkap KPK bersama tujuh orang lainnya yang terdiri dari pihak swasta, perantara, serta pejabat dan pegawai setempat. Tim dari KPK juga turut menyita uang ratusan juta rupiah sebagai bukti awal. Febri mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan suap izin penggunaan lahan oleh perusahaan kepada Imas.*

COMMENTS