Kontroversi Munculnya Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Kontroversi Munculnya Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Merujuk pada Perppu yang dikeluarkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak relevan di era pemerintahan reformasi seperti saat ini. (Ilustrasi - Antara)

JAKARTA, dawainusa.com Wacana terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali digulirkan. Tanggapan pun muncul dari berbagai kalangan, salah satunya dari pihak Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Merujuk pada Perppu yang dikeluarkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, wacana tersebut seharusnya tidak lagi ada, mengingat hal tersebut sudah tidak relevan di era pemerintahan reformasi seperti saat ini.

“Dengan keluarnya Perppu di era pak SBY, itu sudah menandai akhir dari diskursus pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Karena ketika Perppu itu dikeluarkan, itu juga sudah disetujui oleh DPR RI,” kata Titi di Jakarta, Sabtu (7/4).

Baca juga: Imparsial: Pilkada 2018 Akan Kembali Diwarnai Isu Politik Identitas

Menurut Titi, munculnya wacana tersebut merupakan bukti bahwa masih banyak elite yang sama sekali tidak menghendaki agar kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Mereka, demikian Titi, ialah kelompok yang memiliki nafsu kekuasaan yang sangat besar.

“Menurut saya motivasinya adalah memeroleh kekuasaan dan mengabaikan hak rakyat,” ujar Titi.

Titi menjelaskan, sejauh ini pilkada langsung memang masih memiliki banyak kekurangan. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa untuk mengatasinya harus dengan perubahan mekanisme pemilihan, yakni dengan menyerahkan pemilihannya kepada DPRD. Bagi Titi, kunci penyelesaian masalahnya ialah terletak pada kelompok elite itu sendiri, yaitu pemangku kekuasaan dan para pembuat undang-undang.

“Masalah-masalah itu bisa kita tuntaskan kalau elitnya betul-betul sungguh-sungguh menyiapkan instrumen yang bisa menjamin kompetisi yang luberjurdil bisa tercipta,” jelas Titi.

Tak hanya itu, Alumnus Universitas Indonesia itu juga meragukan  alasan adanya rencana ini ialah untuk mengatasi praktik politik uang akibat mahalnya biaya politik. Menurut Titi, justru apabila pilkada diserahkan sepenuhnya kepada DPRD, itu akan menambah maraknya praktik korupsi di daerah.

Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, Titi menjelaskan, ada  tiga hal yang sebaiknya harus diperhatikan. Pertama, setiap partai harus menjalankan fungsinya dengan memaksimalkan pendidikan politik, kaderisasi dan rekrut men politik yang demokratis.

Kedua, harus dibuat peraturan yang membatasi pengeluaran dana kampanye. Ketiga, harus penegakan hukum harus dapat dipastikan berjalan dengan baik, yakni tegas dan efektif.

Pertimbangan Besarnya Biaya Kampanye

Untuk diketahui, wacana agar pilkada dilakukan oleh DPRD muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/4).

Saat itu, Bambang menjelaskan, pilkada oleh DPRD diwacanakan karena pemilihan langsung oleh rakyat sejauh ini memiliki banyak masalah. Ia mengatakan, salah satu masalah tersebut ialah besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan pilkada.

Baca juga: Antisipasi Korupsi, KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada di NTT

Bambang menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya penyelenggaraan pilkada langsung selalu harus menghabiskan anggaran, yakni bisa mencapai Rp18 triliun.

“Kalau (Rp18 triliun) itu digunakan untuk biaya pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat barangkali itu pilihan yang baik,” kata Bambang.

Hal itu juga ditegaskan oleh Mendagri sendiri. Ia mengatakan, memang dalam konteks demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih sendiri kepala daerahnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, hal itu menjadi tidak efektif karena selalu berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

“Seorang mau ikut Pilkada habisnya kalau mau jujur puluhan miliar. Padahal tidak sesuai dengan apa yang didapat. Intinya ini masih dalam tahap diskusi,” kata Tjahjo.

Publik Tidak Perlu Alergi

Sementara itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta agar seluruh masyarakat tidak perlu alergi dengan wacana tersebut. Ia mengatakan, wacana pilkada oleh DPRD tersebut masih sedang dikaji untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya nanti.

“Ini sedang dikaji efektivitas pelaksanaan pilkada langsung, baik terhadap masyarakat maupun terhadap dampak-dampaknya,” kata Masinton di Jakarta, Sabtu (7/4).

Baca juga: Ketua MPR: Pilkada Lewat DPR Bisa Tekan Korupsi

Masinton menjelaskan, pengkajian wacana ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak seperti dari organisasi masyarakat dan pemerintah.

“Dikaji itu kan juga ada masukan dari ormas-ormas, seperti NU kan juga pernah mengusulkan supaya pilkada itu dikembalikan ke DPRD, mengingat dampak dari pilkada langsung itu menciptakan biaya tinggi, kemudian [menyebabkan] ada praktik money politic,” ujar Masinton.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku setuju dengan rencana agar pilkada dilakukan oleh DPRD. Ia mengatakan demikian, karena dengan itu, praktik politik uang dapat dihindari.

“Menurut saya kalau proses pemilihannya tidak diwarnai dengan politik uang [dipilih langsung oleh DPRD], sekiranya nanti kepala daerah tersebut menjabat, dia tidak terikat dengan pihak-pihak mana pun, dan tidak terbebani juga,” jelas Ferry di Jakarta, Sabtu (7/4).*

COMMENTS