Komentar Mendagri Kumolo Soal Fadli Zon yang Suka Nyinyir Pemerintah

Komentar Mendagri Kumolo Soal Fadli Zon yang Suka Nyinyir Pemerintah

Kebebasan berpendapat ini tidak mesti dipakai untuk menghujat atau menghina (Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyentil nama Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon yang kerap memberikan kritik dan nyinyir kepada pemerintah.

Dalam sambutannya pada Rapat Kerja Keuangan Daerah tahun 2018 di Hotel Grand sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/5), ia mengatakan, sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia memang membuka ruang kebebasan berpendapat bagi siapapun.

Akan tetapi, jelas Kumolo, kebebasan berpendapat ini tidak mesti dipakai untuk menghujat atau menghina. Apabila seseorang hendak mengajukan kritik terhadap pemerintah, hal itu mesti dilakukan secara rasional dengan pertanggung jawaban argumentasi yang baik dan benar.

Baca juga: Komentar Fadli Zon Soal Penundaan Revisi UU tentang Terorisme

“Pak Fadli Zon tiap detik tiap menit nyinyir terus ya enggak masalah karena dia oposisi tapi jangan menghina,” kata Kumolo di hadapan ribuan anggota legislatif dan eksekutif pemerintah daerah.

“Mau mengkritik silakan. Kritik presiden, kritik menteri silakan, bupati, wali kota, DPRD silakan,” lanjut dia.

Tetapi, kalau kritik tersebut bermuat nada penghinaan atau hujatan, pemerintah juga tidak akan segan bertindak orang tersebut. “Tapi jangan menghina. Jangan memfitnah, jangan berujar kebencian. Kita lawan,” ujar Kumolo.

Kumolo Juga Berbicara Soal HTI

Selain mengatakan demikian, dalam kesempatan itu, Kumolu juga berbicara soal pembubaran kelompok radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia mengatakan, HTI sengaja dibubarkan pemerintah karena mereka memiliki agenda untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia dengan ideologi kelompok mereka.

Agenda ini tentu saja bertentang dengan fakta keberagaman di Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk, jelas Kumolo, akan terancam bahkan hancur apabila kelompok HTI ini dibiarkan ada di Indonesia. Pembubaran HTI merupakan cara pemerintah untuk tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Ahli Agama NU: HTI Menganggap Demokrasi Itu Paham Kafir

“Itu contoh. 714 Suku ini yang bapak presiden sering sampaikan. Ada 6 agama yang sah sesuai UU, ada ayat kepercayaan, ada ayat tugas negara memberikan jaminan kebebasan oleh setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing,” jelas Kumolo sambil mempertontonkan sebuah video tentang HTI di hadapan para anggota DPR dan SKPD dari berbagai daerah di Indonesia tersebut.

“Mayoritas Islam, hak-hak Islam sebagaimana ketentuan yang ada diperjuangkan. Tapi tidak mengganti sistem ideologi kita, sistem pemerintahan kita, sistem hukum kita,” lanjut Kumolo.

Karena itu, ia meminta setiap kepala daerah dan anggota DPR agar memberitahukan kepada masyarakat di daerah masing-masing bahwa pemerintah sama sekali tidak anti terhadap ormas. Pemerintah, jelas Kumolu, hanya tidak bisa mentolelir segala kelompok yang hendak menghancurkan NKRI.

“Jadi mohon disampaikan ke daerah, kita tidak anti ormas. Asal ajarannya sesuai. Ajaran-ajaran agama. Bukan ajaran sesat, ingin memutarbalikkan,” jelas Kumolo.

Jumlah Ormas di Indonesia

Sejauh ini, tercatat bahwa ada 380.908 organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Indonesia. Semua ormas tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Pemerintah sendiri, jelas Kumolo, tidak melarang setiap ormas tersebut untuk melakukan berbagai macam kegiatan asalkan apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: HTI Dukung PBB: Syariat Islam Ditegakkan, Rezim Jokowi Harus Diganti

“Tapi sebagai ormas dia harus mengakui yang namanya ideologi Pancasila. Prinsip. UUD 1945, kemajemukan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan punya pikiran atau keinginan untuk mengganti Pancasila, mengubah sistem pemerintahan,” kata Kumolo.

“Negara memberi jaminan tiap warga negara bebas membuat ormas. Semua yang hadir di sini membuat 100 ormas juga bisa, ormas keagamaan, alumni, boleh ormas. Tapi ada ketentuannya, ada AD ART nya. Ada fungsi-fungsi,” lanjut dia.*

COMMENTS