Komentar Polisi Soal Kabar SP3 Kasus Pornografi Rizieq Shihab

Komentar Polisi Soal Kabar SP3 Kasus Pornografi Rizieq Shihab

Kabar terkait penghentian kasus Rizieq Shihab dan Firza Husein tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Advokasi Pembela Agama Kapitra Ampera. (Foto: Rizieq Shihab & Firza Husein - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Kabar tentang penghentian kasus dugaan chattingan berkonten pornografi dengan tersangka Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan Firza Husein ramai dibicarakan.

Pihak kepolisian sendiri sejauh ini belum dapat memberikan komentar terkait benar tidaknya hal tersebut. Mabes Polri dan Polda Metro Jaya justru saling ‘melempar’ tanggung jawab ketika dimintai keterangan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) kasus itu.

“Saya belum tahu. Nanti Polda Metro,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Silang Monas Jakarta, Rabu (6/6).

Baca juga: Benarkah Presiden Jokowi Mengintervensi Kasus Rizieq Shihab?

Menurut Setya, proses hukum terhadap kasus tersebut masih tetap berjalan. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada informasi bahwa SP3 terhadap kasus ini sudah dikeluarkan.

“Info terakhirnya masih yang dulu-dulu. Saya enggak tahu proses penyidikan sampai dimana. Saya belum tahu,” kata Setyo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono sendiri juga justru mengaku tidak memiliki hak untuk menjawab soal penghentian kasus ini. Ia malah mengatakan bahwa pihak Mabes Polri yang berhak untuk menjawab hal ini. “Silakan tanya ke Mabes,” ujar Yuwono di Jakarta, Rabu (6/6).

Soal Kabar SP3 Kasus Rizieq Shihab

Sebagaimana diketahui, kabar terkait penghentian kasus Rizieq Shihab dan Firza Husein tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Advokasi Pembela Agama Kapitra Ampera. Soal hal ini, ia juga sempat meminta pihak kepolisian untuk segera mengumumkan ke publik bahwa kasus itu sudah mendapat SP3.

Ampera juga mengatakan, kasus ini sendiri sebenarnya sudah diberhentikan sejak Februari lalu. Karena itu, ia meminta Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal agar segera menjelaskan penghentian kasus tersebut kepada publik.

“Kita minta polisi segera umumkan, kita sudah tunggu lama dari Februari agar polisi beri kepastian hukum. Polisi harus segera umumkan SP3 kasus chat HRS,” kata dia.

Baca juga: Batal Pulang, Rizieq Shihab Singgung Kasus Viktor Laiskodat

Adapun soal kasus percakapan berkonten pornografi ini dilakukan melalui media sosial WhatsApp oleh Rizieq dengan Firza Husein. Percakapan itu diketahui lewat situs baladacintarizieq.com sejak Januari 2017.

Atas hal tersebut, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2017 karena melanggar Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Firza sendiri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

Kasus Penghinaan Pancasila Juga Dihentikan

Rizieq Shihab memang merupakan seorang yang memiliki sejumlah kasus hukum. Selain kasus chattingan berkonten pornografi tersebut, penggerak demo besar 212 itu juga memiliki kasus hukum lainnya seperti kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh pihak Perhimpunan Mahasiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan kasus penghinaan terhadap dasar negara RI, yakni Pancasila.

Dari sejumlah kasus tersebut, pada Mei lalu, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat sudah mengeluarkan SP3 untuk kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila.

Baca juga: Benarkah Presiden Jokowi Mengintervensi Kasus Rizieq Shihab?

Terkait alasan penghentian kasus Rizieq Shihab tersebut, Dirkrimun Polda Jawa Barat Kombes Umar S Fana menerangkan, hal itu terjadi karena kurangnya barang bukti. Karena itu, ia mengatakan, kasus ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindakan pidana.

“Hasil penyidikan menyimpulkan kurang bukti. Statemen HRS ini kurang bukti untuk masuk pidana,” jelas Umar S Fana, Jumat (4/5).

Umar menerangkan, SP3 itu sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu. “Sudah lama, saya lupa Februari atau Maret 2018,” kata Umar.

Selain itu, Umar juga mengatakan, kasus ini sendiri pernah diserahkan kepada Kejaksaan. Akan tetapi, Kejaksaan sendiri kemudian mengembalikan ke Polda Jabar guna melengkapi bukti-bukti.*

COMMENTS