Komentar Pengamat Politik untuk Debat Kedua Pilgub NTT

Komentar Pengamat Politik untuk Debat Kedua Pilgub NTT

Dalam menyampaikan visi dan misi atau program kerja, masing-masing pasangan calon tidak boleh menempatkan diri seperti aparat penegak hukum. (Foto: Debat Perdana Pilgub NTT - Merdeka).

KUPANG, dawainusa.com – Debat kedua Pilgub NTT akan digelar hari ini, Selasa (8/5) malam. Debat ini akan disiarkan secara langsung atau live oleh stasiun swasta iNews dan dipandu oleh Anisha Dasuki. Terkait debat kedua kali ini, Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan agar ketika debat berlangsung, setiap pasangan calon harus bisa memposisikan diri sebagai kepala daerah.

Atang mengatakan, dalam menyampaikan visi dan misi atau program kerja, masing-masing pasangan calon tidak boleh menempatkan diri seperti aparat penegak hukum. “Dalam debat kedua pilgub NTT ini, saya kira keempat paslon harus lebih memposisikan diri sebagai kepala daerah. Saya kuatir, jangan sampai nanti ada yang posisikan diri seperti aparat penegak hukum,” kata Atang di Kupang, Senin (7/5).

Atang juga menanggapi terkait tema debat yakni tentang “Penataan Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi”. Ia mengatakan, tema ini sangat penting untuk diperdebatkan agar persoalan yang dibahas dalam tema tersebut dapat diketahui oleh masyarakat NTT. Sebab, jelas Atang, kedua hal yang dibicarakan dalam tema itu memiliki kaitan yang sangat erat serta menjadi salah satu faktor kunci untuk kesejahteraan masyarakat NTT itu sendiri.

Baca juga: Debat Kedua Pilgub NTT, Ini Permintaan Pihak KPU

Penataan birokrasi, demikian Atang, sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena itu, bagi Atang, birokrasi mesti diisi oleh orang-orang yang berintegritas, yakni mereka yang memiliki komitmen untuk melayani masyarakat tanpa didikte oleh kepentingan pribadi.

“Penataan birokrasi merupakan kata kunci dari upaya pemberantasan korupsi, karena itu jika birokrasi diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, rekam jejak dan moralitas yang baik tentu mereka akan menjauhkan diri dari praktik korupsi,” tutur Atang.

“Karena itu, paslon yang akan membahas tema ini dalam debat nanti harus memposisikan diri sendiri sebagai kepala daerah yang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” lanjut Atang.

Debat Publik Sangat Penting

Atang juga mengatakan, debat publik seperti ini sangat penting karena dengan itu masyarakat akan mengetahui terkait siapa sebenarnya calon pemimpin yang layak dipilih, yakni mereka yang memiliki program strategis serta mampu menciptakan good governance dalam pemberantasan korupsi.

“Ini yang mesti dieksplor oleh paslon dalam debat nanti. Saya khawatir paslon justru lebih memposisikan diri sebagai aparat penegak hukum dan lupa kalau dia adalah kepala daerah,” tegas Atang.

Senada dengan Atang, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana John Tuba Hela juga mengatakan bahwa penataan birokrasi merupakan salah satu hal penting untuk memberantas berbagai macam praktik korupsi di daerah.

Baca juga: Catatan Bawaslu Soal Debat Perdana Pilgub NTT di Jakarta

“Jika birokrasi ditata dengan baik dan menempatkan orang-orang yang memiliki integritas baik, maka disitulah upaya pemberantasan atau pencegahan korupsi,” ujar Hela.

Apabila terpilih sebagai pemimpin NTT, demikian Hela, setiap pasangan calon mesti mampu menempatkan orang-orang berintegritas di berbagai kanal dalam birokrasi. Sebab, apabila birokrasi diisi oleh orang-orang dengan integritas rendah, praktik KKN pasti akan terus terjadi.

“Jadi harus dimulai dari reformasi birokrat dengan penempatan SDM tanpa KKN, maka pemerintahan yang berjalan juga pasti tanpa KKN,” kata Hela.

Tentang Tema Debat Kedua Pilgub NTT

Adapun alasan pemilihan tema debat kedua Pilgub NTT ini juga sudah disampaikan oleh Komisioner KPU NTT Yosafat Koli. Ia mengatakan, tema itu sangat penting untuk diperdebatkan karena dapat membuka khasanah serta pola pikir setiap pasangan calon pemimpin yang akan bertarung untuk merebut kursi nomor satu di provinsi berbasis kepulauan tersebut.

Koli menegaskan, seorang calon pemimpin mesti diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan rencana kerjanya dalam rangka membangun dan menata birokrasi pemerintahan di NTT. Sebab, jelas Koli, keberadaan birokrasi sangat menentukan terwujud atau tidaknya segala bentuk program kerja yang mereka sampaikan dalam visi dan misi.

Roda birokrasi, demikian Koli, mesti bisa ditata dan digambarkan mampu memberi imbas efektif dan efisien terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat di daerah NTT.

Baca juga: KPU Soal Tempat Pelaksanaan Debat Kedua Pilgub NTT

“Biar masyarakat semakin yakin jika calon pemimpin yang akan memimpin lima tahun ke depan bisa melakukan penataan birokrasi yang efektif dan efisien demi kemaslahatan masyarakat dan daerah ini,” tegas Koli, Jumat (13/4).

Sementara terkait tema pemberantasan korupsi sendiri, demikian Koli, KPU menghendaki agar masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan tekatnya untuk selalu menjaga integritas dalam mengelolah keuangan daerah.

Ia menegaskan, setiap pasangan calon harus bisa memaparkan komitmen mereka untuk melawan segala bentuk praktik korupsi di daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat NTT dapat menilai bahwa setiap pasangan calon ini memang berkomitmen untuk tidak melakukan praktik korupsi ketika sudah dipilih sebagai pemimpin di daerah itu.

“Komitmen pemimpin lima tahun ke depan harus terlihat dalam hal menjaga kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran daerah karena korupsi,” kata Koli.

Kedua tema tersebut, lanjut Koli, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki pengetahuan terkait visi dan misi setiap pasangan calon. “Masyarakat akan semakin memiliki pengetahuan terhadap calon pemimpinya. Dengan demikia akan memudahkan bagi mereka menentukan pilihan politiknya di hari pelaksanaan pemungutan suara nanti,” jelas Koli.*

COMMENTS