Korupsi e-KTP: Disebut Novanto, Menseskab Pramono Anung Berang

Korupsi e-KTP: Disebut Novanto, Menseskab Pramono Anung Berang

Pramono Anung berang dengan pernyataan Setya Novanto yang menyebut dirinya ikut menerima aliran uang haram dari skandal mega proyek e-KTP. (Foto: Menseskab Pramono Anung - Poskotanews.com).

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Kerja Pramono Anung berang dengan pernyataan Setya Novanto yang menyebut dirinya ikut menerima aliran uang haram dari skandal mega proyek Kartu Tanda Penduduk elektonik (e-KTP) senilai 500 ribu dolar Amerika Serikat.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI selama periode 2009-2014 tidak berhubungan dengan komisi II yang menangani proyek tersebut.

Tugas dia, ujarnya, mengkoordinasi komisi IV sampai komisi VII. Selain itu, imbuhnya, dirinya yang bertugas sebagai salah satu pimpinan DPR tidak berkaitan dengan Badan Anggaran (Banggar).

Baca juga: Skandal E-KTP: Novanto Sebut Puan Maharani Ikut Terima Uang

“Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3).

Berdasarkan jalur tugas tersebut, ia menilai, tidak logis jika dirinya disebutkan ikut menerima dana haram tersebut. Pasalnya, menurut dia, secara logika, orang atau pejabat diberi uang sesuai dengan jabatan yang diembannya.

“Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP,” terang Pramono.

Pramono Disebut Novanto, PDIP Membantah

Secara kelembagaan partai, PDIP membantah tudingan Setya Novanto. Apalagi, Novanto tidak hanya menyebut nama Pramono Anung, nama anak ketua umum PDIP Puan Maharani juga disebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (22/3).

Hasto dalam bantahannya menulis, PDIP pada periode proyek tersebut berada di luar pemerintah. Mereka sebagai partai oposisi dan tidak punya kekuatan politik untuk men-design proyek tersebut. Karena itu, ia selaku Sekjend partai membantah tudingan tersebut.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto.

Baca juga: SBY Disebut Terlibat Dalam Kasus Korupsi E-KTP, Demokrat: Itu Fitnah

Tangan kanan Megawati Soekarnoputri itu menilai, adanya tendensi dari Setya Novanto untuk mendapat status I. Hal ini, jelas Hasto, bisa dilihat dari kecenderungan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menyebut sebanyak mungkin nama.

“Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,” tambah dia.

Tentang Kicauan Novanto

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/3), Novanto menyebut, politisi PDIP ikut menerima uang dari proyek e-KTP.

Pramono Anung yang kini menduduki kursi Menteri Sekretaris Kabinet disebut menerima uang sejumlah 500 ribu dollar Amerika. Jumlah uang yang sama juga diterima Puan Maharani yang kini menduduki kursi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” tutur Novanto kepada majelis hakim, Kamis (22/3).

Baca juga: Setya Novanto, Dari Kasus Korupsi PON Riau hingga Dugaan Korupsi e-KTP

Menurut Novanto, aliaran dana ke kantong cucu presiden pertama itu dan juga ke kantong Pramono Anung diketahuinya dari keterangan Made Oka dan Andi Naragong. Ketika ia bertanya untuk siapa uang sebesar itu, kedua oknum itu menyebut nama Puan dan dan Pramono Anung.

“Saya tanya, ‘Wah untuk siapa?’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, ada Andi untuk Puan Maharani 500.000 dan Pramono 500.000,” kata Novanto.

 Adapun Made Oka ialah salah satu tersangka kasus E-KTP.  Dia seorang pengusaha dan tercatat sebagai pemilik PT Delta Energy, yakni perusahaan di bidang investasi yang berlokasi di Singapura. Made Oka pernah menerima 6 juta dollar AS dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek pengadaan e-KTP.

Sementara Andi Narogong adalah pengusaha dan pelelaku utama yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp2,3 triliun dalam proyek itu.*

COMMENTS