Korupsi E-KTP, Demokrat dan PDIP Saling Serang

Korupsi E-KTP, Demokrat dan PDIP Saling Serang

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menganggap aneh pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi E-KTP. (Korupsi E-KTP - Merdeka.com)

JAKARTA, dawainusa.com – Polemik soal korupsi E-KTP terus bergulir. Saling tuding di antara pihak pun tak terhindarkan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum lama ini misalnya mengungkapkan, korupsi E-KTP berada di bawah tanggung Jawab pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin selama 10 tahun.

Hal itu diungkapkan Hasto mengingat banyak tudingan terhadap kader PDIP yang terlibat dalam kasus korupsi E-KTP.  Ia mengatakan posisi PDIP selama 10 tahun pemerintahan SBY berada di luar pemerintahan.

“Tidak ada representasi PDI Perjuangan di jajaran kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu dikalahkan, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penahanan dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait kebijakan E-KTP sekalipun,” kata Hasto di Jakarta, Kamis (22/3).

Baca juga: SBY Nasihati Amien Rais: Kita Sama-Sama Tua, Hati-hati Berbicara

Atas dasar itu ia mengatakan PDIP berpandangan, Gamawan Fauzi sebagai Mendagri saat itulah yang harus memberi jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi E-KTP.

“Itu bagian dari tanggung jawab politik moral kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan, katakan tidak pada korupsi, dan hasilnya begitu banyak korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk E-KTP,” kata Hasto.

Ia pun menolak keterangan terdakwa Setya Novanto yang menyebut beberapa kader PDIP masuk dalam lingkaran korupsi E-KTP tersebut.

“Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice colaborator. Apa yang disampaikan pak Novanto hari ini pun kami yakin sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,” katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan.

“Kami bukan dalam posisi desiner, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” tuturnya.

Pernyataan Hasto Aneh dan Menggelikan

Terpisah, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menganggap aneh pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi E-KTP.

Keanehan itu katanya, karena dari keterangan terdakwa E-KTP, Setya Novanto terbukti menyebitkan kader PDIP Puan Mahrani dan Pramono Anung sebagai pihak yang menerima dana korupsi E-KTP.

Baca juga: SBY Klaim Banyak Programnya Dilanjutkan Jokowi dengan Nama Berbeda

“Aneh dan menggelikan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada,” kata Hinca, Jumat (23/3).

Ia menambahkan pernyataan Hasto seolah menunjukkan partai oposisi dipastikan tidak korupsi. Pendapat itu menurut Hinca keliru lantaran korupsi tidak mengenal oposisi dan koalisi karena semua politisi bisa melakukannya.

Ia mengatakan PDIP berupaya melindungi kadernya yang disebut-sebut menerima aliran dana korupsi, tetapi ia meminta hal itu jangan dilakukan secara membabi buta.

“Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan, menghalang-halangi penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum,” katanya.

Jangan Kaitkan E-KTP dengan SBY

Hinca pada kesempatan yang sama meminta Hasto agar jangan mengaitkan korupsi E-KTP dengan SBY maupun demokrat. Menurutnya, hal tersebut merupakan perilaku perorangan bukan rezim pemerintahan atau partai politik.

Ia lalu menyebut apa yang diutarakan Hasto salah alamat karena yang menyebut nama Puan dan Pramono dalam kasus tersebut bukan kader Demokrat tetapi Setya Novanto.

Baca juga: SBY Klaim Banyak Programnya Dilanjutkan Jokowi dengan Nama Berbeda

Karena itu, menurut Hinca sebaiknya Hasto fokus membantah Novanto bukan malah menuduh SBY dan demokrat.

“Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harus kepada Setya Novanto dan KPK .Majelis hakimlah yang akan memutusnya dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti,” kata Hinca.

COMMENTS